| BATAM (BP) - Belum berpihaknya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap buruh, melahirkan keprihatinan bagi sejumlah anggota DPRD Kota Batam. Mereka mendesak Pemko Batam untuk mengalokasikan anggaran UKM berbasis buruh, mulai APBD-Perubahan tahun 2007. ‘’Supaya pengembalian lancar, sudah saatnya kebijakan penyaluran bantuan untuk UKM yang bebasis buruh,” ujar Ketua Fraksi Aliansi Nasional Onward C Siahaan kepada Batam Pos.
Menurutnya, selama ini, korban PHK, baik itu akibat efesiensi dari suatu perusahaan atau tutupnya sebuah perusahaan seperti kasus PT Livatech Electronik, selalu tidak ada solusi dari pemerintah. Akibatnya, karyawan korban PHK itu menjadi pengangguran.
Bukan hanya Livatech, masih banyak perusahaan lainnya yang hengkang, karyawannya kebanyakan menjadi pengangguran. PT Singacom, PT Singamit, PT Bulpakindo dan perusahaan lainnya. Padahal, karyawan-karyaan tersebut tak sedikit yang sudah menjadi tenaga ahli dalam bidang elektronik. Beberapa di antara mereka sudah ada yang disekolahkan ke Jepang, Singapura dan negara maju lainnya. ‘’Sebenarnya bisa diberdayakan, jika ada keberpihakan anggaran pada buruh,” ujar Onward.
Caranya, buruh yang menjadi korban PHK yang notabene tenaga-tenaga ahli di bidang elektronik, diarahkan oleh pemerintah untuk membentuk koperasi atau unit usaha kecil dan menengah (UKM) dengan konsentrasi kegiatan tetap pada produksi komponen elektronik. Melalui anggaran yang ada (idealnya 10 persen daro total anggaran, red), pemerintah bisa memberikan bantuan kepada koperasi atau UKM buruh itu.
Tak hanya bantuan dana, Pemko Batam juga bisa menjembatani koperasi dan UKM yang didalamnya penuh dengan tenaga ahli, untuk menjadi subcon (sub kontraktor) perusahaan-perusahaan elektronik yang ada di Batam.
‘’Kalau pengusaha takut produk mereka dilarikan, pemerintah harus berani memberikan jaminan. Garansinya pemerintah, apalagi track record buruh korban PHK yang notabene tenaga ahli dan sudah terseleksi. Saya yakin, kalau Pemko memberikan jaminan, tak ada perusahaan elektronik yang keberatan menjadikan UKM atau koperasi buruh tadi, sebagai subcon-nya,” ungkap Onward.
Justru sejumlah perusahaan elektronik akan menyambut baik pola ini, karena perusahaan-perusahaan besar itu, tidak direpotkan lagi dengan persoalan tenaga kerja, jamsostek dan hal-hal lainnya terkait ketenagakerjaan. Mereka hanya berhubungan dengan UKM atau koperasi buruh tadi yang mengerjakan produk yang mereka subcon-kan.
Onward mengatakan, tidak sedikit perusahaan elektronik di Batam yang awalnya hanya subcon yang kini tumbuh menjadi perusahaan besar. Pola ini, kata Onward, banyak diterapkan di China dan Taiwan. Tak heran jika di negara itu, banyak komponen elektronik, apakah itu untuk handphone, televisi atau produk elektronik lainnya, yang dihasilkan dari industri rumah tangga. Pemerintah mereka sangat mendukung.
Manfaatnya, tak sedikit produk elektronika yang saat ini sudah membajiri pasar mancanegara. Bukan hanya elektronik, sampai pada komponen industri berat dan berteknologi canggih. Melalui pola ini juga, terjadi transfer teknologi ke masyarakat, yang pada gilirannya akan melahirkan UKM atau koperasi yang mandiri yang bisa meyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengangguran dengan sendirinya bisa diatasi. (nur) |
No comments:
Post a Comment