| BATAM (BP) - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam mengaku siap ikut terlibat dalam perundingan pembahasan Upah Minimun Sektoral-Pariwisata (UMS-P) Kota Batam 2007 bersama unsur perwakilan pekerja serta pemerintah. Cuman, PHRI mengisyaratkan agar asosiasi profesi unsur pariwisata lainnya, turut dilibatkan. ”PHRI siap melakukan pembahasan. Kami dari PHRI pasti akan hadir. Hanya saja, jangan hanya PHRI yang dilibatkan. Tetapi harus ikut asosiasi bidang pariwisata lainnya. Saya akan walk out jika unsur pariwisata tidak lengkap,” kata Ketua PHRI Kota Batam, Zukriansyah menjawab wartawan, Sabtu (24/2) lalu, di Novotel Hotel, Jodoh.
JJ, sapaan Zukriansyah menegaskan, pemerintah harus menyadari bahwa PHRI bukanlah organisasi satu-satunya di bidang industri pariwisata. Soalnya, masih ada beberapa wadah lainnya, seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita), Asosiasi Jasa Hiburan Barelang (Ajahib) dan lainnya. Karena itu, PHRI belumlah mewakili pariwisata.
PHRI juga mengingatkan, agar pembahasan UMS Pariwisata dibahas secara objektif, profesional dan proporsional. Jika tidak, maka dikhawatirkan pembahasan UMS-P tersebut akan mandek. ”Dan, yang harus diingat bahwa UMS bukanlah masalah krusial. Banyak persoalan lain yang harus segara dibenahi,” cetus J.J, yang saat bersamaan di dampingi oleh pengurus PHRI lain, yaitu Anas dan beberap lainnya.
Ia mencotohkan seputar kebijakan buka-tutup layanan hiburan saat perayaan keagamaan dan hari-hari libur lainnya. Selama ini kebijakan pemerintah yang diberlakukan tidak membuat suatu keadaan di bidang kepariwisataan untuk lebih baik. Sebaliknya, beberapa kebijakan yang ada justru memperkeruh kondisi kepariwasataan. ”Ke depan, PHRI berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa mencipatkan iklim pariwisata lebih baih,” cetusnya. (lin) |
No comments:
Post a Comment