Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

Senin, 30 April 2007

Kecewa dengan Janji-janji Manis BATAM (BP) - Datang untuk menunggu pulang. Begitulah aktivitas karyawan PT Livatech Teknologi Indonesia di lokasi perusahaan itu. Mereka masih bertahan dengan keadaan yang tak bisa dikatakan membaik. HINGGA kini, nasib karyawan perusahaan di Batam Centre ini, masih terombang-ambing. Setelah hampir empat bulan pasca hengkangnya perusahaan, status mereka masih belum diputuskan. Ini menjadi masalah yang membuat mereka menduga-duga ada apa di balik semua ini. Rencananya, status tersebut akan diputuskan hari ini di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang. Jadwal sidang kali ini merupakan jadwal yang ke empat kali. Jadwal pertama dan kedua, tertunda karena pengacara yang ditunjuk perusahaan, tidak datang. Sedangkan pada penjadwalan di minggu ketiga, pengacara tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen. ”Entah apa lagi alasannya. Minggu ketiga kemarin, ada lawyer (pengacara) perusahaan yang datang. Hanya saja surat kuasa perusahaan kepadanya dikeluarkan di Singapura dan tidak disahkan KBRI di sana. Kita lihat saja besok (hari ini, red), apa lawyer-nya tersangkut masalah dokumen lagi atau malah tidak datang,” ujar Ketua PUK FSPMI Livatech, Jhon Mauritz Silaban, kepada Batam Pos. Hingga saat ini, bantuan yang mereka terima masih berasal dari PUK. Sabtu (28/4) lalu, giliran PUK Varta yang memberi sumbangan berupa beras, mie instan dan susu bayi. Rencananya, hari ini, juga akan ada bantuan dari PUK Casio Mukakuning. ”Selain itu kami masih disuport oleh Pimpinan Cabang (PC) FSPMI,” katanya. Pemandangan di lokasi perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1994 ini, masih tidak jauh berbeda dengan kondisi satu bulan lalu. Bendera yang sama masih terpasang dengan cara yang sama. Hanya saja kini warnanya telah memudar dan pinggirannya mulai robek. Sebuah televisi 29 inch juga masih setia mengisi penantian mereka akan kejelasan nasib. kebutuhan air, hingga saat ini masih mereka beli. Sedangkan listrik, masih diberi secara cuma-cuma oleh pihak Kara. Sambil duduk di ruang FSPMI, Batam Pos diberitahu bahwa mereka baru saja kelar membenahi tenda pemberian OB yang rubuh tertiup angin kencang dini hari kemarin. ”Kita selamatkan dulu satu-satunya bantuan OB ini,” kelakar Jhon. Keadaan yang sedikit berbeda adalah jumlah karyawan yang berjaga setiap hari. Kalau dulu, mereka dibagi dalam tiga shift, sekarang hanya dua saja. Ini mereka lakukan guna menghemat pengeluaran konsumsi. Dulu, Bendahara FSPMI Livatech, Eva Bena Avianti pernah mengatakan, pengeluaran per minggu untuk dapur umum mereka sekitar Rp9 juta. Dengan pengubahan shift dan banyaknya karyawan yang mulai nyambi, Jhon mengaku pengeluaran mereka berkurang menjadi sekitar Rp3 juta per minggu. Ditanya sampai berapa lama mereka akan terus seperti itu? Jhon menukas dengan menjawab bahwa pertanyaan seperti itu jugalah yang sering mereka ajukan ke diri masing-masing. ”Itu sulit dijawab, kami sendiri juga bertanya begitu. Yang jelas, hingga hak kami dipenuhi, katanya yang ragu kapan hari itu akan datang. Jhon yang saat itu juga didampingi Eva dan beberapa karyawan, mengaku kecewa dengan janji Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan di awal hengkangnya perusahaan. Dalam kunjungannya dulu, jelasnya, Dahlan pernah berjanji bahwa mereka dapat berobat secara gratis di RS pemerintah dan puskesmas-puskesmas. Syaratnya, mereka harus menunjukkan badge tanda karyawan perusahaan dan menyertakan list seluruh nama karyawan. Tapi agaknya itu cuma janji manis alias angin surga semata. Buktinya saat berobat pertama kali ke RSUD, mereka ditolak. Setelah memaksa, baru diperbolehkan. ”Tapi khusus karyawan yang ini saja ya, karena sudah terlanjur,” ucap Jhon menirukan perkataan Nenden (Kepala RSUD) saat itu. Belakangan, ada kasus seorang karyawan Livatech yang mengalami sakit paru-paru. FSPMI Livatech bermaksud membawanya ke RSUD, namun lagi-lagi mereka ditolak. Kali ini alasan RSUD karena bagian paru-paru di sana sedang direnovasi. Akhirnya mereka membawa rekan mereka ke RSOB. Di sana, mereka tidak lagi mengajukan permohonan bebas biaya pengobatan karena kapok ditolak. Untuk itu, mereka sepakat membiayai perawatan rekan mereka. ”Namun takdir menentukan lain. Dua hari dirawat, rekan kami itu meninggal,” kata Jhon yang mengaku dalam dua hari itu mengeluarkan biaya sekitar Rp2 jutaan. Mereka berharap, dengan keadaan mereka yang terlunta-lunta ini, pihak-pihak terkait jangan lagi memberi janji-janji yang hanya mengecewakan mereka. Entah itu dari perusahaan, PHI, pemerintah maupun instansi. (enny)