Investors’ Warnings to Government

Membaca artikel di bawah ini, saya jadi ingat kejadian beberapa tahun yang lalu sewaktu Pemerintah Kota Batam mulai berkiprah di Batam sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah mengenai Otonomi Daerah.
Pemko Batam yang tadinya cuma sekedar tukang stempel KTP (katanya), tiba-tiba memiliki power untuk mengatur banyak hal.
Sumber daya yang tidak cukup baik kualitatif maupun kuantitatif, tidak menurunkan semangat para pemimpin yang baru terpilih untuk merebut kekuasaan dari Otorita Batam.
Setelah bertahun-tahun kemudian, barulah kondisinya mereda. Kompromi pun didapat. Akhirnya semua kebagian (Asyik...).
Berikutnya muncul polemik tentang pemberlakuan FTZ (Free Trade Zone) di Pulau Batam. Setelah bertahun-tahun didiskusikan, diseminarkan, diperdebatkan, didemo, akhirnya... tetap tak ada jalan keluar. Kompromi tak ditemukan. Kepentingan beberapa pihak nampaknya tak terakomodir.
Diusunglah usulan SEZ (Special Economic Zone) untuk Pulau Batam.
8 bulan lebih lamanya kesepakatan tentang SEZ ini didapat... tetapi tak ada kemajuan berarti.
Nampaknya kepentingan berbagai pihak belum sampai pada titik temu.

Pemerintah Indonesia memang luar biasa.... nggak jelas!
Investor dibuat bingung olehnya.
Kesejahteraan pekerja pun sudah dikorbankan.
Tadinya saya pikir sederhana, SEZ akan segera direalisir, artinya pemerintah pro investor dan pengusaha. Salah satu buktinya, UMK 2007 cuma naik Rp45.000 (hmmm... upah buruh yang rendah, katanya ini sudah sesuai titipan investor).
Tapi koq nggak jelas juga ya...?
Sampai-sampai pengusaha teriak-teriak dan memberikan ancaman mau hengkang segala.
Apakah ada udang di balik bakso yang belum selesai dikompromikan?
saya nggak tahu.

Terus, bagaimana dengan pekerja?
Mau ikut teriak juga?
Nampaknya pekerja di Batam masih asyik dengan mainan UMKnya.
Dan para aktifisnya masih memfokuskan target perjuangan pada kenaikan UMK.
Jadi, wajarlah kalo kebijakan politik semacam FTZ dan SEZ sekedar jadi bacaan di jam istirahat, dan sepertinya belum menjadi bahan pembicaraan apalagi menjadi tema utama diskusi-diskusi menentukan sikap serikat pekerja.
Jangan-jangan ini karena yang namanya politik masih ditabukan di kalangan serikat pekerja.
Belum saatnya serikat pekerja menyentuh kebijakan politik, ada yang bilang begitu.
Bukankah kebangkitan pergerakan pekerja di Batam baru dimulai lagi setelah FSPMI muncul?
Itu artinya masih terlalu muda.
Serikat pekerja masih harus memperkuat unit kerjanya.
Pun masih harus menambah jumlah anggota dan iurannya.
Jumlah aktifisnya pun masih bisa dihitung dengan jari.
He..he.. ada kan yang berargumentasi begitu? (saya!)
Maka, kalau ada yang bilang, serikat pekerja belum siap bersikap dan terlibat dalam kebijakan politik semacam SEZ, ia masih perlu membenahi urusan internal, ini bisa dimaklumi bukan?
:-)

==============================

Investors’ Warnings to Government
Thursday, 11 January, 2007 | 15:18 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: Several investors and would-be of investors in special economic zones (SEZs) have said they feel uneasy since the government's promised to grant various investment incentives are yet to materialize.

“Many investors there consider that SEZs here are inefficient compared to offers from Vietnam and Malaysia,” said M.S.Hidayat, Head of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin), yesterday (01/10) in Jakarta.

In fact, several Singaporean investors have stated that they will leave for Vietnam and Johor, Malaysia.

According to him, the investors' warnings were serious so the government must soon provide concrete answer.

In addition, six months after the SEZs of Batam, Bintan and Karimun were established, there were still no improvements in sight.

“I sent a letter to the government two days ago regarding this matter,” he said.

Other issues that the investors were focusing on, Hidayat added, included the dualism that exists in the governance system of Batam Special Economic Region between Batam Authoritative Body and Batam City government, and therefore the question of which party had the greater authority.

He said he viewed that such an issue must be solved if Indonesia intends to attract investors using SEZ schemes as Malaysia, China and Vietnam have already done.

Other crucial issues that the government must solve soon are the acceleration of various deregulation matters as regards levies, workers and salary system.

“Remember, investment has no nationality,” said Hidayat.

Agus Supriyanto