Buruh Batam Bergerak

Dewan Kawasan Minim Birokrat

2007-09-15T15:42:00.001+07:00

Jumat, 07 September 2007

JAKARTA (BP) - KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi meminta struktur organisasi Dewan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimum tidak terlalu banyak diisi birokrat. Alasannya, selama ini birokrasi justru menjadi musuh pengusaha.

’’Serahkan saja pada Gubernur karena dia kan ketuanya. Tetapi harapan saya taruh di situ (Dewan Kawasan, red) pihak-pihak swasta dan profesional. Jangan terlalu gemuk dengan birokrasi yang selama ini justru menghambat dan membuat urusan menjadi susah,” ujar Sofyan saat ditemui Batam Pos, Rabu (5/9) lalu di Jakarta.

Menurut Presiden Komisaris PT Sat Nusapersada Tbk. itu, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah menciptakan kawasan BBK semakin kompetitif dengan kawasan sejenis khususnya di Vietnam.
’’Justru kalau dengan China kita sudah mampu berkompetisi

dan kini bukan pesaing lagi. Tetapi dengan Vietnam, kita harus benar-benar mampu bersaing karena fasilitas yang diberikan kepada investor lebih menjanjikan dan ongkos pekerja juga murah,” ujar Sofyan.
Lebih lanjut dikatakan agar dalam pengelolaan kawasan FTZ BBK juga bercermin dari kegagalan FTZ di Sabang. Sofyan berharap agar BBK dengan segala kelebihannya, khususnya letak yang berdekatan Singapura, dapat dimaksimalkan dan dapat menjadi tujuan investasi yang menjanjikan.

Perihal tarik ulur pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2007 di Komisi VI DPR, bos Gemala Group itu optimis Perppu akan dapat diterima DPR dan dapat diberlakukan sebagai undang undang. Selain memang Perppu itu dibutuhkan, ujar Sofyan, tarik ulur dalam pembahasan RUU ataupun Perppu adalah hal yang biasa.

Perlu Kompromi Politik
DPR dan pemerintah diharapkan dapat melakukan kompromi politik dalam hal Perppu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Free Trade Zone. Alasannya, daripada memunculkan ketidakpastian hukum dan menempatkan Pemerintah dalam posisi yang berseberangan. Labih baik Perppu dibahas dan dikaji ulang sebagaimana pembahasan rancangan undang undang.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (UI) Profesor Dr Ismail Suni pada Rabu (5/9) lalu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VI DPR dengan ahli tata Negara guna mencari masukan terkait pembahasan Perppu FTZ.

’’Tidak ada aturan yang melarang Perppu itu dapat dibahas ulang atau dikaji dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Meski konstitusi mengatur Perppu itu diterima atau ditolak oleh parlemen, namun tetap bisa dibahas seperti RUU biasa,” ujar Suni.

Menurut Suni, jika pemerintah dan DPR tetap berdiri pada keputusan masing-masing, maka yang terjadi justru hal yang kontraproduktif karena akan terjadi kebingungan di masyarakat bawah sekaligus memunculkan adanya kekosongan payung hukum.

Usulan Suni itu secara positif disambut fraksi PDIP, fraksi terbesar kedua di DPR yang selama ini dikenal kritis dan menolak keberadaan Perppu FTZ itu justru akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM). ’’Jadi nanti kita bahas seperti UU biasa sehingga ada persetujuan bersama dengan pemerintah,” ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Irmadi Lubis.

Menurutnya, yang dipermasalahkan Fraksi PDIP selama ini justru mengapa pemerintah mengamandeman UU 36 Tahun 2000 dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2007. Padahal, katanya, jika pemerintah langsung menerbitkan Perppu tentang FTZ di BBK tidak akan menjadi masalah.

Hal senada juga dikatakan Hasto Kiristianto. Menurut anggota Fraksi PDIP itu, dengan adanya DIM fraksi, maka payung hukum FTZ justru bisa disempurnakan dan diperbaiki. Hanya saja, kata Hasto, kendalanya dalam waktu yang terbatas sehingga belum tentu pembahasan Perppu dapat diselesaikan pada masa sidang DPR saat ini yang akan berakhir pada 10 Oktober.

’’Amanat UU, Perppu itu harus selesai dibahas pada satu masa sidang DPR setelah penerbitan Perppu. Jadi risikonya kalau kita tidak dapat menerima Perppu, maka umur Perppu FTZ hanya akan sampai 10 Oktober. Otomatis peraturan turunannya akan batal demi hukum karena tidak mungkin PP melawan UU,” ujar Hasto.

Sementara Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, opsi atas Perppu FTZ hanya ada dua. Yakni pertama, menolak Perppu karena bertentangan dengan UU lainnya lantas dicarikan payung hukum baru. Dan kedua, menerima Perppu karena kondisinya mendesak.

Pada RDPU dengan pakar hukum tata negara tersebut, terungkap kemungkinan pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2007 bakal berlangsung alot. Dalam pembahasan awal Perppu FTZ dengan ahli hukum tata negara, selain Fraksi Partai Demokrat hampir seluruh fraksi mengkritisi langkah pemerintah menerbitkan Perppu.

Bahkan Fraksi Partai Golkar yang sebenarnya termasuk dalam fraksi pendukung pemerintah pun turut serta mengkritisi penerbitan Perppu yang dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur UUD 1945, khususnya tentang kondisi kegentingan yang memaksa sabagai persyaratan penerbitan Perppu.
Dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi VI DPR dengan ahli hukum tata negara, tercatat 11 penanya yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan tentang layak dan tidaknya Perppu FTZ diterbitkan.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan bahwa diterima atau ditolak paripurna DPR harus mengambil keputusan sebelum 10 Oktober.

’’Agar semuanya semakin jelas. Tetapi kalaupun nanti dibahas dengan menyusun DIM kendala waktu bisa diatasi dengan pembahasan secara maraton. Dengan demikian, Perppu itu bisa diterima semua pihak dan tetap menjadi undang-undang tanpa menimbulkan kekosongan payung hukum,” cetusnya.(ara)

Jangan Kaitkan PPJ dengan UMK

2007-09-15T15:40:00.000+07:00

Jangan Kaitkan PPJ dengan UMK

Selasa, 11 September 2007

BATAM (BP) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Informasi dan Kebijakan Publik (LKi&KP), Hendri Anak Rahman mengatakan, kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan buruh. Apalagi bila dikaitkan dengan bakal alotnya pembahasan UMK, seperti yang dikeluhkan SPSI Kota Batam dan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kepri di harian ini, Senin (10/9) lalu.

Menurut Hendri, kenaikan PPJ dan pembahasan UMK merupakan dua kebijakan yang terpisah. PPJ murni merupakan produk pemerintah, sedangkan UMK melibatkan pengusaha dan karyawan. ’’Saya khawatir warning dari serikat pekerja soal alotnya pembahasan UMK nanti, justru hanya membuat para pengusaha kembali resah. Hal ini akan sangat berdampak kepada iklim investasi yang sekarang mulai bergairah pasca disahkannya Perppu No 1 Tahun 2007,’’ ujarnya.

Hendri menambahkan, hubungan industri dan buruh ke depan tampaknya akan semakin kondusif setelah Kepala BKPM M Lutfi melontarkan sinyal perubahan mekanisme pembahasan UMK. Lutfi, kutip Hendri, menegaskan keinginan pemerintah bahwa UMK nantinya tidak lagi dibahas sekali setahun, tapi sekali dalam lima tahun. Artinya, berbagai instrumen positif terus dipersiapkan pemerintah agar pembahasan UMK tidak melulu berlangsung panas, dan selalu berujung kepada demo serta aksi mogok buruh. ”Teman-teman dari serikat buruh saya kira harus arif. Kebijakan kenaikan PPJ sudahlah tidak mencerminkan keberpihakan, jangan kita hantui lagi dengan isu-isu alotnya pembahasan UMK,’’ sebut dia.

Sementara itu, meski sudah disetujui DPRD Batam, kenaikan PPJ dari 3 jadi 5 persen ternyata belum tersosialisasikan. Padahal prosentase kenaikannya cukup tinggi, 66,6 persen dari tarif lama.

Masyarakat banyak yang tak tahu bakal adanya penambahan dana yang harus mereka bayar di rekening listriknya. PPJ ini dikutip, saat pelanggan PLN membayar tagihan listrik. Semakin besar tagihan, semakin besar PPJ yang harus dibayar.

Amin (32), warga Bengkong Permai mengaku belum tahu PPJ bakal naik. Selama ini, katanya, setiap bulan ia membayar tagihan listrik sekitar Rp130 ribu-an. Jika biasanya ia membayar PPJ Rp4 ribu per bulan, maka setelah naik 5 persen, ia akan membayar sekitar Rp6.500 per bulan.

”Di jalan rumah kami tak ada lampu jalannya. Kita sudah bayar pajaknya, lampunya belum ada. Saya harap mereka (Pemko, red) sadar diri,” kata Amin.

Ica (32) warga Mukakuning juga mengaku belum tahu bakal ada kenaikan PPJ. Selama ini ia membayar listrik sekitar Rp321 ribu per bulan. PPJ yang ia bayar di tagihan listriknya bulan lalu Rp9.400. Apakah ia keberatan dengan kenaikan PPJ itu? ”Kalau disuruh bayar lebih besar, siapa yang setuju. Semua orang pasti tak setuju,” katanya. (med)

PPJ Naik, UMK Bakal Alot

2007-09-15T15:39:00.000+07:00

PPJ Naik, UMK Bakal Alot

Senin, 10 September 2007

BATAM (BP) - Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2008 yang dibahas dalam waktu dekat ini diyakini akan berjalan alot. Pihak serikat pekerja sangat keberatan dengan kenaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari tiga persen menjadi lima persen dan rencana kenaikan tarif air.

Sekretaris DPC SPSI Kota Batam, Setia P Tarigan mengatakan, SPSI takkan melakukan kompromi dalam pembahasan UMK nantinya karena kecewa dengan sikap pemerintah.

”Tarif air tinggal tunggu waktu, nyatanya Pemko Batam dan DPRD Batam sudah duluan membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat Batam, khususnya pekerja,” kata Tarigan, Ahad (9/9) kemarin.
Dijelaskan, awalnya SPSI berharap DPRD Batam mengambil langkah yang berpihak pada masyarakat, namun kenyataan malah sebaliknya. ”Industri yang takkan dinaikkan. Sedangkan lainnya naik, termasuk rumahtangga. Itu bukti mereka ada di dewan untuk kepentingan diri sendiri,” ujarnya.

Kata Tarigan, dalam pembahasan UMK 2008, SPSI akan menuntut UMK sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ”Ini yang berbeda dengan pembahasan UMK tahun 2007,” tukasnya.

Sikap yang sama juga disuarakan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Sekretaris SPMI Kepri, AntoSujanto mengatakan, sepanjang kebutuhan tinggi, pihaknya menuntut UMK yang sepadan. “Harus diketahui UMK Batam 2007 Rp860 ribu, itu keputusan Gubernur Kepri, bukan hasil perundingan.
PPJ sudah naik dan tarif air juga naik, otomatis biaya yang dikeluarkan masyarakat juga naik,” kata Anto, kemarin.

Anto juga memprediksi pembahasan UMK kali ini akan alot, pasca kenaikan PPJ dan tarif air. “KHL bulan September Rp1.195.000. Kalau kedua komponen ini sudah naik, KHL tentu semakin naik,” katanya.

Ismuntoro, salah satu unsur Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Batam berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat yang semakin sulit, dengan adanya kenaikan PPJ dan tarif air. “Katanya Otorita Batam tinggal presentasi ke Pemko Batam, SK kenaikan tarif diteken. Jadi tak ada lagi yang bisa mencegah. Ini yang membuat pembahasan UMK 2007 akan alot,” katanya.

Rp200 Juta Sosialisasi Perda Pajak
Pemko Batam sudah menyiapkan sosialisasi Perda Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam yang baru diketuk DPRD Batam, Kamis (6/9), termasuk soal PPJ. Dana sosialisasi itu besarnya Rp200 juta.

Dana sosialisasi itu diajukan Wali Kota Batam dalam Ranperda APBD Perubahan ke DPRD Batam, Rabu (5/9). Sosialisasi itu disebutkan bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kabag Humas Pemko Batam Yusfa Hendri yang ditanya wartawan soal sosialisasi itu mengatakan, sosialisasi itu akan dilaksanakan mulai September ini sampai Desember 2007. ‘’Karena Perda itu berlakunya 1 Januari 2008. Sosialisasi ini akan melibatkan sejumlah elemen lain, seperti tokoh masyarakat dan media,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika mengatakan, warga bisa menagih janji Pemko Batam jika Pemko tak merealisasikan pemasangan 5.500 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Batam untuk menerangi jalan-jalan di Batam.

‘’Karena kompensasi yang kami berikan itu adalah LPJU 5.500. Kami ingin menjadikan Batam terang benderang,” katanya di Batam View. (med/dea)

Karyawan Batam View Tuntut UMS

2007-09-15T15:38:00.001+07:00

Karyawan Batam View Tuntut UMS

Sabtu, 08 September 2007

BATAM (BP) - Sekitar 50-an karyawan Batam View Resort yang tergabung dalam PK F-KAMIPARHO SBSI Batam View Resort berunjuk rasa, Jumat (7/9), kemarin. Mereka menuntut manajemen Batam View segera membayar upah sesuai dengan upah minimum sektoral (UMS) Pariwisata yang sesuai keputusan Gubernur Kepri.

Unjuk rasa itu berlangsung di halaman Batam View. Mereka membawa spanduk berisikan tuntutan dan sindiran kepada manajemen Batam View. Pengunjuk rasa juga menyanyikan yel-yel.
Sementara karyawan lainnya, tetap masuk seperti biasa. Sehingga, unjuk rasa 50-an karyawan tersebut tak begitu mengganggu aktivitas resort di kawasan Nongsa itu.

Menurut Wakil Ketua PK F-KAMIPARHO SBSI Batam View Resort, Manaris Simatupang, pihaknya menuntut agar manajemen Batam View segera mengikuti SK gubernur soal UMS Pariwisata sebesar Rp903 ribu. ‘’Kami ingin pembayarannya dibayar tunai dengan rapelannya. Kami juga menuntut upah berdasarkan masa kerja,” tukasnya.

Setengah jam berunjuk rasa, akhirnya karyawan Batam view diterima manajemen Batam View. Namun, dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Disnaker Batam dan karyawan non SBSI lainnya, tak membuahkan titik temu.

Menurut Resident Manager Batam View Resort Anis Almagrabi yang dihubungi Batam Pos, pihak manajemen Batam View masih menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pekanbaru soal SK gubernur yang digugat PHRI.

Karena Batam View Resort termasuk anggota PHRI, kata Anis, maka pihaknya mengikuti induk organisasinya. Bukan tak mau membayar upah sesuai UMS.

‘’Kami sudah siapkan bujet untuk membayar upah sesuai UMS. Namun, karena PHRI sedang mengajukan gugatan ke PTUN, tentu kami menunggu. Apapun hasil PTUN, akan kami ikuti. Kalau disuruh bayar, ya kami bayar,” katanya. (med)

PHRI PTUN-kan Gubernur

2007-09-15T15:37:00.001+07:00

PHRI PTUN-kan Gubernur

Jumat, 07 September 2007

Terkait UMS Pariwisata
BATAM (BP) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam menggugat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nomor 258 Tahun 2007 tentang penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata.

Keputusan itu, menurut PHRI melalui kuasa hukumnya Bistok Nadaek SH, melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang telah diubah pasalnya sesuai dengan keputusan Kepmen Nakertrans Nomor: KEP-226/ MEN/2000.

Pasal 4 dan 3 Keputusan Menteri itu menyebutkan, “Bahwa Gubernur dapat menentukan Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi atau UMS Kabupaten, atas kesekapatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh.”

”Namun dalam hal penetapan UMS baru ini yang berjumlah Rp903.000 itu, Gubernur mengabaikan Kepmen Nakertrans itu. Kita anggap, keputusan yang dikeluarkan Gubernur ini melanggar undang-undang,” jelas Bisntok Nadaek kepada pers di Kantor PHRI Batam, kemarin.

Karena keputusan Gubernur itu melanggar aturan yang ada, maka pihaknya sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pekanbaru. ”Kita sudah daftarkan 30 Agustus lalu. Biarkan hukum yang menentukan apakah UMS Pariwisata di Batam tahun 2007 itu berlaku atau tidak,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengaku baru tahu jika keputusan Gubernur tentang UMS di PTUN-kan oleh PHRI. Ketika dikonfirmasi masalah ini, Dahlan yang menggunakan kemeja putih disertai dasi warna biru, mengajak PHRI untuk bersama-sama menciptakan kondisi aman yang kondusif bagi kota ini.

Sebaiknya, kata dia, PHRI mematuhi saja keputusan Gubernur yang sudah mengeluarkan UMS itu. ”Kita akan mencoba melakukan pertemuan lagi dengan PHRI membahas ini,” jelas Dahlan, kepada Batam Pos, Kamis (6/9), usai menyaksikan peluncuran Telkomsel Flash di Nagoya Hill.

Dahlan menambahkan, jangan sampai masalah ini jadi panjang lagi, kata Dahlan. ”Mari sama-sama menjaga kota ini selalu kondusif. Baiknya PHRI jangan menggugat keputusan gubernur itu lah,” pintanya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Kepri, Dimyath menegaskan, Gubernur dalam mengeluarkan SK Penetapan UMS Pariwisata itu sudah melakukan berbagai pertimbangan baik dari Dewan Pengupahan maupun dari Pemko Batam.

”PHRI Batam saat itu sudah menyetujuinya berdasarkan laporan dari Disnaker Batam kepada Dewan Pengupahan. Jadi, SK itu sudah memenuhi peraturan hukum yang ada di Indonesia,” jelas dia. (cr9)

Pakar: Perppu FTZ Tepat

2007-09-15T15:33:00.000+07:00

Pakar: Perppu FTZ Tepat

Kamis, 06 September 2007

Ismeth Abdullah Yakin Segera Jadi UU
BATAM (BP) - GUBERNUR Provinsi Kepri optimis DPR-RI akan meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 46, 47 dan 48 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Walaupun saat ini DPR masih terus mengkaji Perppu tersebut dengan mengundang pakar Hukum Tata Nagara.

’’Hari ini (kemarin, red), DPR masih mengundang pakar hukum Tata Negara untuk mengkaji masalah Free Trade Zone di BBK. Namun kita yakin DPR akan meloloskan Perppu FTZ,” jelas Ismeth menjawab Batam Pos, kemarin di GOR Cahaya Bulutangkis Nusantara (CBN) di Simpang Bandara, Batam.

Mantan Ketua Otorita Batam itu menyakini FTZ segera disetujui oleh DPR. ’’Banyak-banyak berdoa, agar DPR segara menyetujuinya,” sambung Ismeth.

Ketika ditanya langkah Pemprov jika Perppu itu tak disetujui, Ismeth dengan tegas mengatakan, ”Tak mungkin DPR membatalkan Perppu tentang FTZ. Harus optimislah agar PP Perppu itu segara disahkan,” imbuhnya. Dia menjelaskan, Pemprov telah melakukan berbagai upaya agar FTZ di BBK segera disahkan.
’’Dalam waktu dekat ini, Pemprov, OB, Pemda Bintan, Karimun, dan Batam akan melakukan pertemuan mengenai SEZ. Pihak terkait juga akan kita undang seperti aparat keamanan, Bea dan Cukai, dan pengusaha. Hal ini untuk satu tekad memuluskan FTZ di BBK,” ujarnya.

Dalam pada itu, dari Jakarta kemarin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga dapat memastikan rancangan UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun segera lolos menjadi FTZ.

Menurut Ketua Apindo Sofyan Wanandi, tanpa perlu menunggu waktu lama, Perppu No 1 tahun 2007 akan segera menjadi UU. ’’Sudahlah, yang menolak itu hanya segelintir orang saja kok. Nggak lama lagi pasti gol,” tambah Sofjan.

Pakar Hukum Setuju Langkah SBY
Tiga pakar hukum yang dihadirkan oleh DPR RI untuk didengar pendapatnya tentang keluarnya Perppu tentang FTZ Batam, menyatakan setuju atas tindakan Presiden menerbutkan produk hukum tersebut, sebab mengeluarkan Perppu merupakan kewenangan Presiden.

’’Saya sependapat dengan Presiden (SBY) Perppu tak hanya mengatur hal-hal yang sudah terjadi, tapi juga yang akan terjadi. Untuk mencegah larinya investor ke luar negeri, adalah tindakan antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan aturan seperti Perppu ini,’’ kata Profesor DR Erman Raja Gukguk, usai menghadiri rapat konsultasi tentang Perppu FTZ Batam dengan Fraksi-fraksi di DPR RI, tadi malam.

Erman mencontohkan, kejadian terbitnya Perppu sebagai antisipasi ke depan pernah ada. ’’Perppu FTZ Batam ini bukan yang pertama yang dilakukan sebagai langkah antisipasi oleh pemerintah,’’ sebutnya, sembari mencontohkan Perppu tentang Pemilu dan Perppu tentang Hutan Lindung.

Erman juga mengatakan, sebagai bagian dari langkah antisipasi tadi, bahwa hengkangnya investor dari Batam belakangan ini, merupakan situasi yang perlu diantisipasi pemerintah dengan menerbitkan Perppu. Menurut dia, ini merupakan situasi darurat.

Kata ‘situasi darurat’ tak hanya diterjemahkan dalam kondisi peperangan, tapi juga dalam kondisi ekonomi yang mengarah pada situasi memburuk. ’’Hal ini juga bisa dikatakan sebagai situasi darurat,’’ tegasnya.

Di tempat yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Prof Harun Al Rasyid juga mengatakan bahwa menerbitkan Perppu adalah kewenangan Presiden. Dia juga mengakui bahwa Perppu seharusnya juga dikonsultasikan dengan DPR.

Tapi, berdasar pengalaman-pengalaman terbitnya Perppu sebelumnya, tak pernah ada yang ditolak DPR. Semua disetujui.

Komisi II Masuk Dalam DK
Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengatakan, masalah di DPR memang sedikit menguras energi. Untuk itu, pihak legislatif dan eksekutif akan melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Boediono guna membicarakan masalah FTZ di BBK.

’’Jadwalnya sudah kita susun untuk menumui Menteri Boediono, kemudian fraksi-fraksi di DPR dan Komisi VI yang membidangi perdagangan dan industri. Sebelum puasa sudah ketemu Menko,” jelas Nur.
Secara substansial, kata dia, DPR menyetujui FTZ di BBK. Namun memang ada rambu-rambu yang menurut DPR dilanggar oleh pemerintah dalam mengeluarkan Perppu FTZ. Sehingga ada sejumlah fraksi di DPR yang keberatan dengan sikap pemerintah.

Sebagai kader Partai Golkar, dia sudah melakukan lobi dengan DPP Golkar agar satu jalan memuluskan SEZ.

’’Wapres Jusuf Kalla sebagai ketua umum sudah memberikan intruksi agar setiap anggota dari Golkar menyetujui SEZ di BBK. Mudah-mudahan teman-teman DPRD dari fraksi lainnya melakukan sikap yang sama demi kemajuan Kepri,’’ jelas Nur. (cr9/ara)

Upah Pekerja Akan Naik Tiap Lima Tahun

2007-09-15T15:31:00.001+07:00

Upah Pekerja Akan Naik Tiap Lima Tahun

Kamis, 23 Agustus 2007

JAKARTA (BP) – Pemerintah berencana merevisi formula kenaikan upah minimum regional (UMR) bagi buruh untuk memperbaiki iklim investasi. Salah satunya, UMR hanya akan naik setiap lima tahun, tidak setiap tahun seperti saat ini.

Formula kenaikan UMR yang selama ini berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dinilai tidak dapat diprediksi pengusaha. ’’Karena itu, kita sedang pelajari UU No 13 Tahun 2003 sehingga lebih predictable,” terang Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Luthfi di Istana Wakil Presiden, kemarin.

Dalam UU Ketenagakerjaan itu, kata Luthfi, kenaikan UMR berdasarkan koefisien KHL yang mengikuti tingkat inflasi dan produktivitas. Alasannya, tenaga kerja harus punya kewajiban membereskan pekerjaan dengan baik.

Pemerintah juga berencana merevisi kewajiban perusahaan melakukan penyesuaian UMR dari setiap tahun menjadi lima tahun sekali. ’’Keharusan itu sebenarnya tidak perlu,” tegas Luthfi.
’’Kalau misalnya lima tahun terlalu lama, kita bisa mencari angka yang cocok sehingga setiap tahunnya tidak otomatis naik sesuai KHL, tapi bisa naik dengan produktivitas,” lanjutnya.
Pemerintah akan segera mengkomunikasikan rencana revisi tersebut dengan serikat buruh dan pengusaha dalam forum tripartit.

’’Itu untuk menciptakan situasi menenangkan, bukan hanya untuk buruh, tapi juga perusahaan dan investor,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Ekonomi Indonesia-India Marzuki Usman meminta pemerintah memperbaiki aturan pesangon dan kenaikan UMR setiap tahun. Dia menilai aturan tentang pesangon dan UMR memberatkan industri padat karya, seperti industri tekstil.

’’Saat ini, upah minimum kita naik 20 persen tiap tahun. Di Kamboja dan India, kenaikan UMR setiap empat tahun atau lima tahun sekali. Kalau bisa UMR dinaikkan empat tahun atau lima tahun sekali,” paparnya. (noe/jpnn)

Batam-Bintan-Karimun Resmi FTZ

2007-09-15T15:30:00.001+07:00

Batam-Bintan-Karimun Resmi FTZ

Rabu, 22 Agustus 2007

Dewan Kawasan Terbentuk Akhir September
JAKARTA (BP) - PEMERINTAH menepati janji untuk menetapkan Batam, Bintan dan Karimun di Provinsi Kepri sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah meneken tiga peraturan pemerintah (PP) baru yang mengatur FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun, Senin (20/8) malam lalu.

Ketiga PP itu adalah PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dan PP No 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

’’Peraturannya sudah ditandatangani Pak Presiden, Senin (20/8) malam lalu. Sekarang sekarang sudah menjadi dokumen publik,” ungkap Mensesneg Hatta Radjasa di Kantor Setneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemarin (21/8).

Menurut Hatta, untuk ketiga kawasan FTZ masing-masing berlaku selama 70 tahun.
Wilayah Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Untuk wilayah Bintan di Kabupaten Bintan, meliputi kawasan industri Galang Batang, kawasan industri maritim dan Pulau Lobam. Sebagian kota Tanjungpinang meliputi kawasan industri Senggarang dan kawasan industri Dompak Darat.

Untuk kawasan Karimun meliputi sebagian Pulau Karimun, dan seluruh Pulau Karimun Anak.
Pada bagian menimbang dari ketiga PP, disebutkan baik Batam beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya, Bintan ataupun Karimun beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya, dianggap memenuhi kriteria sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Plabuhan Bebas.

Ketiga PP juga menggunakan ketentuan pasal 4 dari Perpu Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bahwa pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketiga PP yang diterbitkan, PP FTZ Bintan tidak berbeda jauh dengan PP FTZ Karimun. Sementara PP FTZ Batam jumlah pasalnya lebih banyak karena memuat tentang keberadaan OB dan pengalihan aset-aset OB ke Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam.

Adapun perbedaan yang menonjol antara PP FTZ Bintan dan Karimun adalah pada kawasan-kawasan yang ditetapkan dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Baik PP tentang FTZ Bintan maupun FTZ Karimun, sama-sama terdiri atas lima pasal. Sementara untuk PP FTZ Batam terdiri dari tujuh pasal karena terdapat Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
Namun sama halnya dengan FTZ Batam, jangka waktu penetapan Bintan dan Karimun sebagai FTZ pun sama, yakni 70 tahun terhitung sejak PP FTZ diberlakukan. Hal itu disebutkan pada pasal 1 baik dalam PP FTZ Bintan ataupun PP FTZ Karimun.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam FTZ Bintan dan Karimun juga sama. Pasal 2 dari kedua PP menyebutkan kegiatan sektor ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

Adapun perbedaan yang ada antara PP FTZ Bintan dan Karimun adalah pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam PP FTZ Bintan, seperti disebutkan pada pasal 1 ayat (2) huruf a, kawasan yang ditetapkan sebagai FTZ meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang dan Kawasan Industri Maritim dan Pulau Lobam.
Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) huruf b ditambahkan, kawasan FTZ Bintan juga mencakup sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat.

Sedangkan wilayah di Karimun yang dijadikan FTZ seperti disebutkan pada pasal 1 ayat (2) PP FTZ Karimun adalah sebagian wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Anak Karimun.

Dengan ditetapkannya FTZ di Bintan dan Karimun, maka segala jenis perjanjian, kesepakatan, atau kerja sama serta izin dan fasilitas yang diberikan oleh Pemkab Bintan maupun Pemkab Karimin dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 3 baik PP FTZ Bintan ataupunPP FTZ Karimun.

Sementara tentang pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dari PP FTZ Bintan dan PP FTZ Karimun, akan dibentuk selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak PP diberlakukan.

Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah menjawab Batam Pos, kemarin, mengatakan PP FTZ untuk Batam, Bintan dan Karimun yang diteken Presiden SBY intinya mengatur area-area yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

’’PP FTZ yang baru diteken kemarin mengatur batas-batas wilayah FTZ di Provinsi Kepri,’‘ ujar Ismeth via telepon. Selanjutnya, Ismeth menargetkan pembentukan Dewan Kawasan FTZ selesai pada akhir September 2007. Sedangkan Badan Pengelolaan Kawasan ditargetkan sudah terbentuk pada tahun 2008.
’’Dengan penekenan PP FTZ, terbentuknya Dewan Kawasan, selanjutnya Badan Pengelolaan Kawasan diharapkan masalah-masalah investasi di Kepri bisa tuntas dan tidak ada lagi yang mengganjal,’’ kata mantan Ketua Otorita Batam ini.

Menurut Ismeth, proses pembentukan dewan kawasan akan diusulkan Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi. ’’Siapa-siapa yang duduk di dewan kawasan juga akan dikonsultasikan dengan Pak Presiden. Pak Presiden nanti yang akan memutuskannya,’’ ujar Ismeth.

Tetapi yang jelas, menurut Ismeth, semua pihak yang terkait dengan investasi akan dilibatkan di dewan kawasan. Mulai dari wakil pengusaha sampai pihak keamanan. ’’Yang pasti tujuannya akan membikin dunia usaha lebih bergairah dan kondusif,’’ tambah Ismeth.

Ditanya dampak nyata penekenan PP FTZ ke masyarakat? Ismeth mengemukakan seluruh sektor akan bergerak dan berputar yang pada akhirnya akan memberikan kesejahtaraan pada masyarakat luas. ’’Kalau dunia usaha bergairah dan investor banyak yang masuk, bisa dipastikan sektor riil juga akan bergerak. Usaha-usaha kecil akan hidup dan semarak,’’ jawab Ismeth.

Secara terpisah, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menyatakan penekenan PP FTZ Batam akan mengembalikan keunggulan yang pernah dimiliki Batam. Berbagai insentif fiskal dan perpajakan yang pernah diberikan pemerintah pusat untuk mendukung dunia usaha dan iklim investasi akan diberlakukan kembali di Batam.

Namun mantan Kepala Biro Humas dan Pemasaran Otorita Batam ini berharap pengusaha bisa menjaga kepercayaan yang telah diusulkan dan diberikan oleh pemerintah pusat itu. ’’Kebijakan ini harus sama-sama kita jaga. Jangan sampai bocor ke daerah lain,’’ kata Dahlan menjawab Batam Pos, kemarin.
Lebih rinci, Dahlan mengingatkan jangan sampai terjadi penyelundupan yang akan membikin pemerintah pusat mencabut kembali kekhususan yang telah diberikan. Pada bagian lain, Dahlan menjamin kelangsungan investasi dan iklim usaha selama masa transisi sampai akhir 2008. (ara/arh)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I
PEMBENTUKAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;
(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3
(1) Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 4
(1) Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak-hak yang ada diatas Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
(3) Untuk perpanjangan/pembaharuan hak setelah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, akan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
Pasal 6
(1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.
(2) Sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

———————————————

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam;
b. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat;
(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 4
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

—————————————

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Karimun ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak.
(3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
(1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.
(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama serta izin atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 4
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bawa 174 Pengusaha Top, PM Jepang Kunjungi RI

2007-09-15T15:28:00.000+07:00

Bawa 174 Pengusaha Top, PM Jepang Kunjungi RI

Senin, 20 Agustus 2007

JAKARTA (BP) – Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe didampingi istrinya Akie Abe tiba di Bandara Halim Perdanakusuma kemarin sore. Pesawat Boeing B747-400 milik Japan Airlines yang ditumpangi Abe dan rombongan mendarat di Bandara Halim sekitar pukul 15.40 WIB.

Rombongan dari Jepang tersebut disambut oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda serta Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar selaku menteri pendamping.

Dalam kunjungan tiga hari ke Indonesia, PM Abe mengajak sekitar 174 pengusaha terkemuka dari negaranya. Mereka membawa misi Tokyo untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan Indonesia. Seluruh anggota rombongan itu menginap di Hotel Nikko Jakarta.

Dari agenda kunjungan yang diteima koran ini kemarin, agenda pertama PM Abe dan rombongan adalah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka pagi ini. PM Abe mengadakan pembicaraan dengan Presiden SBY sekaligus menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi dalam format Economic Partnership Agreement (EPA).

Kerja sama itu membuka akses pasar bagi Indonesia untuk memasuki pasar Jepang, yang selama ini sulit ditembus bagi produk dan tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan perjanjian kerja sama EPA Jepang yang keenam dengan negara-negara ASEAN , dan yang pertama bagi Indonesia. Sampai saat ini, perjanjian EPA yang ditandatangani Jepang tercatat dilakukan dengan delapan negara.

Selain menandatangani EPA, kedua pemimpin negara juga akan membahas masalah lingkungan, dan jaminan pasokan energi ke Jepang, masalah perdagangan bebas, serta perubahan iklim dan lingkungan.
Usai acara dengan presiden SBY di Istana, PM Abe juga akan berbicara mengenai kebijakan abad 21 Jepang, khususnya dengan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) di Hotel Intercontinental.

’’Saya ingin menyampaikan pesan (yang kuat) bahwa bahwa Jepang bersama ASEAN perlu berbagai masa depan bersama-sama,” kata Abe kepada wartawan sebelum bertolak ke Indonesia Bandara Haneda kemarin.

Sekretaris Pers Deplu Jepang, Mitsuo Sakabe menambahkan, kunjungan PM Abe ke Indonesia diharapkan dapat berjalan sukses guna memperkuat hubungan Jepang dan Indonesia. ’’Dengan Indonesia diharapkan hubungan memasuki babak baru ke jenjang yang lebih luas dan erat,” kata
Selama di Jakarta, PM Abe juga akan mengadakan pertemuan dengan Kadin dan dilanjutkan dengan jamuan makan malam kenegaraan bersama Presiden RI malam ini.

Ketua Komite Ekonomi Indonesia-Jepang Kadin Pusat, Kusumo AM menjelaskan, penandatangan perjanjian Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA) hari ini diikuti peresmian empat proyek energi senilai Rp38 triliun.

Menurut Kusumo, kerja sama ekonomi Jepang-Indonesia akan lebih banyak membuka peluang investasi bagi Jepang, dan juga membuka pasar yang lebih besar untuk produk Indonesia di Jepang dengan dihapuskannya 90 persen pos tarif.

Kusumo mengungkapkan, daya tarik investasi Indonesia di mata investor Jepang terus merosot sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2004, Indonesia berada pada urutan keenam negara yang menjadi prioritas investasi Jepang. Pada tahun 2005 posisinya merosot jadi ketujuh dan pada 2006 di posisi kedelapan. (jpnn)

FTZ, Bangun Pos Polisi di Kawasan Industri

2007-09-15T15:27:00.001+07:00

FTZ, Bangun Pos Polisi di Kawasan Industri

Rabu, 29 Agustus 2007

BATAM (BP) - Kepala Polda Kepri Brigadir Jenderal (Brigjen) Sutarman mengatakan, Polda Kepri menyiapkan langkah strategis setelah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ). Polda Kepri mengusulkan agar di setiap kawasan industri dibangun pos polisi untuk menunjang keamanan.

”Polda Kepri sudah menyiapkan langkah strategis terkait Batam, Bintan dan Karimun jadi FTZ,” kata Sutarman di Mapolda Kepri, Selasa (28/8) kemarin.

Dijelaskannya, langkah strategis yang telah dilakukan dan terus dilakukan adalah koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Imigrasi dan Bea Cukai. Hal ini, katanya, menyangkut pengawasan orang dan barang yang keluar dan masuk Batam. ”Kalau BBK sudah ditetapkan sebagai kawasan FTZ, diyakini jumlah orang yang masuk ke kawasan ini semakin banyak. Ini perlu pengawasan. Kalau arus keluar masuk barang semakin meningkat, itu pasti,” ujarnya.

Kata Sutarman, pihaknya juga akan menawarkan kepada sejumlah kawasan industri yang sudah ada di Batam, Bintan dan Karimun untuk pembuatan pos polisi. Polda Kepri, katanya, menyiapkan personel sesuai kebutuhan, termasuk kenderaan operasional. ”Setiap kawasan industri kan punya lahan kosong. Kalau mau pos polisi bisa dibangun oleh pengelola kawasan. Tujuannya juga untuk keamanan kawasan industri itu sendiri,” tukasnya.

Selain pengamanan kawasan industri, perusahaan yang mengirim barang untuk keamanan bisa juga meminta bantuan polisi untuk dikawal. Tawaran ini tujuannya agar tercipta kenyamanan, tanpa adanya gangguan dari oknum yang bisa menciptakan Batam tak kondusif. ”Misalnya barang dari pelabuhan mau dikirim ke kawasan industri atau gudang, kalau menilai perlu pengamanan, bisa minta bantuan polisi. Intinya Polda Kepri siap menservis kenyamanan siapa saja yang berinvestasi di Kepri,” paparnya.

Ditambahkannya, setelah penerapan FTZ di BBK, pengawasan lebih difokuskan pada barang yang keluar dari BBK. Ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, pengawasan lebih banyak pada barang yang masuk ke Batam dari negeri Jiran. “Pengamanan pelabuhan kita perketat. Kita punya 18 kapal yang disiagakan Polair. Di pelabuhan juga ada KPPP. Koordinasi dengan Angkatan Laut juga terus kita tingkatkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaja mengatakan, Batam sangat siap merealiasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Batam, katanya memiliki infrastruktur, sumber daya manusia dan pengalaman yang lebih baik ketimbang ketimbang daerah lain. Batam sudah pernah mengalami masa-masa keemasan sebagai daerah FTZ yang kemudian berubah menjadi Bonded Zone Plus (BZP). (dea)

Disnaker Kesulitan Awasi TKA

2007-09-15T15:20:00.000+07:00

Disnaker Kesulitan Awasi TKA

Senin, 20 Agustus 2007

Jumlahnya Mencapai 2.500 Orang
BATAM (BP) - Pegawai Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Jalfriman mengatakan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan yang tersebar di Batam mencapai 2.500 orang.

Dari 2.500 TKA yang ada di Batam, kebanyakan ditemui di perusahaan shipyard atau galangan kapal. Para TKA ini lebih banyak dipekerjakan di posisi atas.

Meski mengetahui para TKA ini banyak dipekerjakan di galangan kapal, namun diakui Jalfriman pihaknya tetap kesulitan dalam mengontrol mereka di lapangan.

Kesulitan itu kata dia, disebabkan izin dikeluarkan Depnaker Pusat. Sejauh ini tembusan terkait izin itu tidak pernah mereka dapatkan. Jadi setiap melakukan pemeriksaan di lapangan mereka hanya berpatokan pada data yang diberikan oleh pihak perusahaan yang mempekerjakan TKA.

”Sampai saat ini tidak ada penyimpangan kita temukan di lapangan. Sebab, TKA yang bekerja di perusahaan itu sesuai daftar yang laporan pihak perusahaan,” ungkap Jalfriman baru-baru ini di Sekupang.

Jika pun ada penyimpangan yang ditemukan di lapangan, hanya kecil saja. Menurutnya penyimpangan itu masih bisa ditolerir. Seperti izin untuk orientasi atau memberikan pengarahan, izinnya 10 hari.
Terkait banyaknya TKA ilegal yang bekerja tanpa mengindahkan aturan mempekerjakan TKA di beberapa perusahaan yang ada di Batam, dibantah Jalfriman. Sebab dia mengaku pihaknya tidak menemukannya di lapangan.

Bahkan dia meminta warga ataupun siapapun yang mengetahui hal tersebut bisa memberikan informasi kepada mereka. ”Kalau ada, itu (TKA ilegal, red) tidak boleh, dan tolong informasikan kepada kami. Jika terbukti benar, perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mengatakan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) di Indonesia diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja Pusat. Aturan itu diberlakukan sejak tahun 2005 lalu dan berlaku selama 1 tahun.
Pihak perusahaan dapat memperpanjang izin IMTA. Untuk mengurus perpanjangan Imta pihak perusahaan dapat mengurusnya di tingkat provinsi. ”Tujuannya untuk memangkas birokrasi. Dan kita sudah menyediakan tempat untuk pengurusannya yakni di gedung Sumatra Promotion centre (SPC),” ujarnya. (ray)

Lelang Aset Livatech Belum Diputuskan

2007-09-15T15:17:00.000+07:00

Karyawan Masih Menanti Gaji

Rabu, 15 Agustus 2007

Lelang Aset Livatech Belum Diputuskan
BATAM (BP) - Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum memutuskan jadwal eksekusi dan pelelangan aset milik PT Livatech, yang dinyatakan bangkrut. Para pekerja berharap ada kepastian dalam waktu dekat. Pasalnya, hasil lelang bakal digunakan untuk membayar gaji dan pesangon mereka.

Berdasarkan hitungan manajemen, total aset perusahaan bernilai Rp42 miliar. Sedangkan menurut akuntan publik aset PT Livatech ”hanya” Rp25 miliar. Sementara total hak karyawan yang harus dibayar manajemen mencapai Rp27 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Kepri dengan pekerja Livatech telah menandatangani nota kesepahaman sebagai syarat ditundanya aksi unjuk rasa SPMI bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Jika dalam tempo satu minggu, Pemprov tidak melakukan langkah nyata mewujudkan isi nota, SPMI akan menggelar aksi dengan dukungan penuh dari 32 SPMI lain.

”Kita telah melihat bukti dari janji Pemprov membantu kami (mantan karyawan Livatech, red). Saat ini pun kita mendapat kabar bahwa bos Livatech, Jackson Goh telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Baru saja saya menghubungi Yusuf Norisaudin dari LBH Livatech. Beliau bilang, Goh sudah DPO. Ini merupakan hasil kerja sama Polda Kepri melalui konsulat kita di Malaysia,” ujar Sekjend SPMI Kepri, Anto Sujanto kepada Batam Pos, Selasa (14/8).

Namun ia mengaku tidak tahu kapan persisnya DPO itu dijatuhkan. Yang jelas, katanya, sejak Februari lalu, Goh telah diadukan ke Poltabes Barelang atas tuduhan kasus penggelapan dana Jamsostek. Sedangkan di Polda, Goh diadukan atas kasus penggelapan upah karyawan Livatech dan tidak bertanggungjawabnya ia atas apa yang terjadi di Livatech sampai hari ini. ”Sejauh ini, kita telah lihat Pemprov turun tangan seperti harapan kita. Kita berharap kasus ini segera tuntas,” tukasnya.

Sementara itu dikonfirmasi perihal ini, Direktur Reskrim Polda Kepri, Kombes Basaria Panjaitan menegaskan, hingga saat ini, Goh belum masuk dalam daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kepri. Sebab, masih ada satu lagi pertemuan antara Goh dengan perwakilan pihak pekerja. ”Kita masih beri waktu lagi untuk pertemuan itu sebelum pelaksanaan putusan. Jika memang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak yang dirugikan membuat laporannya, baru yang bersangkutan (Goh, red) kita masukkan daftar yang dicari,” katanya. (cr6)

34 PMA Baru Investasi di Batam

2007-08-05T09:43:00.001+07:00

34 PMA Baru Investasi di Batam

Sabtu, 04 Agustus 2007

Periode Januari-Juni 2007
BATAM (BP) -Aplikasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama periode Januari-Juni 2007 terdapat 34 proyek PMA yang disetujui aplikasinya dengan nilai investasi sebesar 163.945.386 dolar AS. Sedangkan aplikasi proyek perluasan usaha yang telah disetujui sebanyak empat proyek senilai 10.335.871 Dolar Amerika.

Kepala Biro Pemasaran dan Humas Otorita Batam, Rusliden Hutagaol mengatakan, khusus pada bulan Juni 2007, ada enam aplikasi proyek PMA yang disetujui senilai 12.050.000 dolar AS. “Bulan Juni ada proyek perluasan usaha,” kata Rusliden, Jumat (3/8) kemarin.

Dijelaskannya, aplikasi PMA selama periode Januari-Juni 2007 meliputi bidang usaha industri untuk berbagai pekerjaan. Khusus logam ada, industri pembuatan kapal lima proyek, industri lensa kontak satu proyek, penyediaan tenaga listrik satu proyek, industri pipa dari besi satu proyek,
perdagangan besar lima proyek, industri dan jasa lainnya 18 proyek.

Kata Rusliden, aplikasi kebanyakan dilakukan pengusaha dari beberapa negara, antara lain Singapura, Australia, Inggris, Malaysia, Irlandia, Belanda, Cayman Island, Swiss, Korea Selatan dan China.
Ditambahkan, selain aplikasi PMA, pada periode Januari-Juni 2007 juga terdapat tiga aplikasi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) baru senilai Rp1.323.045.000.000 serta dan satu aplikasi perluasan usaha senilai Rp600.000.000.000. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami peningkatan sembilan persen. Januari-Juni tahun 2006 hanya 21 proyek, sedangkan tahun ini 34 proyek. Juga ada peningkatan nilai investasi dari 33.815.000 Dolar Amerika menjadi 163.945.386 dolar AS,” ujarnya.

Dari aplikasi yang dilakukan selama periode Januari hingga Mei diperkirakan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap mencapai 20.760 orang. Dengan demikian, kumulatif PMA sejak 1971 sampai dengan Mei 2007 telah mencapai 928 PMA senilai 4,7 Miliar dolar AS dan 145 PMDN senilai Rp3 triliun. Sedangkan, jumlah tenaga kerja domestik yang terserap mencapai 288.362 orang.

“Dengan berbagai insentif di bidang perpajakan serta berbagai program promosi Batam, baik di dalam maupun di luar negeri, investasi di Batam semakin meningkat. Suasana Batam juga sangat kondusif,” tukasnya. (dea)

UMS Pariwisata Harusnya Menyeluruh, Tak Hanya Batam

2007-08-05T09:42:00.000+07:00

UMS Pariwisata Harusnya Menyeluruh, Tak Hanya Batam

Jumat, 03 Agustus 2007

BATAM (BP) - Meski Dewan Pengupahan Provinsi telah mengusulkan besarnya Upah Minimum Sektoral (UMS), silang pendapat masih terus terjadi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berharap UMS Pariwisata tak hanya dikenakan kepada hotel dan restoran, tapi kepada semua industri pariwisata. Meski itu akan memberatkan hotel melati. Pemberlakukannya pun hendaknya menyeluruh, bukan hanya di Batam.

”PHRI bukannya menuntut dihapuskan karena merasa keberatan. Intinya, jika memang harus berlaku, berlakukan secara menyeluruh. Minimal se-Kepri dan untuk semua industri pariwisata. Jika tidak demikian, hapuskan sama sekali. Ini kan diskriminasi,” ujar Wakil Ketua II, PHRI Cabang Batam, Lody Anjes, usai acara pelantikan pengurus PHRI di Hotel Vista, Kamis (2/8) kemarin.

PHRI melihat kebijakan ini sebagai bentuk peraturan yang tidak jelas. PHRI sendiri, imbuh Sekretaris I PHRI, Sigit Budiarso, tidak pusing dengan tambahan pembayaran kepada karyawan yang hanya Rp43 ribu saja, atau lima persen dari UMK Batam 2007 yang besarnya Rp860 ribu.

”Apalah arti Rp43 ribu itu bagi karyawan dibanding peningkatan SDM yang mereka terima. SDM kan bisa dipakai seumur hidup, dan ini free,” katanya.

Kalau mau jujur, ucap Sigit, pemberlakukan UMS, malah merugikan karyawan. Pasalnya, dengan kenaikan yang hanya Rp43 ribu, akan diiringi kenaikan pemotongan kepada pendapatan karyawan. Misalnya, dengan ikut naiknya tunjangan hari raya (THR) dan Jamsostek.

”Coba tanyakan kepada karyawan, mereka ribut tidak masalah UMS? Saya yakin tidak. Yang ribut itu sebenarnya karyawan atau SPSI? Di level terendah karyawan hotel saja (0-1 tahun), paling tidak bisa menerima Rp1,6 juta per bulannya. Itu masih ditambah tunjangan lain dan tips,” ucap Sigit lagi.
Sebenarnya, kata dia, di daerah yang dirasa upah minimum provinsi (UMP) nya tidak sepadan, baru bisa mengusulkan UMS.

Selain itu, yang boleh melakukan usulan adalah Dewan Pengupahan.
”Tapi itu hanya untuk UMP, UMK dan UMD saja, tidak untuk UMS. Toh kita punya sistem pengupahan sendiri. Kita punya cadangan sesuai tingkat inflasi,” ucapnya tegas.

Sementara itu pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika kepada sejumlah wartawan kemarin, terkesan melempar bola kepada Gubernur Provinsi Kepri, Ismet Abdullah. Ria mengatakan, bahwa kebijakan dan keputusan berapa besaran UMS mestinya diputuskan langsung oleh Gubernur.

”Masalah UMS ini, diputuskan gubernur saja. jadi tidak ada masalah seperti sekarang,” katanya. (cr6)

Pemprov dan SPMI Bentuk Tim

2007-08-05T09:40:00.000+07:00

Pemprov dan SPMI Bentuk Tim

Jumat, 03 Agustus 2007

Perjuangkan Nasib Karyawan Livatech
BATAM (BP) - Untuk memperjuangkan nasib 1.389 mantan karyawan PT Livatech, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan membentuk tim kecil yang tugasnya membantu mengawasi proses pengadilan kasus Livatech agar berjalan adil dan cepat, yakni sesuai waktu yang ditargetkan, dua bulan.

Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemprov dan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Batam. Kata sepaham ini dihasilkan dari dialog yang dilakukan kedua belah pihak di bekas kantor Gubernur, Sekupang, Rabu (1/8) lalu.

Nota ini dibarengi dengan dua kesepahaman lain. Pertama, Pemprov melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan membantu mantan karyawan Livatech dalam hal kesejahteraan. Kedua, jika dalam tempo tujuh hari dari ditandatanganinya nota tersebut, tidak ada langkah konkrit yang dilakukan Pemprov, maka SPMI akan kembali melakukan aksi unjuk rasa.

Sebagimana diketahui, SPMI berencana menggelar aksi demo Kamis (2/8) kemarin. Terkait dengan kedatangan RI-2. Maksudnya, agar masalah Livatech ini, bisa di-blow up hingga pusat. Sehingga pusat akan lebih peduli dan turun tangan menangani masalah ini. ”Namun dengan ditandatanganinya nota tadi, kami menunda aksi kami. Tapi kita tegas-tegas. Kesepahaman kita jalankan, jika tidak, konsekuensinya, kita aksi lagi,” ungkap Ketua PC SPMI Batam, Agus Sriyono, yang disetujui Koordinator aksi, Masrizal, kemarin.

OB Tidak Selekstif Memilih Investor
Dalam kunjungannya ke redaksi Batam Pos, rombongan yang terdiri dari Ketua KC Batam, Nurhamli, Ketua PUK Livatech, Jhon Mauritz dan Sekretaris, Dodi Irawan, meminta agar OB lebih selektif memutuskan investor mana yang dapat menanamkan sahamnya dan beroperasi di Batam. Ini mereka katakan agar kasus serupa tidak terlulang lagi di masa yang akan datang.

”Kita baru tahu kalau Livatech itu ”miskin”, alat berat tidak punya, hanya meminjam. Di sini kita minta OB lebih selektif. Begitu pula pemerintah, hendaknya menuntaskan kasus ini,” tegas Jhon mengulang harapannya.

Untuk itu, mereka meminta agar ada kesinambungan kerja antara pemerintah dengan kepolisian, terutama dalam hal pengawasan aset Livatech. Pasalnya, terang Dodi pula, belakangan ada pihak yang mengklaim diri sebagai pemilik mesin-mesin di Livatech. Pihak tersebut, katanya, adalah Teak Malaka.

Ditakutkan, dengan adanya kalim ini, terjadi bentrok antara karyawan dengan pihak tersebut. ”Setahu kami, jika sebuah perusahaan kolaps, aset otomatis menjadi hak karywan. Jika ada sisa (setelah hak karyawan dipenuhi), barulah klaim pihak lain ditelusuri,” katanya.

Penandatanganan MoU di Hotel Planet kemarin yang dihadir RI-2, mereka harapkan juga menjadi salah satu jalan selektif dari pemerintah menyaring para calon investor. Selain itu, mereka juga berharap adanya Margin Deposit dari investro sebagai jaminan jika perusahaan kolaps. ”Jika tidak ada, maka pemerintah atau OB harus melakukan pengawasan ketat dan dalam tempo waktu tertentu, lakukan evaluasi,” tukas Jhon dan disepakati yang lain. (cr6)

PHRI Minta Dukungan Kadin-Apindo

2007-08-05T09:39:00.000+07:00

PHRI Minta Dukungan Kadin-Apindo

Senin, 30 Juli 2007

Agar UMS Pariwisata Dihapuskan
BATAM (BP) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kembali menegaskan agar Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata dihapuskan di Batam. PHRI berharap dukungan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam dan Kepri.

”PHRI Batam sudah cukup lama jadi bulan-bulanan soal UMS, jadi kita berharap melalui Apindo dan Kadin, Gubernur Provinsi Kepri mau mencabut UMS,” ujar Ketua III PHRI Kota Batam, Lody Anjes, Ahad (29/7).
Alasan PHRI meminta UMS Pariwisata dihapuskan, antara lain PHRI selama ini selalu didesak dan disibukkan soal UMS. Sementara, organisasi lainnya yang merupakan bagian dari sektor pariwisata tidak pernah dilibatkan. Bahkan, di beberapa kota lainnya di Indonesia, UMS tidak dikenal. Di Provinsi Kepulauan Riau saja, hanya ada di Batam.

PHRI melihat ada diskriminasi dalam penerapan UMS di sektor pariwisata. Padahal, PHRI, khususnya hotel di Batam, sudah menerapkan gaji yang standar Upah Minimum Kota (UMK). Tak hanya itu, kata Lody, sektor pariwisata juga memberikan berbagai tunjangan (tergantung kebijakan masing-masing hotel, red) seperti pakaian seragam, perumahan atau transportasi, makan, Jamsostek, pendidikan/training, tambahan pendapatan dari service charge dan beragam pendapatan lainnya, sehingga total upahnya relatif lebih tinggi.

Pendapatan itu, kata General Manager Panorama Regency Hotel ini, belum termasuk uang tips yang diberikan oleh tamu, sehingga karyawan hotel dan restoran cukup terbantu. Sejatinya, kata Lody, dengan segala macam pendapatan tambahan yang didapatkan oleh karyawan hotel dan restoran, maka tidak perlu lagi PHRI disibukkan dengan UMS. PHRI sudah cukup paham apa yang terbaik buat karyawannya.

Lody juga mengatakan, kondisi sektor pariwisata, khususnya Hotel di Batam masih berfluktuasi. Artinya, terkadang hunian meningkat, tapi terkadang menurun drastis, sehingga pemasukan juga berfluktuasi. Seharusnya, pemerintah mengerti kondisi yang dialami oleh dunia pariwisata saat ini. Tidak mudah mendatangkan tamu hotel di tengah kondisi saat ini. (nur)

Pemko Didesak Alokasikan Anggaran UKM Buruh

2007-08-05T09:38:00.000+07:00

Pemko Didesak Alokasikan Anggaran UKM Buruh

Sabtu, 28 Juli 2007

BATAM (BP) - Belum berpihaknya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap buruh, melahirkan keprihatinan bagi sejumlah anggota DPRD Kota Batam. Mereka mendesak Pemko Batam untuk mengalokasikan anggaran UKM berbasis buruh, mulai APBD-Perubahan tahun 2007.

‘’Supaya pengembalian lancar, sudah saatnya kebijakan penyaluran bantuan untuk UKM yang bebasis buruh,” ujar Ketua Fraksi Aliansi Nasional Onward C Siahaan kepada Batam Pos.

Menurutnya, selama ini, korban PHK, baik itu akibat efesiensi dari suatu perusahaan atau tutupnya sebuah perusahaan seperti kasus PT Livatech Electronik, selalu tidak ada solusi dari pemerintah. Akibatnya, karyawan korban PHK itu menjadi pengangguran.

Bukan hanya Livatech, masih banyak perusahaan lainnya yang hengkang, karyawannya kebanyakan menjadi pengangguran. PT Singacom, PT Singamit, PT Bulpakindo dan perusahaan lainnya. Padahal, karyawan-karyaan tersebut tak sedikit yang sudah menjadi tenaga ahli dalam bidang elektronik. Beberapa di antara mereka sudah ada yang disekolahkan ke Jepang, Singapura dan negara maju lainnya. ‘’Sebenarnya bisa diberdayakan, jika ada keberpihakan anggaran pada buruh,” ujar Onward.

Caranya, buruh yang menjadi korban PHK yang notabene tenaga-tenaga ahli di bidang elektronik, diarahkan oleh pemerintah untuk membentuk koperasi atau unit usaha kecil dan menengah (UKM) dengan konsentrasi kegiatan tetap pada produksi komponen elektronik. Melalui anggaran yang ada (idealnya 10 persen daro total anggaran, red), pemerintah bisa memberikan bantuan kepada koperasi atau UKM buruh itu.

Tak hanya bantuan dana, Pemko Batam juga bisa menjembatani koperasi dan UKM yang didalamnya penuh dengan tenaga ahli, untuk menjadi subcon (sub kontraktor) perusahaan-perusahaan elektronik yang ada di Batam.

‘’Kalau pengusaha takut produk mereka dilarikan, pemerintah harus berani memberikan jaminan. Garansinya pemerintah, apalagi track record buruh korban PHK yang notabene tenaga ahli dan sudah terseleksi. Saya yakin, kalau Pemko memberikan jaminan, tak ada perusahaan elektronik yang keberatan menjadikan UKM atau koperasi buruh tadi, sebagai subcon-nya,” ungkap Onward.

Justru sejumlah perusahaan elektronik akan menyambut baik pola ini, karena perusahaan-perusahaan besar itu, tidak direpotkan lagi dengan persoalan tenaga kerja, jamsostek dan hal-hal lainnya terkait ketenagakerjaan. Mereka hanya berhubungan dengan UKM atau koperasi buruh tadi yang mengerjakan produk yang mereka subcon-kan.

Onward mengatakan, tidak sedikit perusahaan elektronik di Batam yang awalnya hanya subcon yang kini tumbuh menjadi perusahaan besar. Pola ini, kata Onward, banyak diterapkan di China dan Taiwan. Tak heran jika di negara itu, banyak komponen elektronik, apakah itu untuk handphone, televisi atau produk elektronik lainnya, yang dihasilkan dari industri rumah tangga. Pemerintah mereka sangat mendukung.

Manfaatnya, tak sedikit produk elektronika yang saat ini sudah membajiri pasar mancanegara. Bukan hanya elektronik, sampai pada komponen industri berat dan berteknologi canggih. Melalui pola ini juga, terjadi transfer teknologi ke masyarakat, yang pada gilirannya akan melahirkan UKM atau koperasi yang mandiri yang bisa meyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pengangguran dengan sendirinya bisa diatasi. (nur)

Soal UMS, PHRI Mengeluh ke Kadin

2007-08-05T09:37:00.000+07:00

Soal UMS, PHRI Mengeluh ke Kadin

Jumat, 27 Juli 2007

Batam (BP) - Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Ajahib, Indonesia Congress & Convention Association (INNCA), ASITA dan BPTB menyampaikan keluhan tentang rencana kenaikan Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri dalam pertemuan, Rabu (25/7).

”Aspirasi seluruh asosiasi pariwisata tadi kita bawa ke dalam rapat pleno Kadin Provinsi. Soal bagaimana sikap resmi Kadin Provinsi itu baru akan diputuskan di rapat pleno Kadin yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Kadin Provinsi Kepri, Alfan Suheiri kepada Batam Pos usai pertemuan, Rabu (25/7).

Keputusan rapat pleno akan disampaikan ke Dewan Pengupahan, Disnaker Provinsi, Walikota Batam dan Gubernur Provinsi Kepri.

”Saat ini, kita masih menunggu utusan Kadin yang duduk di Dewan Pengupahan Provinsi tiba di Batam dulu. Begitu utusan Kadin tiba maka kita akan menggelar rapat pleno,” paparnya. (hda)

Tujuh Bulan Penderitaan Karyawan PT Livatech

2007-08-05T09:36:00.000+07:00

Tujuh Bulan Penderitaan Karyawan PT Livatech

Kamis, 26 Juli 2007

Rumah Disegel, Janji Pejabat Hanya Isapan Jempol
BATAM (BP) - Tanggal 29 Juli 2007, genap tujuh bulan PT Livatech Elektronik di Kara Industrial Park, Batam Centre tutup. Lalu bagaimana kondisi 1.300 karyawannya saat ini?

JARUM jam tepat menunjukkan pukul 12.00 WIB. Dengan bermandikan keringat, puluhan karyawan yang baru saja bejalan kaki ke depan Kantor Wali Kota Batam untuk memperjuangkan nasib mereka, kembali ke markasnya, Gedung Livatech di Kawasan Industri Kara, Batam Centre.

Sambil mengelap keringat, mereka antri di dapur umum yang dipersiapkan oleh rekan-rekan mereka. Periuk nasi berkapasitas kurang lebih 5 kilogram yang bagian luarnya hitam pekat mengepulkan asap ketika tutupnya dibuka oleh karyawan lainnya yang Rabu siang (25/7) itu, bertugas di dapur umum. Sementara karyawan lainnya mempersiapkan lauk pauk berupa potongan kubis, potongan mentimun, tempe, dan ayam goreng yang dipotong dalam ukuran kecil.

Beberapa karyawan wanita sambil menggendong buah hatinya, antri mengambil makan siang di dapur umum depan perusahaan itu. Balita-balita mereka siang itu hanya diberikan potongan mentimum, untuk dikunyah. Maklumlah, orangtua mereka tak sanggup lagi membelikan makanan bayi, karena sudah tujuh bulan tidak bergaji.

”Tolonglah bantu suarakan nasib kami ini kepada pemerintah. Inilah kondisi kami sekarang, hanya makan seadanya untuk bisa bertahan hidup,” teriak seorang karyawan wanita, sambil mengambil potongan mentimun di lantai, yang jatuh dari mulut bayinya, dengan mata berkaca-kaca.

Teriakan sang karyawan wanita ini, spontan diikuti oleh karyawan lainnya. Sambil memegang piring plastik di tengah antrian, mereka terus meminta, agar nasib mereka diperjuangkan. Mereka minta Pemko Batam dan DPRD Batam peduli.

Pemandangan memilukan itu tak hanya terlihat di dapur umum. Juga terlihat di depan pintu masuk perusahaan itu. Puluhan karyawan yang saat itu giliran hadir, mencoba menghibur bayi-bayi mereka. Sesekali disuapkan nasi putih tanpa lauk ke mulut bayi mereka. Ada bayi yang berontak, ada juga yang mencoba menguyah lalu dimuntahkan kembali.

Satu-satunya hiburan, hanyalah sebuah televisi berukuran 29 inchi berwarna silver yang masih menyala di depan pintu masuk perusahaan ini. Meski sesekali tersenyum menatap adegan di layar kaca itu, namun tak sedikit diantara mereka tatapannya terlihat hampa, seperti tiada harapan lagi. Di balik meja reception, juga terlihat dua wanita sedang menikmati makan siang dengan menu nasi putih, sambel, dan potongan kecil ayam goreng. Sama sekali tak ada sayur, sehingga terlihat sulit untuk menelan. Namun perlahan, mereka mencoba menghabiskan nasi dan lauk yang seadanya itu, agar cacing dalam perut mereka tidak berontak.

Di depan meja reseption, sebuah ruangan kecil berukuran 1,5 x 2 meter tampak sesak dengan tas dan beberapa kotak. Seorang wanita tampak lelap dalam tidur siangnya. ”Di sinilah kami tidur. Kami sudah tak sanggup lagi bayar kontrakan, jadi mau tak mau terpaksa kami tidur di sini, mau pulang kampung ongkos tak ada,” ujar Marni dan Mega, sambil mencoba menelan nasi dan lauk pauk dalam remasan jemarinya.

Nasib lebih tragis dialami oleh Eva. Ibu satu anak yang sudah 10 tahun bekerja di Livatech ini, sudah mengirim anaknya ke orangtuanya di kampung karena tak sanggup lagi membiayainya. Sepeda motor suaminya sudah di tarik dealer, rumahnya juga tinggal menghitung hari, akan disegel bank karena sudah beberapa bulan nunggak. ”Mau buka usaha tak ada modal, cari kerja sudah sulit,” ujarnya.

Japatar Purba yang sudah 13 tahun bekerja di Livatech juga bernasib sama. Istri dan ketiga anaknya terpaksa ia pulangkan ke kampung halamannya di Medan, karena beban hidup yang begitu besar menghimpit, setelah tujuh bulan tak bergaji. ”Saya tetap bertahan karena menanti hak kami yang belum dibayarkan,” ujarnya.

Penderitaan karyawan Livatech kian menjadi-jadi, setelah beberapa perusahaan menolak mempekerjakan mereka.

Pengurus SPMI Livatech Dody Irawan mengungkapkan, alasan beberapa perusahaan menolak eks karyawan Livatech karena Livatech masih bermasalah. Selain itu, ada juga yang menolak dengan alasan tidak ada bukti pengalaman dan kebanyakan sudah berumur dan berkeluarga, sementara beberapa perusahaan menginginkan karyawan yang masih fresh graduate.

”Bagaimana mungkin ada surat pengalaman, kalau Livatech tutup. Padahal kami ini rata-rata sudah lama bekerja, ada yang sudah di atas 10 tahun,” ujar Doddy.

Ia juga memaparkan, sebelumnya pihak Disnaker telah menjanjikan akan membantu karyawan Livatech dalam mencari pekerjaan baru, namun tidak ada realisasi. Kalaupun sudah ada yang bekerja saat ini, itu usaha pribadi masing-masing. ”Saya masih ingat janji Emrizal, karyawan Livatech jadi prioritas, tapi apa, semuanya nihil,” katanya.

Tak hanya itu, Janji Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, bahwa karyawan Livatech bisa dilayani di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah secara gratis, dengan cukup menunjukkan badge (tanda pengenal karyawan Livatech), ternyata hanya tinggal janji. Saat karyawan Livatech ini berobat, masih dimintai kartu Askeskin, sementara mereka bukan peserta Askeskin.

Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi perburuhan, yang sejatinya juga bisa memperjuankan nasib mereka, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, mereka sibuk dengan kunjungan kerja (kunker) dengan membawa bendera ketenagakerjaan, padahal hasilnya tidak jelas. ”Kami berharap pemerintah membantu kami, agar persoalan ini cepat selesai dan kami bisa mendapatkan hak kami. Jangan hanya janji-janji saja,” pinta Dody.

Mereka juga mendesak PHI Tanjungpinang untuk segera mengambil langkah-langkah, agar apa yang menjadi hak karyawan Livatech segera di dapatkan. Pekembangan terakhir kasus Livatech ini adalah, pesangon dua kali ketentuan, gaji Januari dan Februari masing-masing 50 persen. Saat ini tahapannya sudah sampai pada teguran terhadap manajemen Livatech untuk segera membayarkan hak karyawan itu.
Teguran atau disebut juga anmaning itu, sejatinya hanya delapan hari, namun saat ini anmaining pertama sudah lebih dari satu bulan. Anmaining kedua segera meyusul. ”Tuntutan kami hanya satu. Secepatnya apa hak kami, bisa kami kami peroleh. Kami berharap paling lambat sebelum bulan puasa,” pinta Dody dan karyawan Livatech lainnya.

”Tahun ini sangat menyedihkan, biasanya kalau sudah bulan Juli atau jelang puasa, kami sudah hitung-hitung THR (tunjangan hari raya) yang bakal kami dapatkan. Tapi sekarang, apa yang bisa kami hitung. Makan saja susah, untung masing ada bantuan dari PUK SPMI lainnya,” ujar Marni, menambahkan dengan mata berkaca-kaca.

Kesengsaraan karyawan Livatech ini, sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Batam. Komisi yang sejatinya bisa membantu memperjuangkan nasib mereka, malah saat ini sibuk dengan kunker. Padahal Ranperda Ketenagakerjaan sudah ditolak dalam sidang Paripurna DPRD Kota Batam. Jika mekanisme membolehkan, jauh lebih baik anggaran ratusan juta untuk Ranperda Ketenagakerjaan itu dipergunakan untuk menbantu korban PHK jika memang pengambil kebijakan di Batam ini mau bijak. (nur)

Pekerja Desak Gubernur

2007-08-05T09:35:00.000+07:00

Pekerja Desak Gubernur

Kamis, 26 Juli 2007

BATAM (BP) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam dan DPC SBSI Kamiparho Kota Batam mendesak Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata senilai Rp903 ribu. Selain mendesak, mereka juga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sekupang dan Tanjungpinang, Senin (30/7) mendatang.

Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Kota Batam, Immanuel D Purba mengatakan, tak ada lagi alasan bagi Gubernur tak menetapkan UMS secepatnya. Aksi unjuk rasa, katanya tetap dilakukan dan pihaknya sudah mengirim surat izin ke Poltabes Barelang, Rabu (25/7) kemarin tentang pemberitahuan aksi.

”Aksi kami lakukan di Kantor Gubernur Sekupang. Teman-teman dari SBSI Kamiparho pada hari dan jam yang sama juga demo di Kantor Gubernur Tanjungpinang. Gubernur tak bisa lari. Kami sudah lelah menunggu begitu lama UMS ditetapkan,” kata Dijelaskannya, dalam pertemuan antara Dewan Pengupahan Provinsi Kepri yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Azman Taufik di Kantor Wali Kota Batam dengan pihak serikat pekerja dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, hasilnya sudah jelas.

Azman Taufik sebagai Ketua Dewan Pengupahan melaporkan hasil pertemuan ke Gubernur Kepri terkait usulan angka Rp903 ribu yang sebelumnya dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

”Boleh-boleh saja di media PHRI membantah soal kesepakatan angka UMS. Faktanya, UMS bolanya sudah ada di tangan gubernur untuk ditetapkan. Tanya saja Disnaker Batam atau Azman Taufik tentang hasil pertemuan membahas UMS di kantor Wali Kota Batam,” ujarnya.

Immanuel menegaskan, UMS Pariwisata sudah ada sejak tahun 2002 dan baru tahun ini pihak PHRI enggan membahasnya. ”Apa masalahnya. Kalau keberatan UMS, protes saja ke Menteri Tenaga Kerja. Masak UMS mau dihapuskan, lapornya sama gubernur. Harusnya pengurus PHRI paham mekanisme dan dasar-dasar pembahasan UMS,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPC SBSI Kamiparho Batam, Ali menegaskan, DPC SPSI Batam dan DPC SBSI Kota Batam telah punya komitmen menolak pembahasan UMK Batam tahun 2008 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2008, kalau UMS Pariwisata tak ditetapkan. (dea)

PHRI Belum Setujui UMS Rp903.000

2007-08-05T09:34:00.000+07:00

PHRI Belum Setujui UMS Rp903.000

Rabu, 25 Juli 2007

BATAM (BP) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam membantah telah menyepakati Upah Minimum Sektor (UMS) Pariwisata sebesar Rp903.000, seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Ade Nasution di sejumlah media terbitan Batam.

”Tidak benar PHRI sepakat, sama sekali tidak ada kesepakatan. Jadi kalau ada yang mengatakan PHRI sepakat, itu menyesatkan,” ujar Wakil Ketua III PHRI Kota Batam Lody Anjes di Kantor PHRI Kota Batam, Pelita, Selasa (24/7).

General Manager Panorama Regency Hotel ini memaparkan, pertemuan Senin (23/7) kemarin di Kantor Wali Kota Batam dengan pihak Disnaker Provinsi Kepri dan Kota Batam dan perwakilan serikat buruh, sama sekali tidak ada kesepakatan.

Bahkan, utusan PHRI saat itu antara lain, Lody Anjes, Sigit, Helli, Yanto, Edy, Budi dan beberapa pengurus PHRI lainnya. Tapi mereka memilih walk out (keluar) dari pertemuan itu, setelah PHRI ribut dengan pengurus Kadin Provinsi Kepri Raja Mustaqim, yang saat itu hadir atas nama mewakili pengusaha.

Namun sebelum keluar ruang pertemuan, perwakilah PHRI sempat memaparkan alasan mereka tidak hadir, setelah tujuh kali disurati. PHRI, kata Lody, bukan membangkang, tapi pada saat disurati, PHRI saat itu dalam keadaan vakum (sejak Februari 2006). Atas inisiatif Ketua Promotion Tourism Board (PTB) Rahman Usman, PHRI aktif kembali pada Maret 2007 dengan kepengurusan baru.

Selain itu, ketidakhadiran PHRI saat diundang untuk membahas UMS, juga disebabkan belum adanya surat balasan dari Gubernur, terhadap surat yang dikirimkan oleh PHRI pada Gubernur Provinsi Kepri Nomor 002/PHRI/BTM/2007 tertanggal 13 Maret 2007, yang isinya, PHRI tidak akan mau membahas UMS dengan alasan antara lain, daerah wisata lainnya di Indonesia tidak mengenal adanya UMS di bidang Pariwisata seperti Bali, Yogyakarta dan kota lainnya.

PHRI juga menilai, penerapan UMS Pariwisata di Kota Batam diskriminatif, karena kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepri tidak menerapkan UMS. Yang paling jelas diskriminasinya, kata Lody, pembahasan UMS hanya PHRI saja yang dikejar-kejar, sementara bicara soal Sektor Pariwisata, tidak hanya PHRI, ada ASITA, AJAHIB, Gelper dan lainnya yang sama sekali tidak pernah dilibatkan.

”Kami sudah pernah minta ke Wali Kota Batam, agar dipertemukan semua sektor Pariwisata di Batam, namun tidak ada realisasi dari Wali Kota,”’ ungkap Lody.

Alasan lainnya, upah yang diterima oleh karyawan yang bekerja di sektor pariwisata, khususnya perhotelan, telah memenuhi standar UMK dan masih banyak mendapatkan berbagai tunjangan (tergantung kebijakan masing-masing hotel, red) antara lain, pakaian seragam, perumahan atau transportasi, makan, Jamsostek, pendidikan/training, tambahan pendapatan dari service charge dan beragam pendapatan lainnya, sehingga total upahnya relatif lebih tinggi.

Selain itu, persoalan UMS sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Permenaker Nomor Per-01/MEN/1999 tentang UMS Jo Keputusan Menaker Nomor: Kep 226/MEN/2000 bahwa penetapan UMS harus melalui Bipartit (buruh dan pengusaha).

Sekretaris PHRI Kota Batam Sigit juga mengungkapkan, pada pertemuan Senin lalu di Pemko Batam, PHRI dipaksa harus sepakati nilai UMS saat itu juga. Bahkan PHRI diancam, jika tidak sepakat, mereka akan tetap mengambil keputusan meski tanpa persetujuan PHRI. Juga mengancam akan mengerahkan buruh untuk demo yang efeknya akan dirasakan oleh pengusaha.

”Saya menilai ini pemikiran goblok, mau demo silahkan saja, tapi bukan hanya pengusaha yang merasakan dampaknya, pekerja sektor pariwisata juga, jadi jangan main ancam, kami tidak takut,” ujar Sigit dengan nada tinggi.

Lody kembali menambahkan, disaat PHRI diserang habis-habisan pada pertemuan itu, termasuk oleh Raja Mustaqim yang saat itu mengaku perwakilan pengusaha (kadin Provinsi Kepri), tidak satupun dari pihak pemerintah, baik itu Pemko Batam, Pemprov Kepri yang bereaksi, mereka hanya diam. Karena dipojokkan dan berbelit-belit, akhirnya pada pertemuan itu, pengurus PHRI memilih keluar.

”Kami ditodong agar menerima UMS itu, kami tidak mau, jadi kami keluar. Eh, malah dibilangnya kami sepakati nilai UMS. Sekali lagi, PHRI tidak pernah sepakat, kami minta pelaku pariwisata di Kota Batam, khususnya Perhotelan, tidak terprovokasi dan jangan menerapkan keputusan sepihak itu,” pinta Lody.

Sementara itu, Ketua PTB Rahman Usman mengatakan, sektor pariwisata bukan hanya PHRI, ada ASITA, AJAHIB, Gelper, SPA, Golf dan organisasi lainnya yang bergerak di sektor pariwisata. ”Harusnya semua dilibatkan, kalau memang mau bahas UMS dan harus berlakun nasional, jangan hanya Batam. Kalau hanya PHRI yang dipaksa, itu sama saja diskriminatif,’ ujarnya.

Sementara itu, selain sepakat menolak keputusan sepihak UMS Rp903 ribu (lima persen dari UMK Rp860 ribu), PHRI juga akan menemui Ketua Kadin Provinsi Kepri John Kennedy, guna meminta pertanggungjawaban, atas sikap arogansi yang ditunjukkan oleh anggotanya Raja Mustaqim terhadap PHRI Kota Batam.

PHRI juga menilai Pemko Batam dan Provinsi Kepri tidak bijak. Sejatinya, sebagai wasit yang baik, bisa mendudukkan persoalan UMS ini secara proporsional dengan melibatkan semua kalangan. Tapi malah terkesan diam dan membiarkan PHRI tertekan. ”Lagian apa sih yang telah diberikan oleh Pemko ke kita, padahal, kita sudah menjadi penyumbang pajak di Batam ini,” ujar pengurus PHRI lainnya yang hadir.

Pada saat memberikan keterangan, selain Sigit (GM Mercure) dan Lody (GM Panorama Regency Hotel), juga hadir Anto (GM Harmoni Hotel), Helli (Asisten GM Planet Holiday), Yanto W (GM Novotel), Edy (GM Vista Hotel), Budi (GM Grand Mutiara Hotel), Anis (GM Batam View), Angelina (Raflesia Hotel) dan sejumlah petinggi hotel di Batam lainnya. (nur)

UMS Pariwisata Balik Lagi ke Gubernur

2007-08-05T09:32:00.000+07:00

UMS Pariwisata Balik Lagi ke Gubernur

Selasa, 24 Juli 2007

Dewan Pengupahan Bertemu PHRI
BATAM (BP) - Dewan Pengupahan Kepri akhirnya kembali merekomendasikan Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata Batam Rp903 ribu atau lima persen di atas UMK Rp860 ribu, ke Gubernur Kepri. Besaran UMS itu diajukan setelah mereka bertemu dengan kalangan pengusaha dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, kemarin.

”Pada prinsipnya PHRI setuju. Mereka menyerahkan angka UMS ke Dewan Pengupahan, karena itu kami ajukan ke gubernur untuk diputuskan. Besarnya Rp903 ribu,” kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kepri, Ade P Nasution.

Dewan Pengupahan sendiri, Juni lalu, sudah pernah mengajukan UMS Pariwisata Batam ke gubernur. Namun, dikembalikan lagi. ”Itu karena gubernur menginginkan ada justifikasi, ada dasar yang kuat sebelum ia meneken SK UMS. Sekarang, kan kita sudah dengar langsung dari PHRI-nya,” tukasnya.

Pertemuan Dewan Pengupahan yang dipimpin Ketua Dewan Pengupahan Kepri, Azman Taufik di lantai IV Kantor Wali Kota Batam, kemarin, dihadiri oleh Kadisnaker Batam, Pirma Marpaung dan sejumlah pengurus PHRI Batam. Di antaranya, General Manager Hotel Panorama Regency, Lody Anjes dan lainnya.
Dalam pertemuan itu, kata Ade, PHRI menginginkan agar tak hanya PHRI saja yang diajak membahas UMS Pariwisata itu. PHRI menginginkan agar asosiasi lain, seperti Ajahib, Asita dan lainnya juga dilibatkan dalam pembahasan UMS.

Kalangan pengusaha hotel itu, tak mengikuti pertemuan sampai selesai. Mereka keluar di tengah pembahasan dengan Dewan Pengupahan Kepri. ”Mereka keluar karena menganggap pembahasan bertele-tele dan tak tepat waktu. Tapi, mereka sudah menyerahkan soal UMS ini ke Dewan Pengupahan,” tukas Ade. (med)

Nasib Karyawan Livatech Terabaikan

2007-08-05T09:30:00.000+07:00

Nasib Karyawan Livatech Terabaikan

Jumat, 20 Juli 2007

BATAM (BP) - Sejak hengkangnya manajemen PT Livatech Elektronik Indonesia awal Februari 2007 lalu, sampai saat ini belum ada kepastian nasib 1.370 karyawannya. Ini menandakan tidak adanya kepedulian pemerintah baik Otorita Batam, Pemko Batam, DPRD Kota Batam terhadap nasib pekerja yang sampai saat ini belum menerima pesangon.

Hal ini disampaikan koordinator aksi damai karyawan Livatech, Parmo, Kamis (19/7) di lokasi perusahaan. Aksi demo yang diikuti sekitar 150 karyawan ini, dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB di dua lokasi yakni persimpangan lampu merah Masjid Raya Batam Centre dan Bundaran OB.

”Selama enam bulan nasib kami tidak jelas, itu bukanlah waktu yang singkat. Ini menandakan pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan kami. Mereka sepertinya tidak peduli akan nasib 1.370 karyawan yang tidak mendapatkan hak mereka,” jelasnya.

Parmo yang didampingi beberapa karyawan serta Ketua PUH PT Livatech, Jon Mauritz menganggap pemerintah lebih mempedulikan nasib investor ketimbang nasib rakyat mereka. ”Selama ini pemerintah hanya bisa membuat janji tinggal janji tanpa ada realisasi. Kemana mereka selama enam bulan ini. Kalau memang mereka berpihak kepada rakyat kecil, seharusnya persoalan ini sudah selesai dan kami telah mendapatkan hak kami,” ujarnya.

Mereka menilai pemerintah, merasa senang atas penderitaan yang dialami ribuan karyawan Livatech, sehingga mereka menjadi menderita di negeri sendiri. ”Nasib kami lebih malang dari TKI yang tidak dibayar gaji oleh majikan. Kalau di Malaysia atau Singapura sana hanya dialami beberapa orang. Tapi di sini, di depan mata ribuan pekerja tidak mendapatkan hak mereka karena ketidakpedulian pemerintah. Di mana rasa keadilan dari pemerintah,” tegasnya.

Padahal karyawan selama ini cukup bersifat sopan dan santun. Dimana dalam memperjuangkan hak-hak mereka tidak pernah melakukan tindakan yang anarkis. Bahkan secara bergantian melakukan penjagaan asset perusahaan. Dengan harapan permasalah ini segera terselesaikan.

Dalam demo yang dilakukan, mereka menyampaikan pernyataan sikap menuntut komitmen pemimpin Batam menyelesaikan seluruh permasalah yang dihadapi karyawan akibat larinya pemilik perusahaan. Mereka juga meminta Pemko Batam pro aktif mengawal, mempercepat dan memotong hambatan-hambatan birokrasi dalam persoalan ini.

Menanggapi demo mantan karyawan PT Livatech, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Kabag Humas, Yusfa Hendri mengatakan, Wali Kota Batam telah menyurati Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, untuk menghadirkan kedua pemilik perusahaan tersebut. ”Surat tersebut dilayangkan bulan Maret lalu. Namun sampai saat ini, belum ada jawaban,” ujarnya.

Dijelaskannya juga, Pemko Batam sudah berusaha melakukan mediasi antara karyawan dengan pemilik perusahaan, tapi buntu. ”Masalah ini harus menunggu keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” tukas. (bni/cr8)

PHRI Tolak Bahas Upah Sektor Pariwisata

2007-08-05T09:29:00.000+07:00

PHRI Tolak Bahas Upah Sektor Pariwisata

Sabtu, 14 Juli 2007

BATAM (BP) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam meminta pemerintah atau serikat pekerja tak memaksa PHRI dalam membahas Upah Minimum Sektor (UMS) Pariwisata tahun 2007. PHRI baru akan membahas UMS, asalkan upah di bidang lain, seperti elektronik juga dibahas. Sedangkan hotel-hotel yang sudah menaikkan gaji karyawannya, tak ada kaitannya dengan UMS.

Sikap tersebut disampaikan PHRI Batam menyikapi semakin tak jelasnya permasalahan UMS, Jumat (13/7) di Hotel Panorama Regency. Pernyataan sikap tersebut dihadiri sejumlah pengurus PHRI Batam, seperti Sekretaris PHRI Batam Sigit Budiarso (General Manager Hotel Mecure), Wakil Ketua PHRI Lody Anjes (GM Panorama Regency), Budi (GM Grand Mutiara), Toto (HRM Hotel Novotel), Anto (GM Hotel Harmoni), Eldesi (HRM Holiday Inn) dan sejumlah anggota lain.

Sigit mengatakan, PHRI bukannya tak mau membahas UMS, tapi harusnya pemerintah juga mendorong sektor lain membahas UMS. “Kok PHRI terus yang dikejar-kejar. Saya tanya pengurus Asita dan Ajahib, mereka malah tenang-tenang saja. Argumen lain kita, di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri, hanya Batam yang dipaksa ikut bahas UMS. Lainnya tak ada, boleh dicek itu,” ujarnya.

Lody Anjes menambahkan, pembahasan UMS dilakukan bipartit dan tak ada landasan hukum Dewan Pengupahan Provinsi Kepri mengusulkan angka dan ditetapkan Gubernur Kepri. “Kenapa masalah UMS terjadi setiap tahun. Alasannya, pemerintah memaksa bahas UMS. Bagi karyawan hotel, UMS tak penting, karena pendapatan lain, seperti service charge lebih besar,” katanya.

Pada kesempatan itu, PHRI meluruskan bahwa tak satu pun hotel yang menerapkan UMS. Human Resources Manager (HRM) Holiday Inn, Eldesi mengatakan, kenaikan gaji karyawan Holiday Inn terjadi setiap tahun dan tak terpengaruh dengan permasalahan UMS. “Kalau gaji tahun 2007 memang naik. Saya tegaskan ini tak ada kaitan dengan UMS,” kata Eldesi.

Sekretaris PHRI Sigit Budiarso mengatakan, pihaknya surat mengirim surat ke Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Surat nomor 014/PHRI/BTM/2007 tertanggal 28 Mei 2007 intinya, PHRI meminta penghapusan UMS pariwisata. Surat diteken Ketua PHRI Zukriansyah dan Sekretaris I PHRI Yonto Wongso.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPC SP Pariwisata SPSI Kota Batam Subri Wijonarko kepada Batam Pos mengatakan, PHRI Batam jangan berani adu argumen melalui media. Harusnya kata Subri, PHRI duduk bersama dengan serikat pekerja dalam membahas masalah ini. “Kalau tak mau bahas UMS, apa argumennya. Masalah UMS ada aturannya, kalau pembahasan UMS saja tak hadir, bagaimana ma-salah ini selesai, “ ujarnya.

Soal sejumlah hotel sudah menerapkan upah baru, Subri menyebutkan, data yang disampaikan Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI sejumlah hotel bisa dipertanggungjawabkan. “Boleh saja PHRI protes, anggota kita punya datanya. Sejumlah hotel, sudah menerapkan upah baru,” katanya.

Mengenai hal ini Pemprov Kepri mengirim surat ke Wali Kota pada 29 Juni 2007 lalu diteken Sekretaris Daerah Pemprov Kepri Eddy Wijaya. Wako diminta memfasilitasi pertemuan PHRI dan serikat pekerja.(dea/ros)

UMS Pariwisata Menggantung

2007-08-05T09:27:00.000+07:00

UMS Pariwisata Menggantung

Senin, 09 Juli 2007

BATAM (BP) - Angka Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata Kota Batam 2007 telah diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri sebesar Rp903 ribu atau lima persen di atas Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2007, sebesar Rp860 ribu, sekitar sebulan lalu. Namun, hingga sekarang Gubernur Kepri belum juga menetapkan UMS tersebut, malah melemparnya ke Pemko Batam. Padahal, tahun 2007 sudah memasuki pertengahan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Pariwisata (SP-Par) SPSI Kota Batam, Subri Wijonarko mengatakan, Gubernur Kepri dan Pemko Batam tak ada punya itikad baik dalam penetapan UMS Pariwisata Batam 2007. ”Angkanya kan sudah diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi.

Kan tinggal ditetapkan, buat apa lagi dilempar ke Pemko Batam. Kalau usulan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri tak didengar suaranya, buat apa dibentuk. Di sana semua unsur ada, termasuk pemerintah,” kata Subri, didampingi sejumlah Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI sejumlah hotel, Ahad (8/7) di kantornya.

Menurut Subri, dari media pihaknya mendapat informasi Wali Kota Batam Ahmad Dahlan kembali mengundang pelaku pariwisata, khususnya yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam dalam membahas UMS ini, Senin (9/7) hari ini. ”Pembahasan saja tak sekali pun mereka datang. Jadi apa lagi mengundang mereka. Diundang saja tak pernah hadir, berarti tak ada itikad baik,” ujar Subri.

Ketua PUK SPSI Hotel Harmoni Imam menambahkan, pihaknya menunggu legalitas pemberlakuan UMS Pariwisata Kota Batam. Pasalnya, sejumlah hotel sudah ada kesepakatan antara manajemen dan karyawannya pemberlakuan UMS. “Kalau ada SK Gubernur Kepri, manajemen punya dasar menerapkan UMS. Tak hanya hotel-hotel besar, hotel melati juga sudah menyetujui UMS,” kata Imam.

Menurut Subri Wijonarko, kalau permasalahan UMS Pariwisata Batam tahun ini tak dituntaskan, permasalahan ini akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Gubernur, katanya tak perlu takut digugat PHRI jika UMS ditetapkan. Pasalnya, usulan angka Rp903 ribu dari Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.
”Dalam minggu ini kita tetapkan, langkah SPSI menyikapi tak tuntasnya penetapan UMS. Besar kemungkinan mogok massal, tinggal menunggu rapat pleno. Ini bukan ancaman, tapi kami hanya memperjuangkan nasib pekerja pariwisata,” tukasnya.

Ketua PHRI Zukriansyah kepada Batam Pos beberapa waktu menyebutkan, pihaknya tak menghadiri pembahasan UMS karena dinilai bukan kewajiban, berbeda dengan UMK. “UMS kan kesepakatan bipartit. Kalau PHRI keberatan, berarti tak jadi. Kenapa harus ribut terus masalah UMS. Bagi pekerja hotel atau tempat hiburan, pendapatan terbesar mereka bukan dari gaji, tapi service charge dan uang tip,” ujar JJ.
Pekan lalu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, pihaknya Senin (8/7) ini mengundang pengurus PHRI untuk menuntaskan UMS. Ia sendiri menolak dianggap tak mampu dalam menangani permasalahan UMS Pariwisata Batam itu.

Menurut dia, UMS dibicarakan di tingkat bipartit yang hanya melibatkan pengusaha dan pekerja. Pemko, lanjutnya, sudah berkali-kali menghadirkan pengusaha, namun mereka tak pernah datang sehingga tak pernah ada kesepakatan dalam menetapkan besaran UMS Pariwisata Batam. (dea)

Gedung CBP Terancam Dilelang Paksa

2007-08-05T09:26:00.000+07:00

Gedung CBP Terancam Dilelang Paksa

Senin, 09 Juli 2007

BATAM (BP) - Gedung Citra Buana Prakarsa (CBP) yang saat ini disewa oleh PT Giken Precicion Indonesia di Lot II Kawasan Industri Citra Buana Park II Batuampar, terancam dilelang paksa jika pihak CBP tidak memberikan izin tim PHI-Kimpras untuk membuat estimasi harga gedung tersebut.

”Mau tak mau lelang paksa tanpa limit harga. Kami saja yang tentukan sendiri perkiraan harga gedung itu,” ujar Panitera Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang Syafri, kepada Batam Pos, Ahad (8/7).

Kemungkinan lelang paksa ini dilakukan, setelah Jumat (22/6) lalu, PHI bersama tim dari Kimpraswil Kota Batam hendak melakukan pengecekan fisik gedung untuk menentukan platform harga gedung CBP itu. Namun upaya itu gagal, setelah satpam PT Giken tidak memperkenankan tim ini masuk ke areal gedung, sebelum mengantongi izin dari CBP.

PHI bersama kuasa hukum mantan satpam CBP yang di PHK dan berselisih dengan CBP, sudah mendatangi manajmen CBP hari itu, namun tidak berhasil menjumpai pimpinan CBP Jong Hoa. Mereka akhirnya kembali dengan tangan hampa.

Syafri berharap, manajmen CBP bersikap kooperatif, sehingga PHI bersama tim ahli dari Dinas Pemukiman dan Prasarana (Kimpras) Kota Batam, bisa melakukan penilaian (platform) harga gedung tersebut secara objektif, sesuai dengan kondisi fisik bangunan. Jika tidak, lelang paksa dilakukan tanpa limit atau limit harga ditentukan sendiri oleh PHI.

Ditanya, apakah langkah itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada? Syafri mengatakan, itu dibenarkan, jika memang manajmen CBP tetap tidak mau bersikap kooperatif.

Penentuan harga gedung yang akan dilelang, sebenarnya tidak terlalu rumit. Dalam perbincangan Batam Pos dengan ahli hitung aset dari Kimpras Kota Batam Cahaya Murni pada Jumat (22/6) lalu, cukup mencermati secara detail komponan bangunan, mulai dari dinding, atap, plavon, keramin yang digunakan, rangka struktur bangunan dan komponen lainnya, termasuk kamar mandi. Kemudian mencermati apakah ada kerusakan, seberapa besar kerusakan dan aspek lainnya. Penyusutannya setiap tahunnya sebesar dua persen.

Dari hasil pengamatan secara langsung itu, baru bisa ditetapkan berapa nilai gedung, dengan mengurangkan harga awal gedung dengan penyusutan yang terjadi, termasuk kerusakan yang terjadi. Setelah itu, barulah dilakukan lelang terbuka sesuai penetapan eksekusi PHI Tanjungpinang nomor 05/Pen.G/2006/PHLPN.TPI yang dikeluarkan 25 Mei 2007, terhadap gedung milik CBP. Penetapan tersebut ditandatangani ketuanya Hidayat SH.

Ketetapan lelang ini diterbitkan setelah manajemen PT Citra Buana tidak bersedia melaksanakan putusan sela Pengadilan Hubungan Industrial yang meminta mereka membayar tuntutan mantan satpam tersebut, berupa kelebihan uang cuti tahunan sebesar Rp19.682.400, upah proses Rp95.440.000, dan upah kelebihan jam lembur Rp340.559.133. Total yang harus dibayar Citra Buana sebesar Rp455.681.533. Sisa hasil lelang gedung CBP nantinya, kata Syafri akan tetap dikembalikan ke CBP. (nur)

Pemko Dinilai Tak Mampu Bahas UMS

2007-08-05T09:23:00.000+07:00

Pemko Dinilai Tak Mampu Bahas UMS

Jumat, 06 Juli 2007

BATAM (BP) - Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Zamzami A Karim mennilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mampu menyelesaikan Upah Minimum Sektoral (UMS), sehingga harus menyerahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Hal itu, kata Zamzami, menandakan Pemko Batam tidak mau bekerja keras dalam menuntaskan masalah pengupahan. ”Masak menetapkan upah saja, Pemko tidak mampu. Padahal dengan semangat otonomi daerah, Pemko memiliki wewenang yang penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga tidak perlu melibatkan Pemprov untuk menyelesaikan masalah upah,” ujar Zamzami A Karim kepada Batam Pos, kemarin.

Langkah Pemko Batam, lanjut dia, yang selalu menyerahkan masalah upah ke Pemprov itu sangat disayangkan. Padahal Batam akan menjadi kawasan ekonomi khusus, yang tentunya masalah upah itu akan menjadi sangat sensitif.

”Dewan pengupahan provinsi belum membahas dan tak akan membahas jika Pemko Batam belum bersikap tegas mencari jalan keluar permasalahan upah di Batam. Kita tidak bisa bertindak tanpa ada rekomendasi dari Pemko mengenai angka yang ideal,” jelas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Tanjungpinang itu, kemarin.

Zamzami melanjutkan, Pemko harus mencari cara untuk bisa menyelesaikan masalah UMS ini. Jangan ada masalah sedikit langsung larinya ke Pemprov. ”Itukan namanya Pemko manja dan terlalu mudah menyerah. Karena aturannya sudah jelas dalam penetapan UMS itu. Pemko bisa berbagai cara agar mencari angka kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Jalan keluarnya pasti ada, jika Pemko berusaha dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah UMS ini. Sehingga pekerja tak lagi demo di Pemprov,” kata Zamzami.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri, Azman Taufik mengatakan, berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor: Per-01/MEN/1999 jo Kemenkertrasn Nomor: Kep 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum, Pasal 5 huruf b; Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten/Kota harus lebih besar sekurangnya-kurangnya 5 persen dari Upah Minimum Kota (UMK).

Dan berdasarkan Pasal 10; usulan penetapan UMS sektoral provinsi dan UMS kota, dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Oleh karena itu, Pemko Batam harus tegas mencari jalan keluar dengan mempertemukan kedua belah pihak. Dalam hal ini Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)Batam dan Serikat buruh dipertemukan,” jelas Azman.

Pemko, lanjut Azman, kita untuk berusaha keras agar kedua belah pihak yang bisa berunding kembali mencari jalan tengah. Jangan terus-terus menyerahkan ke Pemprov. ”Wali kota sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.

Wako Ingin Pertemukan PHRI-Pekerja
Sementara itu, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan bertekad menghadirkan para pengusaha pariwisata yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar UMS Pariwisata Batam, segera bisa ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Dahlan, kemarin, menanggapi ancaman mogok kerja para pekerja pariwisata yang berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (3/7) lalu. ”Senin (9/7) depan, PHRI kami undang lagi agar hadir dalam pembicaraan UMS ini,” katanya.

Wali Kota menolak dianggap tak mampu dalam menangani permasalahan UMS Pariwisata Batam itu. Menurut dia, UMS dibicarakan di tingkat bipartit yang hanya melibatkan pengusaha dan pekerja.
Pemko, lanjutnya, sudah berkali-kali menghadirkan pengusaha, namun mereka tak pernah datang sehingga tak pernah ada kesepakatan dalam menetapkan besaran UMS Pariwisata Batam.

”UMS beda dengan UMK. Kalau UMK, Pemko terlibat dalam pembahasan. Kalau UMS, itu bipartit. Karena tak pernah ada pertemuan, kita serahkan ke gubernur. Jadi, bukan karena kita tak mampu,” ujarnya.

Seperti diberitakan, seratusan pekerja pariwisata yang tergabung dalam FSP Pariwisata SPSI Batam menuntut agar Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam segera menetapkan Upah Minimum Dektoral Pariwisata Batam, Selasa (3/7). Jika tuntutan mereka tak dipenuhi, pekan depan mereka mengancam akan mogok kerja. (cr9/med)

”Apindo Jangan Ditantanglah”

2007-08-05T09:21:00.000+07:00

”Apindo Jangan Ditantanglah”

Sabtu, 23 Juni 2007

Dahlan: Kenaikan PPJ untuk Pengusaha
BATAM (BP) - Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Muhammad Zilzal yang menantang Apindo untuk buka-bukan terkait indikasi penyimpangan di Pemko Batam soal PAD (pendapatan asli daerah), mendapat tanggapan keras dari Ketua Apindo Abidin. Ia menegaskan, Apindo jangan ditantang, karena Apindo tidak pernah takut dengan tantangan.

‘’Apindo jangan ditantanglah, kalau Apindo mau buka-bukaan tak perlu di Batam, langsung ke KPK atau Presiden. Ngapaian harus di Batam,” tegas Abidin kepada Batam Pos, di Pelabuhan Fery Internasional Batam Center, setelah kembali dari China.

Abidin juga menegaskan, kalau betul ada indikasi penyelewengan pada pengelolaan PAD, Apindo tidak akan segan-segan untuk melaporkan langsung ke pusat, baik itu ke KPK, Kejagung, Presiden atau pihak terkait lainnya.

Bos PT Satnusa Persada ini juga menegaskan, apa yang disampaikan Apindo pada pemberitaan sebelumnya, tidak berbentuk tuduhan, tapi indikasi atau dugaan, yang bisa terungkap jika dilakukan audit independen oleh akuntan publik, terhadap pengelolaan PAD atau APBD Batam.

Sebab itu, jika pajak penerangan jalan (PPJ) dipaksakan naik dari tiga persen menjadi lima persen, kata Abidin, Apindo meminta agar pengelolaan PAD, diaudit dan hasilnya dipublikasi ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu, pajak dan retribusi serta pungutan lain yang dikenakan pada mereka, dimanfaatkan untuk apa saja. Sekaligus, biar masyarakat tahu ada tidaknya penyelewengan pengelolaan PAD.

Soal biaya audit, Apindo sanggup menanggungnya, dengan catatan hasil audit dipublikasikan ke masyarakat secara utuh. Masyarakat butuh transparansi pengelolaan dana yang ditarik dari mereka dan itu hak masyarakat. Seharusnya, pengelolaan PAD dipublis ke masyarakat. Bahkan, wajib diiklankan ke media.

Jika dari hasil audit itu, ada indikasi penyimpangan, Abidin kembali menegaskan, Apindo tak akan segan-segan melaporkannya ke pihak terkait. Apindo siap pasang badan dan siap menghadapi resiko apapun.

‘’Saya menghormati azas praduga tak bersalah, tapi sudah banyak contohnya yang tak beres (pengelolaan PAD, red), saatnya masyarakat mendapatkan penjelasan pemanfaatan dana yang ditarik dari mereka, baik berupa pajak, retrisbusi atau lainnya,” ujar Abidin.

Lalu kenapa Apindo begitu getol meminta transparasi pengelolaan PAD, jika PPJ naik? Abidin mengatakan, Apindo sangat prihatin dengan rencana Pemko menaikkan PPJ dari tiga persen menjadi lima persen. Pertama, kata Abidin, potensi PAD yang ada saat ini pada dasarnya sangat besar jika dikelola dengan baik dan transparan.

Kedua, masih banyak potensi PAD yang bisa digali. Abidin kembali mencontohkan penumpang dari luar Batam yang berangkat ke Singapura atau Malaysia melalui pelabuhan Batam, bisa dikenakan pajak atau retribusi yang besarannya berkisar Rp30 ribu-Rp50 ribu.

Selama ini, masyarakat yang berpaspor luar Batam yang berangkat melalui Batam, mendapat keuntungan dengan pembayaran fiskal yang lebih rendah, sehingga mereka berlomba-lomba lewat Batam.
Akibatnya, pada saat libur bersama, terjadi antrian di pintu masuk di pelabuhan Singapura, sampai-sampai masyarakat Batam sendiri juga antri panjang. Karenanya, sangat wajar jika dikenakan retribusi, karena secara tidak langsung, penumpang luar Batam yang lewat pelabuhan Batam, sudah mendapatkan keuntungan besar.

Ketiga, Pemko dan DPRD Kota Batam bisa melakukan penghematan penggunaan anggaran. Caranya, kurangi kegiatan yang tidak penting seperti rapat di hotel berbintang. Toh, ada ruang rapat di Pemko dan DPRD Batam yang sudah dipersiapkan. Selain itu, kurangi kunjungan kerja, studi banding dan kunjungan-kunjungan lainnya yang tak perlu.

‘’Kita bisa lihat bersama, apa hasil dari kunjungan dan studi banding Pemko dan anggota dewan terhormat kita itu. Mana hasilnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi, kalau tak menyangkut masyarakat banyak, tak perlulah studi banding, menghabiskan uang rakyat saja,” ujar Abidin.
Jika tiga hal itu dilakukan, kata Abidin, maka Pemko tak perlu mengorbankan dunia usaha dengan menaikkan PPJ untuk mendapatkan PAD. Apalagi kondisi dunia usaha saat ini kembang kempis, gali lobang tutup lobang, ibarat ikan kekurangan air jadi kelepek-kelepek.

Sudah tahu kondisi dunia usaha seperti itu, kenapa Pemko Batam masih mau berburu di kebun binatang sendiri. Kalau berburu di kebun binatang sendiri, lama-lama binatangnya habis. Kalau dunia usaha terus dibebani, lama-lama koleps atau lari. Yang tersisa hanya pengangguran.

Sekretaris Kota Batam (Seko) Agusahiman sendiri, kata Abidin, tahu kondisi pengusaha di Batam ini.”Kebetulan saya satu Fery dengan Pak Seko jadi kami sempat bincang-bincang,” kata Abidin.
‘’Kalau lampu jalan tidak dipasang, apa Batam akan Tenggelam? Lagian, lampu jalan yang ada saja tak terawat, hidup mati, perawatan kurang, kemana uang rakyat?” tanyanya.

Berangkat dari kondisi dunia usaha yang sedang lesu itu dan potensi lain PAD yang belum tergarap, maka Apindo getol menolak rencana kenaikan PPJ yang memberatkan dunia usaha. Apalagi, dampak dari kenaikan PPJ akan besar, terlebih jika ditetapkan saat ATB juga menaikkan tarif air 20 persen. Momentum yang sangat tidak tepat.

Abidin juga mengatakan, jika PPJ dipaksakan naik, maka menjadi salah satu akar permasalahan baru dalam pembahasan UMK, karena sangat erat kaitannya dengan besaran nilai kebutuhan hidup layak (KHL). KHL akan meningkat dan buruh pasti menuntut upah tinggi.

Kalau ini terjadi, maka dunia usaha semakin terancam punah. Bakal tejadi lagi gejolak dalam pembahasan UMK, sebab sudah pasti Apindo akan menolak nilai KHL yang tinggi akibat dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan PPJ atau komponen lainnya.

Apindo juga mengajak buruh untuk bersuara menolak PPJ. Jangan hanya bisa demo saat pembahasan UMK. Apindo juga mengajak masyarakat untuk jernih melihat, siapa sebenarnya yang membela mereka. Politisi yang tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, jangan pilih lagi pada pemilu berikutnya. Masyarakat sudah cukup dewasa dan cerdas, sehingga jangan mau lagi dibohongi dengan janji-janji manis.

Abidin juga mengatakan, ia berteriak menolak PPJ, karena merasa terpanggil untuk membantu dunia usaha dan masyarakat. Sebab, jika PPJ naik, maka pusat perbelanjaan, industri, hotel, restoran dan sektor lainnya, tentu akan menaikkan harga karena biaya produksi mereka melonjak gara-gara PPJ naik. Ujung-ujungnya, masyarakat juga yang merasakan dampaknya.

‘’Saya berkata seperti ini, bukan karena ada keinginan terjun ke politik atau birokrat, sama sekali tidak ada keinginan jadi politisi atau birokrat. Saya akan tetap membela dunia usaha dan masyarakat sebagai seorang yang independent seperti sekarang ini,” tegasnya.

Abidin juga menegaskan, Apindo tetap pada komitmen awal, menolak kenaikan PPJ. ‘’Hanya satu kata kenaikan PPJ Zero (nol) persen,” tegasnya.

Untuk Pengusaha
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan usulan kenaikan pajak penerangan jalan (PPJ) dari tiga persen menjadi lima persen adalah untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di seluruh Batam. Apalagi tahun ini, katanya, Pemko akan membangun 5.500 titik LPJU.

‘’Kita kan ingin membangun Batam menjadi kota besar dengan infrastruktur yang memadai. Seperti drainase, jalan dan penerangan. Makanya, kita usulkan agar PPJ naik dua persen,” katanya, kemarin.
Kenaikan dua persen itu, katanya, akan ia gunakan untuk membangun 5.500 titik LPJU. ‘’Kalau tak dinaikkan, dananya dari mana. Kan dalam undang-undang, PPJ bisa dinaikkan sampai sepuluh persen,” tukasnya.

Ditanya, soal keberatan pengusaha, Dahlan mengatakan, kalau kenaikan PPJ itu juga untuk pengusaha. ‘’Kalau Batam terang benderang, kan keamanan investasi juga terjamin. Tak ada perampokan di jalan dan lainnya. Kenaikan ini kan untuk pengusaha juga,” tukasnya.

Rencana kenaikan PPJ itu, kini digodok Pansus Ranperda Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah DPRD Batam yang diketuai Mawardi Harni. Pansus ini diberi waktu 90 hari untuk menyelesaikan pembahasan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Batam Chablullah Wibisono, selama pembahasan di Pansus klausul-klausul yang ada di ranperda itu, termasuk usulan kenaikan PPJ jadi lima persen, bisa saja berubah.
‘’Itu semua tergantung pembahasan di Pansus. Makanya, kalau ada yang tak setuju, bisa diungkapkan nanti dalam pembahasan di Pansus,” katanya. (nur/med)

Serikat Pekerja Desak Gubernur

2007-06-19T17:00:00.000+07:00

Serikat Pekerja Desak Gubernur

Senin, 18 Juni 2007

Minta UMS-Pariwisata Batam Segera Ditetapkan
BATAM (BP) - Serikat pekerja/buruh dari berbagai organisasi mendesak Gubernur Provinsi Kepri, Ismeth Abdullah segera menetapkan Upah Minimun Sektoral Pariwisata (UMS-P), paling lambat, Kamis (21/6) mendatang. Demikian disampaikan para perwakilan serikat pekerja/buruh saat menggelar konfrensi pers di Batam Centre Mall (BCM), Sabtu (16/6) lalu.

Mereka yang hadir dalam konfrensi pers tersebut, Korwil KSBSI Provinsi Kepri dan staf, Ayi Afriyanto dan Ma’roof Pane, Ketua DPC SP PAR SPSI Kota Batam, Immanuel Purba, Sekjen SPTI Provinsi Kepri, Nasib dan Ketua DPW SPTI, Dede Suparman. Hadir juga Dewan Pengupahan Provinsi Kepri, Ade Nasution, perwakilan akademisi, Agus Wibowo, perwakilan SPMI, Raja Mustakim, perwakilan pengusaha, Serta Tariga dan Otong, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri dari perwakilan SPSI dan SPMI Kota Batam.

Menurut Ayi, lambannya penetapan UMS-Pariwisata karena pemerintah provinsi (Pemprov) kurang pro aktif untuk segera menyelesai masalah ini. Bahkan, kata dia, gubernur kurang tegas dalam menyikapi persoalan ini, sehingga penetapan UMS Pariwisata jadi berlarut-larut. ”Jika Gubernur tak tegas, justru akan menciptakan iklim yang tidak kondusif, karena tak adanya kepastian hukum,” jelasnya.

Ayi menambahkan, pada 21 Mei lalu mereka telah bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Pemprov Kepri, H Azman Taufik. Waktu itu mereka minta agar UMS-Pariwisata ditetapkan dalam tiga hari sejak aksi tersebut, tapi oleh Kadisnakertrans, minta agar empat hari. ”Nyatanya, sampai hari ini belum juga ditetapkan,” ucapnya.

Untuk itu, sambung Immanuel Purba, mereka akan kembali menggelar aksi pada Kamis (21/6) mendatang, jika dalam beberapa hari ini Gubernur tak juga menetapkan UMS. ”Kita sudah masukan surat ke Polda, untuk izin aksi pada Kamis (21/6) nanti,” tegasnya.

Terkait tuntutan penetapan UMS-Pariwisata ini, bagi serikat pekerja sangat normatif, karena yang mereka tuntut hanya kenaikan lima persen dari Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor:PER-01/MEN/1999. ”UMK Kota Batam sebesar Rp860.000, jadi UMS Pariwisata harusnya Rp903.000. Kita tak menuntut lebih kan,” kata Purba.

Meski demikian, lanjut dia, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang menaikkan UMS-Pariwisata, antara lima sampat tujuh persen. Langkah yang diambil para pengusaha itu, sebagai antisipasi kenaikan UMS-Pariwisata. ”Jadi, sekarang ini sebenarnya yang ditunggu tinggal ketegasan dari pemerintah saja,” tambah Agus Wibowo.

Hal senada juga disampaikan Dewan Pengupahan dari Perwakilan Pengusaha, Raja Mustakim. Menurutnya, semakin cepat UMS-Pariwisata ini ditetapkan, maka akan lebih baik, karena dapat memberikan multiplier effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.
”Lambannya UMS- Pariwisata ini ditetapkan karena gubernur masih mengikuti paradigma lama, yang kembali menyodorkan keputusan lewat atasannya. Sekarang ini keputusan sudah ditangan gubernur,” jelasnya. (mta)

Apindo Menolak, DPRD Setuju

2007-06-19T16:57:00.000+07:00

Apindo Menolak, DPRD Setuju

Rabu, 13 Juni 2007

Usulan Kenaikan PPJ
BATAM (BP) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menolak rencana Pemko Batam menaikkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari tiga persen jadi lima persen. Apindo meminta Pemko dan DPRD tidak tidak memaksakan kehendak.

”Kalau dinaikkan juga, maka Pemda (Pemko, red) tidak punya hati nurani, tidak pro dunia usaha dan tidak pro masyarakat kecil,” ujar Ketua Apindo Kota Batam Abidin, saat menghubungi Batam Pos, kemarin dari China. Abidin menambahkan, hampir semua kalangan masyarakat ikut merasakan jika PPJ dinaikkan. Termasuk pusat perbelanjaan, industri dan masyarakat luas. Komponen kenaikan itu akan dimasukkan pada beban biaya yang pada gilirannya, bisa memicu kenaikan harga barang-barang, yang tentunya memberatkan masyarakat.

Abidin meminta, anggota DPRD Kota Batam memperjuangkan aspirasi dunia usaha dan masyarakat dengan menolak kenaikan PPJ dari 3 persen menjadi 5 persen. Jika ada anggota DPRD Kota Batam mendukung kenaikan PPJ, sama saja mengkhianati kepercayaan masyarakat.

”Anggota dewan dipilih oleh masyarakat, semestinya menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan yang diambil pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai memberatkan masyarakat. Apindo akan mendesak tokoh masyarakat dan semua kalangan menolak PPJ,” tegas Abidin.
Abidin juga menegaskan, jika PPJ jadi dinaikkan, maka Apindo akan membentuk tim pencari fakta yang akan mengungkap beberapa pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar, namun terindikasi tidak dilaporkan secara jelas. ‘’Kemana PAD kita selama ini, Apindo akan bongkar melalui tim pencari faktanya,” katanya.

Bahkan, Apindo tak akan segan-segan melaporkan temuan mereka ke Kejagung dan KPK bahkan ke Presiden, untuk mengusut penggunaan PAD yang terindikasi tidak transparan dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Bahkan, Apindo tidak akan segan-segan mengerahkan anggotanya untuk menggelar mogok makan di Kejagung dan KPK, sampai kasus-kasus penggunaan PAD yang terindikasi tidak transparan diusut.

Ditanya contoh PAD yang tidak terkelola dengan baik dan tidak transparan penarikannya? Abidin mengatakan cukup banyak. Apindo memiliki data yang cukup, namun ia masih menahan diri untuk tidak membeberkannya saat ini. ‘’Jangan rakus-lah,” kata Abidin.

Selama ini, lanjut Bos Satnusa Persada ini, Apindo tidak mau ikut campur soal PAD, namun jika pemerintah tidak juga memperhatikan nasib dunia usaha dan masyarakat kecil, maka Apindo akan melawan. ‘’Kesabaran kami sudah habis, kami akan lawan selaku rakyat. Kalau keputusan Tuhan oke-lah kami tidak melawan. Tapi kalau kebijakan manusia tidak sesuai, kami lawan, kami tidak main-main,” katanya.

Menurutnya, selama ini, koruptor di kalangan birokrat sangat sulit tersentuh. Akibatnya, semakin hari semakin kaya. Namun, jika kali ini bertambah rakus, maka Abidin tidak akan segan-segan membongkarnya.

Menaikkan tarif PPJ, lanjut Abidin, sama saja berburu di kebun binatang sendiri. Kalau berburu di kebun binatang, lama-lama binatangnya habis. Jika kenaikan PPJ itu dipaksakan, maka lama-lama pengusaha dan masyarakat kian menderita.

Menurutnya, masih banyak potensi PAD lainnya yang bisa dikejar, selain PPJ. Salah satunya, penumpang dari luar Batam yang berangkat ke luar negeri melalui pelabuhan feri di Batam. Atau pengguna paspor dari luar Batam yang berangkat melalui pelabuhan di Batam, bisa dikenakan pajak. Besarannya, bisa berkisar Rp30 ribu-Rp50 ribu per penumpang, seperti yang diterapkan di Palembang. ‘’Kalau PPJ naik, matilah dunia usaha dan masyarakat kecil. Sudah sulit, ditambah sulit lagi,” ujar Abidin, heran.

Abidin juga mengingatkan pemerintah, jika menaikkan tarif PPJ, sama saja menciptakan kondisi iklim investasi yang high cost (berbiaya tinggi). Hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/2006 yang melarang menciptakan kondisi yang memberatkan dunia usaha (high cost). Kalau Keppres tersebut diabaikan oleh pemerintah, kata Abidin, maka ia tak akan segan-segan melawan kesewanang-wenangan itu.

Abidin juga mengimbau organisasi buruh yang ada di Batam untuk bersatu menolak rencana kenaikan PPJ, karena bisa memberatkan dunia usaha dan masyarakat, termasuk buruh yang ada di Batam. ‘’Jangan hanya berani demo UMK, mana aksi buruh saat tarif PPJ mau dinaikkan,” ujar Abidin.

Dewan Dukung Pemko
Anggota Panggar DPRD Batam Irwansyah mengatakan, kenaikan PPJ dari tiga persen menjadi lima persen seperti yang termuat dalam ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam, masih dalam koridor yang diperbolehkan undang-undang. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PPJ bisa dinaikkan maksimal 10 persen.

”Usulan itu saya kira wajar. Cuma naik dua persen. Dan dalam undang-undang itu diperbolehkan sampai 10 persen. Namun, kita ambil tengah-tengah saja,’’ kata Irwasnyah, kemarin.
Mengenai adanya penolakan dari elemen masyarakat, seperti yang diungkapkan Ketua Apindo Batam Abidin, Irwansyah mengatakan, Apindo atau masyarakat Batam harus memahami latar belakang dan alasan kenaikan PPJ tersebut.

”Itu kan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Batam. Itu kita naikkan karena di sektor itu, kita anggap masih bisa ditingkatkan. Kalau PAD naik, kan masyarakat juga merasakan,’’ ujar Ketua Fraksi PPP-Plus DPRD Batam itu.

Dalam target APBD 2007, kata Irwansyah, jika PPJ naik jadi lima persen mulai Juli mendatang, PAD Batam dari sektor PPJ akan mencapai Rp30 miliar. ”Sebenarnya peningkatannya tak begitu besar. Kalau tetap tiga persen, dari sektor ini Rp26 miliar. Kalau mulai Juli naik dua persen, akan jadi Rp30 miliar,’’ tukasnya.

Irwansyah meminta Pemko Batam konsisten dan meningkatkan pelayanannya seiring dengan kenaikan PPJ itu, terutama dalam hal penerangan jalan umum (PJU). Rencana pembangunan 5.500 PJU di seluruh Batam harus membuat Batam terang benderang dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

”Apalagi nantinya, PJU ini akan ditangani bidang khusus yang ada di Dinas Tata Kota dalam SOTK baru. Perawatannya harus maksimal agar tak terjadi lampu mati dan sebagainya,’’ katanya.

Pembangunan 5.500 PJU itu, karena proyek multiyears, kata Irwansyah, bisa jadi tak beriringan dengan rencana kenaikan PPJ. ”Bisa saja naik dulu, baru bangun PJU-nya, karena proyek multiyears harus mendapatkan rekomendasi dewan. Namun, itu tak masalah,’’ katanya.

Masalah jadi naik atau tidaknya PPJ itu, sekarang ada di tangan DPRD Batam. Wali Kota Batam sudah mengajukan ranperda ke dewan dan dewan akan membentuk panitia khusus untuk membahas ranperda itu.

Pantauan Batam Pos, masih banyak jalan-jalan umum yang belum terpasang PJU. Seperti di jalan umum sepanjang Taman Kota Baloi hingga perempatan Baloi menuju Penuin, sepanjang jalan ke bandara atau pelabuhan Punggur, sepanjang jalan di Seipanas menuju under pass Seraya dan lain-lain.
Selain, banyaknya jalan umum yang belum terpasang PJU, juga banyak PJU yang tak menyala. Ini diperparah dengan adanya kasus sejumlah pencurian kabel PJU di Batam. (nur/med)

Biaya Hidup Warga Rp2,2 Juta Per Bulan

2007-06-19T16:56:00.000+07:00

Biaya Hidup Warga Rp2,2 Juta Per Bulan

Selasa, 05 Juni 2007

BATAM (BP) - Survei membuktikan, hidup di Batam memang mahal. Dari bulan ke bulan, biaya hidup terus melonjak. Di luar kebutuhan biaya makanan, pengeluaran rata-rata satu rumah tangga atau keluarga di Batam mencapai Rp2,2 juta per bulan. Biaya hidup ini, naik dibandingkan hasil survei Januari-Maret 2007 yakni mencapai Rp1,73 juta. Survei biaya hidup untuk makanan, masih berlangsung hingga 1 Juli mendatang.

Dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia, pengeluaran rata-rata rumah tangga di luar makanan di Batam masih lebih tinggi. Batam mengalahkan Banjarmasin yang pengeluarannya sebulan Rp900 ribu untuk di luar makanan, Depok Rp1,5 juta, Cilegon Rp1,1 juta dan Palembang Rp1,3 juta. Bali pengeluarannya Rp1,75 per bulan. Data pengeluaran bulanan rumah tangga ini, dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Batam yang melakukan survei non makanan sejak bulan Januari 2007.

Sedangkan survei bahan makanan masih berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juli 2007. ”Tingginya biaya hidup di Batam karena harga dasarnya memang sudah tinggi, selain itu biaya kontrak rumah dan biaya transportasi juga tinggi,’’ kata Kepala BPS Batam Mawardi Arsyad kepada Batam Pos, tadi malam.
Menurut Mawardi, Survei Biaya Hidup (SBH) non makanan sudah yang dimulai sejak Januari lalu, telah selesai dilakukan dan didapat hasilnya.

”Kalau SBH makanan telah dimulai 28 Mei lalu sampai 1 Juli mendatang. Setelah itu mulai lagi SBH di luar makanan tahap kedua yang berlangsung sampai Desember mendatang. Tahap pertama pengeluaran di luar makanan mencapai Rp2,2 juta,” kata Mawardi, Senin (4/6) di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, jumlah komponen yang dikonsumsi masyarakat Batam semakin bertambah ketimbang tahun 2002 lalu saat SBH terakhir dilakukan. Tahun 2002, pengeluaran makanan dan non makanan satu rumahtangga di Batam hanya Rp2,4 juta.

“Kontrak rumah, transportasi naik dan sembako harganya jauh lebih mahal ketimbang tahun 2002. Belum lagi sekarang pulsa handphone sudah kebutuhan wajib. Sebulan saja hasil survei kita sekitar Rp60.244,” ujarnya.

”Dalam SBH semuanya dihitung. Diberi orang pun makanan juga dihitung sebagai pengeluaran. Termasuk dikasih rumah dan kenderaan dinas, juga dihitung sebagai pengeluaran,” tukasnya.
SBH tahap pertama di luar makanan dilakukan terhadap 685 rumahtangga. Pada SBH tahap dua dilakukan lagi survei pada 685 rumahtangga. Jumlah total rumahtangga yang disurvei 1.370 rumahtangga. “Saat disurvei petugas kita ada sekitar lima persen warga yang sudah pulang kampung. ,” kata Mawardi.

Makin Boros
Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan BPS, ada kecendrungan warga Batam makin konsumtif dan boros. Pada survei tri wulan 2007, di luar makanan, ada 500 item pengeluaran. Padahal, pada tahun 2002 hanya 350 item pengeluaran sebulan dan sudah termasuk biaya makanan. “Kalau dibilang boros benar juga karena jenis komponen pengeluaran bertambah. Sekarang hampir semua orang punya handphone. Ada pengeluaran untuk beli pulsa,” ujarnya. (dea)

”Out Sourching” Masih Diminati

2007-06-19T16:52:00.000+07:00

”Out Sourching” Masih Diminati

Sabtu, 02 Juni 2007

BATAM (BP) - Meski demo dari pekerja menuntut perusahaan out sourching atau subkon pekerja ditiadakan, namun keberadaannya masih tetap dicari dan diminati sebagian orang. Terutama mereka yang kesulitan mencari pekerjaan.

Hal ini bisa dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini. Data yang ada pada Dinas Tenaga Kerja mulai tahun 2000 hingga 2006, mencatat sebanyak 45 perusahaan out sourching aktif di Batam. Dengan rata-rata jumlah tenaga kerja (manpower) yang mereka tempatkan di perusahaan user di atas 200 orang.

Menurut Head Departement Admin & Operational PT Quality Sekawan Mandiri (QSM), salah satu perusahaan outsourcing, Mustafa HS, jumlah ini belum jumlah sebenarnya di lapangan. Info yang diperolehnya dari Riyanto, direktur PT QSM yang juga juga ketua perhimpunan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LP2S), terdapat 200 lebih perusahaan sejenis di Batam. ”Mungkin di antara mereka ada yang belum didaftar Dinas,” katanya.

Mengenai adanya tuntutan serikat pekerja, menurut Mustafa, wajar terjadi. Pasalnya, memang ada oknum yang melakukan pemotongan upah karyawan. Bahkan hingga 30 persen dari upah lembur. ”Kami tidak memotong gaji karyawan. Sejak awal, kami melakukan kesepakatan dengan user untuk memberi fee atas jasa mengurus segala tetek bengek mereka sebagai karyawan. Misalnya pengurusan Jamsostek,” katanya.
Tapi, lanjut dia, dengan adanya outsourcing, pencari kerja sangat terbantu. Mereka bisa sewaktu-waktu mendapat pekerjaan. Tentu saja selama perusahaan tersebut tidak bermasalah. (cr6)

Karyawan Hotel Unjuk Rasa

2007-06-19T16:50:00.000+07:00

Karyawan Hotel Unjuk Rasa

Rabu, 23 Mei 2007

Minta ”Service Charge” Dibayar dan Skorsing Dicabut
BATAM (BP) - Puluhan karyawan Hotel Panorama Regency yang dikoordinir Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pariwisata Kota Batam melakukan demonstrasi, Selasa (22/5) di jalan samping Panorama Regency. Mereka memprotes skorsing terhadap Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Panorama Regency, Syahruddin dan sekretarisnya, Suyana.

”Karyawan tersebut lapor ke PUK SPSI Panorama Regency. Setelah negosiasi, akhirnya manajemen hotel mengakui uang yang harus dibayar Rp124 juta. Rencananya dimulai sejak Januari 2007 lalu. Tapi kembali ada masalah baru,” kata Ketua DPC SPSI Pariwisata Kota Batam, Immanuel D Purba.

Masalah baru itu, katanya, adalah uang service charge untuk 22 orang karyawan kontrak tersebut yang dijanjikan dilunasi. ”Bulan Januari tidak ada masalah, tapi mulai bulan Februari mulai bermasalah. Setiap bulan gaji karyawan dipotong Rp59 ribu per karyawan. Uang disatukan dalam pengeluaran untuk koperasi. Ini yang diprotes karyawan yang lain,” ujarnya.

Karyawan yang tidak puas dengan kebijakan ini melalui PUK SPSI Panorama Regency melakukan protes ke manajemen. Tetapi tidak ada penyelesaian, malahan kedua orang pimpinan PUK diskorsing tanpa batas. Karyawan, katanya, juga sudah membuat pernyataan sikap agar general manager Panorama Regency mundur dari jabatannya karena dinilai tidak memperhatikan nasib karyawan. ”Manajemen dan karyawan telah melapor ke Polsek Batuampar,” papar Immanuel

Usai aksi demo berakhir, manajemen Hotel Panorama Regency memberikan penjelasan ke pers. Menurut General Managernya Lody Anjes, permasalahan yang dituntut 22 karyawan hotel itu sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PIH).

Ia mengatakan, 22 karyawan kontrak yang kini tinggal sembilan orang yang bekerja di Panorama, sudah meneken isi perjanjian kontrak yang menyatakan mereka tak mendapatkan pembagian service charge, saat masuk kerja sekitar tahun 2003 dan 2004.

Kemudian, dalam perjalanannya karyawan itu mengadu ke PUK SPSI Panorama Regency dan setelah berunding dengan pihak manajemen hotel, akhirnya disepakati mereka mendapatkan service charge.
Sementara itu, Karyawan PT Tjokro Bersaudara, Batuampar juga melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kenaikan gaji yang terlalu rendah, Selasa (22/5) di pintu masuk perusahaan. Kenaikan gaji tahun 2007 sebesar Rp1.350 berlaku untuk semua pekerja, tanpa membedakan masa kerja. Sebanyak 70 orang karyawan tersebut melakukan aksi mogok kerja sejak pukul 08.30 WIB. (dea/med)

PT Schneider Bekali Karyawan Ilmu Usaha

2007-05-16T16:30:00.000+07:00

PT Schneider Bekali Karyawan Ilmu Usaha

Senin, 14 Mei 2007

BATAM (BP) - Karyawan PT Schneider Manufacturing Mukakuning bisa dikatakan cukup beruntung. Soalnya, di saat waktu luang, perusahaan membuka pelatihan kewirausahaan pada karyawannya. Sehingga saat habis kontrak atau putus hubungan kerja (PHK), karyawan tidak perlu kuatir.

”Mereka sudah bisa menghidupi diri mereka, tanpa harus bekerja lagi di perusahaan. Mereka sudah bisa membuka usaha sendiri, dari ilmu yang mereka dapatkan selama mendapat pelatihan di perusahaan ini,” tutur Johannes A D Purnomo, Manager HRD PT Schneider, baru-baru ini di perusahaan tersebut.

Menurut Johannes, jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawannya cukup beragam. Mulai dari pelatihan jahit menjahit, belajar komputer hingga salon. Semua fasilitas disediakan di dalam perusahaan.
“Ini salah satu cara kami mensejahterahkan karyawan. Karyawan mendapat pelatihan ini tanpa dipungut biaya, semua menjadi tanggungan perusahaan,” tambahnya.

Pelatihan yang berjalan sudah hampir empat tahun ini, sudah membawa hasil yang cukup baik, pada karyawan, baik yang sudah keluar atau yang masih bekerja. “Pelatihan ini nantinya akan membawa mereka untuk tetap bisa melanjutkan hidupnya dengan ilmunya,” ujarnya.

Mengingat banyaknya jumlah karyawan di perusahaan asal Perancis itu, pihak PT Schnieder telah menjadwalkan jadwal praktek bagi karyawan yang mendapat pelatihan. Sehingga tidak menganggu pekerjaan atau proses produksi.

”Jadwal sudah kita atur agar tidak mengganggu proses produksi,” tukasnya.
Pengamatan Batam Pos, sejumlah karyawan tampak sibuk otak-atik komputer di depannya dan tenaga pengajar yang sibuk mondar-mandir dan menyambangi satu persatu meja karyawan yang belajar untuk memastikan ilmu tersalurkan.

Sementara di ruangan pelatihan lain, karyawan sedang asyik menjahit pakaian. Peralatan jahit yang digunakan juga sama dengan mesin jahit pada tempat kursus menjahit di Batam. ”Sebagian karyawan yang keluar telah membuka usaha sendiri,” tutur Johannes. (ray)

Wajar, Ada Perusahaan Hengkang

2007-05-16T16:27:00.000+07:00

Wajar, Ada Perusahaan Hengkang

Kamis, 10 Mei 2007

BATAM (BP) - Isu akan hengkangnya beberapa perusahaan di Batam, dinilai sebagai sesuatu hal yang wajar. Pasalnya, pasang surut di dunia industri dan invesatsi, biasa terjadi di negara mana pun. Sekarang, bukan hanya soal akan hengkangnya perusahaan yang perlu disikapi. Namun upaya Otorita Batam (OB) untuk terus menarik investor, juga perlu dilihat.

”Kita menilai hal yang wajar jika ada satu atau dua perusahaan yang hengkang karena persaingan order, tapi yang masuk kan puluhan perusahaan ke Batam,” kata Kepala Biro Humas dan Pemasaran Otorita Batam, Rusliden Hutagaol, Rabu (9/5) lalu.

Rusliden mengatakan adanya perusahaan yang hengkang ini harus disikapi secara arif, jangan terlalu dibesar-besarkan. Itu adalah pasang surut dalam dunia perindustrian.

Tidak selamanya suatu perusahaan bisa terus berkembang dengan baik. Ini bisa disebabkan mulai menurunnya order yang diperoleh.

Jadi kalau masalah isu hengkang ini dibesar-besarkan, akan menuai akibat negatif. Berita miring ini, bisa dibaca oleh pesaing-pesaing yang berada di kawasan industri negara lain. Mereka akan memanfaatkan pemberitaan yang ada untuk menakut-nakuti investor lain supaya tidak berinvestasi di Batam.

Mengenai berapa banyak investor yang keluar dari Batam, Rusliden mengaku selama tahun 2007 ini, baru PT Livatech yang tercatat hengkang. Di luar itu, belum ada perusahaan lain yang kabur. Sementara investor asing yang masuk, tercatat sudah 11 perusahaan asing dan lokal dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2007 lalu.

Tujuh dari 11 perusahaan ini, merupakan perusahaan asing yang bisa menyerap tenaga kerja sampai 1.500 orang. (bni)

Karyawan Livatech Tunggu Janji Wako

2007-05-16T16:26:00.000+07:00

Karyawan Livatech Tunggu Janji Wako

Jumat, 04 Mei 2007

BATAM (BP) - Karyawan Livatech mengaku kecewa dengan Wali Kota (Wako) Batam, Ahmad Dahlan. Saat kunjungan ke Livatech, awal Februari lalu, Dahlan berjanji kalau karyawan Livatech bisa berobat gratis di rumah sakit pemerintah (RSUD dan RSOB, red) dan puskesmas-puskesmas. Tapi kenyataan sebaliknya, para karyawan Livatech ditolak untuk berobat di sana.

Padahal, syarat yang diminta Wako saat itu mereka harus menunjukkan badge tanda karyawan perusahaan dan menyertakan list seluruh nama karyawan. Esoknya setelah melakukan pertemuan dengan wali kota waktu itu, perwakilan PUK Serikat kerja Metal Indonesia (SPMI) di Livatech langsung menyebar daftar pekerja ke seluruh RS pemerintah dan puskesmas.

Hingga saat ini, setidaknya ada tiga kasus penolakan yang dialami karyawan Livatech. Pertama adalah kasus penolakan seorang pekerja di RSUD di awal hengkangnya perusahaan. Walau akhirnya pekerja itu diterima dirawat gratis, itu merupakan hasil lobi SPMI ke pihak RSUD. Seperti dilansir Batam Pos beberapa waktu lalu, saat itu Kepala RSUD dr Nenden Siti Komariah, MKes memperbolehkan dengan catatan hanya untuk pasien itu saja dan tidak yang lain.

Kasus kedua dialami Ali Amran, teknisi Livatech yang divonis sakit paru-paru. Rabu (4/4), SPMI membawa Ali ke RSUD. Di sana, ia ditolak dengan alasan dokternya sedang cuti dan ruang rawat paru-paru tengah direnovasi. Akhirnya Ali dibawa ke RSOB. Di sana ia didaftarkan layaknya pasien umum dan dibiayai SPMI. Ini dilakukan karena tak ingin mengalami penolakan yang hanya memperlambat pengobatan lagi. Tak sampai dua hari, Ali yang saat itu sempat melalui operasi kecil, menghembuskan nafas terakhirnya.

Kasus ketiga, terjadi pada Marni, karyawati yang sudah 13 tahun bekerja di Livatech. Jumat (6/4) lalu, ia bermaksud melakukan operasi guna megangkat benjolan di payudaranya. Ia pun kemudian diminta pihak RSOB membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Di kelurahan Buliang ia dinyatakan tidak bisa membuat SKTM karena tidak rawat inap. Atas saran SPMI, ia membuat Askeskin dan langsung ke RSOB. Di sana pun ia kembali ditolak dengan alasan Askeskin tidak berlaku lagi sejak tahun 2006. Sama halnya dengan Ali, akhirnya Marni juga melakukan operasi yang ditanggung SPMI.

Dari kejadian-kejadian itu, karyawan Livatech berkesimpulan, janji yang dilontarkan Dahlan belum terbukti kebenarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Mawardi Badar yang dimintai tanggapannya, mengatakan tidak tahu dengan janji yang diucapkan wali kota. Dirinya mengatakan bahwa berobat gratis hanya pada Puskesmas-puskesmas. ”Siapa bilang gratis? Bayar semua, kecuali di puskesmas,” katanya saat dihubungi per telepon, kemarin.

Saat hal ini dikonfirmasi lagi ke karyawan Livatech, Marni dan beberapa karyawan lain memastikan bahwa Dahlan benar-benar mengatakan hal itu. ”Kami tidak salah dengar dan yakin benar Wako bilang begitu,” tukasnya. (cr6)

Lima Perusahaan Bakal Tutup

2007-05-16T16:25:00.000+07:00

Lima Perusahaan Bakal Tutup

Kamis, 03 Mei 2007

Gubernur Minta Manajemen Bertahan
BATAM (BP) - Entah faktor apa yang membuat perusahaan di Batam mulai angkat kaki. Tetapi diyakini, perusahaan itu hengkang karena iklim investasi di Batam dan Kepri sudah tidak kondusif. Belum lagi ditambah dengan sistem birokrasi pemerintah yang berbelit-belit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Abidin Hasibuan menyatakan saat ini akan menyusul lima perusahaan lagi di Batam yang akan tutup.

Kondisi lima perusahaan itu, kata Abidin, sudah memprihatinkan. ”Mereka seperti ikan yang kekurangan air. Dan kondisinya tinggal menunggu ajal saja,” ujar Abidin di Hotel Novotel Batam, Selasa (2/5) lalu.
Menurut Bos PT Sat Nusa Persada ini, lima perusahaan yang akan tutup ini memiliki jumlah karyawan sebanyak 7.000 orang. ”Perusahaan itu sulit untuk bertahan lagi. Saat ini perusahaan tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Apindo sebagai asosiasi pengusaha tak bisa berbuat banyak dengan keinginan perusahaan itu untuk tutup. Inikan sebagai pertanda iklim investasi di Batam dan Kepri kurang kondusif,” jelas Abidin.

Dia menambahkan, sistem birokrasi pemerintah saat ini sangat ditakutkan pengusaha. ”Pemerintah harusnya cepat memperbaiki sistem. Entah faktor apa yang membuat perusahaan di Batam mulai angkat kaki. Tetapi diyakini, perusahaan itu hengkang karena iklim investasi di Batam dan Kepri sudah tidak kondusif. Belum lagi ditambah dengan sistem birokrasi pemerintah yang berbelit-belit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri), Abidin Hasibuan menyatakan saat ini akan menyusul lima perusahaan lagi di Batam yang akan tutup.

Dia menambahkan, sistem birokrasi pemerintah saat ini sangat ditakutkan pengusaha. ”Pemerintah harusnya cepat memperbaiki sistem. Ada penilaian pengusaha, sistem birokrasi saat ini membuat pengusaha terpaksa melakukan korupsi. Bukan hanya itu, biaya produksi juga menjadi meningkat.

Dengan meningkatkanya biaya produksi, daya saing perusahaan di Batam juga menjadi lemah. Order produk jadi berkurang. Ini persoalan yang sangat nyata dihadapi pengusaha,” katanya.

Belum lagi setiap tahun, pengusaha dipaksa menaikan upah minimum kota dan provinsi. ”Padahal kondisi perusahaan masih belum stabil. Tapi dipaksa menaikkan upah. Dan kejadian ini terus ada setiap tahun dan sangat memberatkan dunia usaha, “ kata Abidin.

Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ketika ditanya persoalan ini belum mengetahuinya. Dia baru tahu dari wartawan. Namun dia berharap perusahaan yang akan tutup itu jangan melakukan kebijakan terburuk itu.

”Kita minta Pemerintah Kota Batam cepat menyikapinya. Dan saya berharap perusahaan itu tidak tutuplah,” imbuh Ismeth kepada Batam Pos, Selasa (2/5).

Sedangkan menurut Kepala Badan Promosi dan Investasi Kepri, M Taufik, dia sudah mengetahui rencana tutupnya lima perusahaan tersebut. “Kita juga tidak mengetahui persoalan mereka hingga mau menutup usahannya. Karena sampai saat ini belum ada laporan.,” kata Taufik.

Memang banyak perusahaan mengeluhkan biaya upah buruh di Batam cukup tinggi. Membuat daya saing produk yang mereka hasilkan kalah dibandingkan dengan produk industri dari negara lain.
”Dan kita akui, Kepri dan Indonesia masih tertinggal untuk daya saing dibandingkan negara lain,” jelas Taufik.

Di Batam setiap ada kenaikan harga kebutuhan pokok, pasti upah juga ikut naik. Sehingga, kata Taufik, adanya kenaikan upah sangat memberatkan dunia usaha.

”Di China, pemerintah menjaga agar harga kebutuhan pokok dan biaya produksi sektor usaha itu tetap stabil. Dan ini belum dilakukan oleh pemerintah kita. Dengan harga stabil, maka kenaikan upah tidak mengalami setiap tahun. Dan di China tak mengenal karyawan permanen. Itu yang membuat perusahaan berlomba-lomba ke China,” katanya.

Menanggapi adanya perusahaan yang akan tutup itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syamsul Bahrum belum menerima laporan. Dia mengatakan, banyak faktor yang mengakibatkan suatu usaha bisa tutup. ”Jadi faktor permasalahan itu harus dicarikan jalan keluar. Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki sistem birokrasi. Dan diyakini,sistem saat ini jauh lebih baik,” kata Syamsul.

Batam saat ini masih menarik. Dan banyak juga investor yang akan menanamkan modalnya,tambah dia.

Bermasalah Ada, Tapi Hengkang Tidak
Menanggapi informasi bakal hengkangnya lima perusahaan lagi, Ketua OB Mustofa Wijaya mengatakan isu itu selalu ada namun sampai saat ini belum ada investor yang menyatakan akan hengkang.
Mustofa yang ditemui usai penandatanganan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan, perusahaan yang bermasalah memang ada, tapi tidak ada yang mau hengkang.

”Bermasalah ada, tapi belum tentu hengkang,” katanya di lantai delapan kantor OB, kemarin.
Ia melanjutkan, kabar akan hengkangnya satu perusahaan pasti selalu ada. Tapi jika hanya sebatas rumor, katanya, tidak perlu diributkan. Sejauh ini, ungkap Mustofa, tidak ada laporan resmi akan adanya perusahaan yang mau pindah.

”Laporan resmi tidak ada. Tapi berita (hengkang) itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Ini kan hanya rumor saja,” ujarnya.

”Kalau satu perusahaan memang harus pergi ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak pergi tapi diberitakan akan pergi kan merugikan,”tambahnya.Sebaliknya, lanjut Mustofa, pihaknya akan terus meningkatkan diri, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan untuk menarik investor. Hal itu, katanya, banyak dilakukan negara lain sehingga investor terus berdatangan.

Banyak Pengusaha Kalah di PHI
Selain soal bakal tutupnya perusahaan, Abidin yang ditemui usai menutup Workshop Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial di Daerah, di Hotel Novotel Batam, kemarin, juga menyinggung soal banyak pengusaha yang mengalami kekalahan ketika terjadi perselisihan dengan karyawannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang, karena tidak mendapat advokasi sebelumnya.

Disebutkan hampir setahun ini kasus perselisihan antara perusahaan dan karyawan yang masuk ke PHI Tanjungpinang sebanyak 70 kasus. Mayoritas kasus dari Batam. Lalu ada puluhan yang kemudian kalah.
”Pengusaha ada yang kalah dalam PHI karena tidak pernah konsultasi dengan Apindo. Padahal kita selalu advokasi. Memang tidak seratus persen yang konsultasi dengan Apindo akan menang, tapi setidaknya ada harapan, punya harapanlah,” jelas Abidin.

”Tidak harus masuk Apindo. Tidak ada undang-undang yang menyebut harus masuk Apindo. Tidak ada bahasa yang menyatakan harus. Kalau harus, itu arogansi. Tapi dibelakang kata harus itu. Bila tidak masuk Apindo, risikonya kalah di PHI,” tambahnya.

Abidin lebih lanjut mengatakan, pengusaha yang kalah ini memang kebanyakan bukan anggota Apindo. Olehnya itu ia menghimbau agar para pengusaha yang belum bergabung dengan Apindo agar segera bergabung. Bila bergabung dengan Apindo, katanya, akan ada bantuan advokasi bila terjadi masalah hubungan industrial.

”Kalau sudah bergabung dengan Apindo, tolong konsultasi dengan kita. Tapi yang terkait dengan masalah hubungan industrial. Jangan sungkan-sungkan,” imbau Abidin.

Dengan demikian, Apindo bisa mengentahui dan mencari bukti otentik apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Apindo juga perlu melihat permasalahan sebelum mengambil tindakan. ‘’Jangan sampai perbuatan melanggar hukum pun baru kita membela,” katanya.(uma)

Biaya PHK di Indonesia Tertinggi di Dunia

2007-05-16T16:24:00.000+07:00

Biaya PHK di Indonesia Tertinggi di Dunia

Rabu, 02 Mei 2007

BATAM (BP) - Iklim investasi di Indonesia dan Provinsi Kepri saat ini belum kondusif. Pasalnya, kalangan pengusaha menilai peraturan perundang-undangan belum berpihak kepada mereka. Bahkan uang pesangon jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.

Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi iklim investasi. Tak heran, jika banyak penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri malah pergi luar negeri untuk mencari tempat yang aman untuk melakukan usaha. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman, kepada Batam Pos, Selasa (1/4) menanggapi banyaknya perusahaan asing yang mulai hengkang dari negeri ini.

Hasanuddin sendiri menjadi pembicara workshop Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh Apindo Kepri, di Hotel Novotel, kemarin (1/5) yang diikuti anggota Apindo se-Kepri. Hasan menyatakan, produk hukum yang tidak jelas penerapannya membuat sektor usaha semakin terlilit kesulitan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja belum banyak berpihak kepada sektor usaha. Sehingga pemerintah berusaha saat ini melakukan revisi undang-undang tersebut.

Namun revisi itu masih terdapat pro dan kontra. ”Masalah yang memberatkan sektor industri adalah pemberian uang pesangon kepada karyawan yang di PHK termasuk yang tertinggi di dunia. Inikan memberatkan perusahaan yang berada di Indonesia,” ujar Hassan.

Dia menyebutkan, untuk masa kerja delapan tahun, karyawan yang di PHK akan mendapatkan uang pesangon sampai sembilan bulan gaji. Sedangkan yang sudah bekerja di atas 20 tahun jauh lebih besar uang pesangonnya. ”Kalau jumlah karyawan yang mengajukan pengunduran diri sampai ribuan orang, bagaimana perusahaan bisa memenuhinya,” kata Hasan.

Dia mengatakan, peraturan yang akan direvisi UU No 13 tahun 2003 tantang Tenaga Kerja, Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan UU No 21 tentang Serikat Pekerja juga akan direvisi. Apindo berusaha agar pemerintah merivisi peraturan ini. ”Belum lagi pengusaha menghadapi masalah dengan kenaikan upah minimum provinsi dan kota yang setiap tahunnya mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, perusahaan tidak akan mempertahankan karyawan yang produktivitasnya rendah dan selalu membuat masalah. Seharusnya, sistem gaji dan uang pesangon sama-sama mengakomodir kepentingan semua pihak.(cr9)

Minta Bekukan Perusahaan Sistem ”Outsourcing”

2007-05-16T16:23:00.000+07:00

Minta Bekukan Perusahaan Sistem ”Outsourcing”

Rabu, 02 Mei 2007

BATAM (BP) - Sekitar 50-an orang pekerja dari Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Batam, mengelar unjuk rasa (demo) dalam peringatan Hari Buruh se-Dunia, Selasa (1/5) kemarin. Mereka menuntut Pemko Batam mencabut izin perusahaan outsourcing yang dianggap melestarikan praktek perbudakan modern.

Aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Batam itu hanya berlangsung sekitar 15 menit. Massa yang berkumpul pun hanya sekitar 50-an orang, karena federasi dan asosiasi pekerja lainnya tak ikut serta dalam demo hari buruh itu.

Para pengunjukrasa itu menganggap, sebagian besar perusahaan di Batam ini terutama di kawasan industri melestarikan praktek outsourcing itu. ”Kami menuntut Wali Kota bertanggung jawab atas maraknya perbudakan yang dibungkus dengan outsorching itu,” kata Ketua Harian Federasi SBSI Batam, Ayik Apriyanto.

Usai berorasi, perwakilan pengunjuk rasa bertemu dengan Sekdako Batam, Agussahiman. Kepada mereka, Agussahiman mengatakan, ia akan menyampaikan tuntutan mereka ke Wali Kota Batam.
Setelah itu, para pendemo langsung bergerak ke kantor Otorita Batam (OB). Di sana, saat berdemo, mereka menilai OB merupakan bagian kapitalis dengan melindungi pengusaha nakal.

Dalam orasi, salah seorang peserta demo mengatakan, bentuk perlindungan pengusaha nakal yang dilakukan OB yaitu membiarkan mereka kabur dengan meninggalkan karyawan tanpa adanya kepastian nasib mereka. Selain melakukan orasi mereka juga menyampaikan beberapa pernyataan sikap, di antaranya pembubaran OB dan penghapusan sistem buruh kontrak (outsourcing).

Menampung aspirasi yang disampaikan buruh, OB mempersilahkan mereka melakukan dialog di Gedung Marketing OB, yang dihadiri Direktur Pemukiman Sarana dan Sosial, Fitrah Komaruddin, Direktur Pembangunan I Wayan Subawa serta Umen Darsono. Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Fitrah mengatakan selama ini OB berupaya melakukan keberpihakan kepada kaum buruh. Bentuk keberpihakan itu di antaranya dengan membangun rumah susun bagi pekerja. Adanya rusun ini, bisa meringankan beban pekerja.

Mengenai adanya investor yang hengkang, Fitrah mengatakan OB selalu berupaya untuk mencari penggantinya, sehingga Batam tetap diminati sebagai tempat investasi. (bni/med)

Ekspatriat Keluhkan Pajak

2007-05-16T16:22:00.000+07:00

Ekspatriat Keluhkan Pajak

Rabu, 02 Mei 2007

KPP: Diterapkan Sejak Maret
BATAM (BP) - Para tenaga kerja asing (ekspatriat) mengeluhkan aturan baru yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Batam. Aturan baru ini mengharuskan setiap ekspatriat membayar Pajak Penghasilan (PPh)22 sebesar Rp2 juta per bulan atau membayar fiskal sebesar Rp500 ribu setiap hendak keluar dari Batam melalui pelabuhan internasional.

Mr Lim, salah seorang ekspatriat di Tanjunguncang mengatakan, aturan ini baru diterapkan tiga bulan terakhir. Sebelumnya, ia tidak pernah dikenakan biaya fiskal setiap pulang ke negaranya di Malaysia. Ia mengaku sudah bekerja di Batam sejak 2003.

Selama itu pula, ia selalu mendapakan kartu tanda bebas fiskal luar negeri permanen khusus Batam. ”Kartu ini setiap tahun diperpanjang. Dari tahun 2003 sampai November 2006 lalu, saya mendapat kartu ini dari Kantor Pelayanan Pajak Batam tanpa dipungut biaya sepeserpun,” katanya.

Namun, kata Lim, saat ia hendak mengurus perpanjangan kartu tersebut, pihak KPP meminta dirinya untuk menyetor uang Rp2 juta sebagai pengganti PPh22 ke Bank Mandiri. ”Atau saya disuruh membayar fiskal sebesar Rp500 ribu setiap ke luar negeri dari Batam. Atau sama dengan warga negara Indonesia pemegang paspor Jakarta dan lainnya,” jelasnya.

Bagi Lim, selama ini ia tidak mendapatkan penjelasan maksimal dari pegawai KPP mengenai penerapan fiskal tersebut. ”Mereka hanya mengatakan saya harus bayar Rp2 juta per bulan atau Rp500 ribu setiap ke luar negeri. Ini yang membuat saya bingung. Hal ini juga terjadi bukan hanya pada diri saya saja tapi juga sebagai besar ekspatriat yang ada di Batam. Mereka pada umumnya mengeluhkan aturan baru ini tanpa dilakukan sosialisasi dan penjelasan terlebih dulu,” paparnya.

Lim juga mengaku, selama ini ia sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak KPP. Setiap pengurusan surat bebas fiskal, ia selalu melampirkan SPT tahunanan pribadi, foto kopi PPh21, surat rekomendasi perusahaan dan foto kopi KITAS/paspor. ”Bahkan saya juga diminta untuk melampirkan surat keterangan gaji dari perusahaan. Dan ini sudah semua saya serahkan ke pihak KPP, tapi anehnya mereka tetap memaksa saya membayar fiskal,” ungkapnya.

Menurut pengakuan Lim, bila aturan tersebut diterapkan cukup memberatkan dirinya yang hanya bekerja sebagai teknisi dengan gaji sekitar 1.800 ringgit Malaysia (Rp4,5 juta). ”Kalau tiap bulan saya setor Rp2 juta, anak dan istri saya makan apa? Tapi pihak KPP tidak percaya bila gaji saya begitu. Mereka bilang gaji saya sampai puluhan juta. Padahal saya sudah buat pernyataan di atas materai dan siap dituntut bila saya memberikan keterangan palsu mengenai gaji saya,” jelasnya.

Lim juga menuturkan, selama ini sebagai warga negara sing yang bekerja di Batam, ia selalu mengikuti aturan yang ada. Tapi kali ini, ia mengaku cukup berat karena setahu dia tidak semua daerah di Indonesia menerapkan aturan seperti ini.

OB Mengaku Belum Tahu
Diterapkannya aturan baru yang mengharuskan setiap ekspatriat membayar PPh22 sebesar Rp2 juta per bulan atau membayar fiskal Rp500 ribu setiap keluar Batam, belum diketahui Otorita Batam (OB) sebagai pihak yang mendatangkan investor asing ke Batam.

”Kita belum tahu dikeluarkan kebijakan baru ini, sampai saat ini belum ada sosialisasi tentang kebijakan tersebut,” kata Kabag Humas dan Publikasi OB, Dwi Djoko Wiwoho, Senin (30/4) lalu.

Selain itu, OB belum mendapatkan laporan atau keluhan keberatan dari tenaga kerja asing yang bekerja di Batam. ”Biasanya jika ada persoalan atau keluhan mereka akan menyampaikan kepada kita, keluhan itu akan kita bicarakan dan kita bahas dengan instansi terkait,” tambahnya.

Meskipun begitu, Djoko berjanji melakukan pengecekan aturan baru ini, sehingga akan diketahui permasalahan yang sesungguhnya.

Telah Lama Diterapkan
Sementara itu, bagian pelayanan PPh KPP mengatakan, ekspatriat memang diharuskan membayar PPh 22 sebesar Rp2 juta per bulan, atau membayar Rp500 ribu tiap kali keluar Batam melalui pelabuhan internasional. Bukti pemotongan Rp500 ribu dapat dikompensasi ke PPh 21/25 orang pribadi.

Menurutnya, peraturan seperti ini telah lama diterapkan dan memang telah menjadi ketetapan KPP Batam . Peraturan ini, katanya, diberlakukan bagi ekspatriat yang PPh 21-nya di bawah Rp2 juta. Sedangkan jika PPh 21 yang dibayar di atas Rp2 juta, KPP baru memberikan kartu bebas fiskal permanen yang berlaku untuk enam bulan.

Meski begitu, pihaknya mengatakan, yang ekspatriat dapat mengklaim pembayaran yang mereka lakukan setiap kali ke luar Batam. Syaratnya, ia harus menunjukkan bukti pembayaran dan meminta ganti pembayaran kepada perusahaan tempatnya bekerja. ”Artinya, sama saja perusahaan yang membayar. jadi tidak perlu ada keluhan ekspatriat, karena mereka tidak dirugikan dengan adanya peraturan seperti ini,” katanya.

Informasi lain menyebutkan, pembayaran sebesar Rp2 juta yang dikeluhkan ekspatriat tersebut dikenal sebagai fiskal bebas yang berlaku permanen (certificate of tax exemption). Adapun syarat untuk memperolehnya setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp2 juta. Fiskal bebas yang berlaku permanen tadi sesuai dengan Kep 173 tentang standar gaji orang asing di Indonesia.

Ketika ditanya kapan aturan fiskal bebas yang berlaku permanen diberlakukan, sumber tadi menyebutkan, aturan tersebut pelaksanaannya baru diterapkan sejak Maret lalu. ”Memang baru diterapkan Maret, tapi aturannya tadi sudah ada sejak dulu. Ini merupakan upaya mencari sumber lain dari penerimaan fiskal,” pungkasnya. (amx/bni/cr6/hda)

Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

2007-05-16T16:17:00.000+07:00

Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

Senin, 30 April 2007

Kecewa dengan Janji-janji Manis
BATAM (BP) - Datang untuk menunggu pulang. Begitulah aktivitas karyawan PT Livatech Teknologi Indonesia di lokasi perusahaan itu. Mereka masih bertahan dengan keadaan yang tak bisa dikatakan membaik.

HINGGA kini, nasib karyawan perusahaan di Batam Centre ini, masih terombang-ambing. Setelah hampir empat bulan pasca hengkangnya perusahaan, status mereka masih belum diputuskan. Ini menjadi masalah yang membuat mereka menduga-duga ada apa di balik semua ini.

Rencananya, status tersebut akan diputuskan hari ini di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang. Jadwal sidang kali ini merupakan jadwal yang ke empat kali. Jadwal pertama dan kedua, tertunda karena pengacara yang ditunjuk perusahaan, tidak datang. Sedangkan pada penjadwalan di minggu ketiga, pengacara tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen.

”Entah apa lagi alasannya. Minggu ketiga kemarin, ada lawyer (pengacara) perusahaan yang datang. Hanya saja surat kuasa perusahaan kepadanya dikeluarkan di Singapura dan tidak disahkan KBRI di sana. Kita lihat saja besok (hari ini, red), apa lawyer-nya tersangkut masalah dokumen lagi atau malah tidak datang,” ujar Ketua PUK FSPMI Livatech, Jhon Mauritz Silaban, kepada Batam Pos.

Hingga saat ini, bantuan yang mereka terima masih berasal dari PUK. Sabtu (28/4) lalu, giliran PUK Varta yang memberi sumbangan berupa beras, mie instan dan susu bayi. Rencananya, hari ini, juga akan ada bantuan dari PUK Casio Mukakuning. ”Selain itu kami masih disuport oleh Pimpinan Cabang (PC) FSPMI,” katanya.

Pemandangan di lokasi perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1994 ini, masih tidak jauh berbeda dengan kondisi satu bulan lalu. Bendera yang sama masih terpasang dengan cara yang sama. Hanya saja kini warnanya telah memudar dan pinggirannya mulai robek. Sebuah televisi 29 inch juga masih setia mengisi penantian mereka akan kejelasan nasib. kebutuhan air, hingga saat ini masih mereka beli. Sedangkan listrik, masih diberi secara cuma-cuma oleh pihak Kara.

Sambil duduk di ruang FSPMI, Batam Pos diberitahu bahwa mereka baru saja kelar membenahi tenda pemberian OB yang rubuh tertiup angin kencang dini hari kemarin. ”Kita selamatkan dulu satu-satunya bantuan OB ini,” kelakar Jhon.

Keadaan yang sedikit berbeda adalah jumlah karyawan yang berjaga setiap hari. Kalau dulu, mereka dibagi dalam tiga shift, sekarang hanya dua saja. Ini mereka lakukan guna menghemat pengeluaran konsumsi. Dulu, Bendahara FSPMI Livatech, Eva Bena Avianti pernah mengatakan, pengeluaran per minggu untuk dapur umum mereka sekitar Rp9 juta. Dengan pengubahan shift dan banyaknya karyawan yang mulai nyambi, Jhon mengaku pengeluaran mereka berkurang menjadi sekitar Rp3 juta per minggu.

Ditanya sampai berapa lama mereka akan terus seperti itu? Jhon menukas dengan menjawab bahwa pertanyaan seperti itu jugalah yang sering mereka ajukan ke diri masing-masing. ”Itu sulit dijawab, kami sendiri juga bertanya begitu. Yang jelas, hingga hak kami dipenuhi, katanya yang ragu kapan hari itu akan datang.

Jhon yang saat itu juga didampingi Eva dan beberapa karyawan, mengaku kecewa dengan janji Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan di awal hengkangnya perusahaan. Dalam kunjungannya dulu, jelasnya, Dahlan pernah berjanji bahwa mereka dapat berobat secara gratis di RS pemerintah dan puskesmas-puskesmas. Syaratnya, mereka harus menunjukkan badge tanda karyawan perusahaan dan menyertakan list seluruh nama karyawan.

Tapi agaknya itu cuma janji manis alias angin surga semata. Buktinya saat berobat pertama kali ke RSUD, mereka ditolak. Setelah memaksa, baru diperbolehkan. ”Tapi khusus karyawan yang ini saja ya, karena sudah terlanjur,” ucap Jhon menirukan perkataan Nenden (Kepala RSUD) saat itu.

Belakangan, ada kasus seorang karyawan Livatech yang mengalami sakit paru-paru. FSPMI Livatech bermaksud membawanya ke RSUD, namun lagi-lagi mereka ditolak. Kali ini alasan RSUD karena bagian paru-paru di sana sedang direnovasi.

Akhirnya mereka membawa rekan mereka ke RSOB. Di sana, mereka tidak lagi mengajukan permohonan bebas biaya pengobatan karena kapok ditolak.

Untuk itu, mereka sepakat membiayai perawatan rekan mereka. ”Namun takdir menentukan lain. Dua hari dirawat, rekan kami itu meninggal,” kata Jhon yang mengaku dalam dua hari itu mengeluarkan biaya sekitar Rp2 jutaan.

Mereka berharap, dengan keadaan mereka yang terlunta-lunta ini, pihak-pihak terkait jangan lagi memberi janji-janji yang hanya mengecewakan mereka. Entah itu dari perusahaan, PHI, pemerintah maupun instansi. (enny)

Gedung Giken Segera Dilelang

2007-05-16T16:16:00.001+07:00

Gedung Giken Segera Dilelang

Rabu, 25 April 2007

Supplier Singapura Benarkan Utang Giken
BATAM (BP) - Gedung milik PT Citra Buana Prakarsa (CBP), Batuampar yang saat ini disewa PT Giken dipastikan dilelang. Prosesnya tinggal menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang dan diajukan surat permintaan pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Batam.

Panitera Kepala PHI Tanjungpinang Syafri HMY mengatakan, proses pelelangan gedung milik CBP tinggal menunggu penetapan Ketua PHI Tanjungpinang. ”Kalau surat dari ketua sudah ada. Saya buat surat permintaan pelelangan kepada kantor lelang. Tak ada lagi kendala,” kata Syafri, Selasa (24/4) kemarin.

Syafri juga mengatakan, pada dasarnya PHI sudah cukup kooperatif dengan memberikan tenggang waktu dari awal penetapan PHI pada CBP untuk melunasi kewajibannya kepada mantan karyawannya sebagai pemohon. Namun, manajemen CBP tak pernah hadir.

Syafri mengatakan, gedung tak harus dikosongkan dulu sebelum lelang. Pengosongan baru akan dilakukan setelah lelang dilakukan dan pemenang lelang sudah ada. ”Mereka harus bayar, kalau tak mau gedungnya harus dilelang. Perlawanan hukum berupa kasasi juga ditolak Mahkamah Agung,” ujarnya.

Cari Solusi Terbaik
Terkait polemik PT CBP dan mantan sekuritinya, Wakil Wali Kota Batam Ria Saptarika mengatakan, pelelangan bukanlah solusi terbaik dalam penyelesaian masalah ini. Menurutnya, PT CBP dan mantan sekuritinya masih bisa duduk bersama. ”Jangan sampai persoalan kedua belah pihak ini menghambat aktivitas produksi PT Giken yang sebenarnya tak ada sangkut pautnya dengan persoalan kedua belah pihak,” kata Ria, pekan lalu.

Ria mengatakan, pelelangan bukanlah solusi terbaik, apalagi gedung yang akan dilelang masih ditempati oleh perusahaan yang di dalamnya ada sekitar 2.000 karyawan yang menggantungkan hidupnya.

Relokasi bisa saja dilakukan oleh PT Giken, namun butuh waktu lama. Apalagi perusahaan sebesar Giken, memindahkan mesin lalu melakukan penyesuaian-penyesuaian membutuhkan waktu yang lama. ”Relokasi tak mudah. Butuh waktu berhari-hari dan harus menyesuaikan lagi dengan tempat baru,” katanya.

Ria meminta pihak yang berpolemik tak mengorbankan investor dan ribuan karyawan yang menggantungkan nasibnya di PT Giken. Ia juga mengaku tak habis pikir, mengapa PHI Tanjungpinang menjadikan gedung yang ditempati oleh PT Giken sebagai jaminan, jika CBP tak membayarkan kewajiban mereka pada mantan sekuritinya. Padahal, gedung milik CBP bukan hanya yang ditempati oleh PT Giken.

Seperti diketahui dalam perkara antara mantan sekuriti dan PT CBP, PHI Tanjungpinang telah mengeluarkan putusan Nomor 05/G/2006/PHI.PN.TPI tertanggal 12 Januari 2007. PT CBP diwajibkan membayar kelebihan cuti tahunan para sekuriti itu sekitar Rp19.682.400. Kemudian uang proses Rp95.440.000 dan uang kelebihan jam lembur Rp340.559.000. Total yang wajib dibayarkan Rp455.681.533.

Perlawanan hukum sudah dilakukan oleh CBP dengan mengajukan kasasi ke MA. Namun kasasi CBP ditolak oleh MA melalui suratnya Nomor:147/92/A/PHI/07/Sk.Perd, tertanggal 9 Maret 2007. Kasus ini berawal saat PT CBP melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 34 sekuritinya tahun 2006 lalu. Para sekuriti menolak dan menempuh jalur hukum.

Utang ke Inabata
Masih terkait keberadaan PT Giken, dikabarkan perusahaan ini memiliki utang kepada sejumlah supplier di Singapura. Salah satunya adalah Inabata Pte. Ltd. Salah satu pimpinan Inabata Pte. Ltd, SL Teo yang dihubungi lewat telepon, tadi malam, membenarkan soal utang itu Tapi, Teo tak bersedia menjelaskan lebih lanjut masalah tersebut. ”Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda,” katanya.

Utang ke Inabata ini merupakan bagian dari sejumlah utang yang dimiliki PT Giken kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan ini. Sebelumnya, sejumlah supplier di Batam juga mengeluhkan ihwah belum lunasnya pembayaran transaksi yang mereka lakukan dengan PT Giken. (dea)

150 Orang Karyawan PT Amtek Mengadu ke DPRD

2007-04-21T15:43:00.001+07:00

150 Orang Karyawan PT Amtek Mengadu ke DPRD

Sabtu, 21 April 2007

BATAM(BP) - Karena merasa mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003, sebanyak 150 karyawan PT Amtek Batam Plastic mengadu ke Komisi I DPRD Kota Batam.

Mereka mengadukan nasib ke Ketua Komisi I, Ruslan Kasbulatov, karena PT Amtek tempatnya bekerja tidak mengangkat karyawan secara permanen. Manajemen perusahaan itu juga telah memecat enam karyawannya yang terlibat dalam organisasi buruh dengan menggunakan surat pos.

Agus Siswanto, koordinator karyawan yang melakukan mogok kerja selama empat hari itu berharap, pihak seperti Dinas Tenaga Kerja Batam, perusahaan dan lembaga DPRD bisa mencarikan solusi atas kejadian yang menimpa sejumlah karyawan.

”Kita diperlakukan secara tidak adil. Setelah kontrak ke dua langsung bekerja tanpa libur. Seharusnya libur dulu baru dipekerjakan kembali untuk persiapan kontrak ketiga. Kita malah disubkontrakkan ke pekerjaan lain masih dalam satu perusahaan,” ujar Agus Siswanto kepada Batam Pos kemarin.

Tindakan itu, kata Agus, hanya akal-akalan dari perusahaan untuk tidak menerapkan Undang-undang Tenaga Kerja. ”Seharusnya, karyawan setelah kontrak ketiga harus permanen. Dengan disubkontrakkan, berarti hitungan masa kerja karyawan belum mencapai tiga kali kontrak. Kita akan terus menjadi karyawan dengan sistem kontrak. Tak merasakan karyawan dengan status permanen,” jelasnya.

Ruslan ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, akan segera mencarikan solusi mengenai masalah ini. ”Kita akan mengundang pihak perusahaan untuk menjelaskan perkara ini. Dan kita minta juga kepada karyawan yang melakukan mogok kerja supaya bekerja kembali,” ujar politisi dari PDIP ini.

Dikatakan Ruslan, permasalahan perburuhan di Batam harus dicarikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan semua pihak. ”Jangan tenaga kerja terus dirugikan,” terangnya. (cr9)

Pirma: Giken Tak Akan Tutup

2007-04-21T15:42:00.001+07:00

Pirma: Giken Tak Akan Tutup

Jumat, 20 April 2007

SPSI: Perlu Ada Proteksi untuk Karyawan
BATAM (BP) - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Pirma Marpaung menegaskan PT Giken tidak akan menutup usahanya di Batam. Lembaga Tripartit Kota Batam sudah melakukan peninjauan dan bertemu dengan pihak manajemen PT Giken. ”Informasi Giken mau tutup meresahkan. Tak benar mereka mau tutup,” kata Pirma, Kamis (19/4) di kantornya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan manajemen PT Giken. Manajemen Gikan, kata Pirma, membantah perusahaannya terbelit masalah. ”Saya heran juga kok gencar sekali Giken dibilang mau tutup. Ini kan bisa meresahkan pekerja. Ujung-ujungnya iklim investasi terganggu,” ujarnya.

Ditambahkannya, kalau Giken mau tutup pihaknya takkan tinggal diam dalam melindungi nasib pekerja. ”Jangan samakan Giken dengan perusahaan lain yang sudah tutup dan bermasalah. Pihak manajemen perusahaan menjamin perusahaannya sehat dan takkan tutup,” paparnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, Syamsul Bahrum juga menegaskan hal yang sama. Sampai saat ini, kata dia, belum ada laporan dari manajmen PT Giken Precicion Indonesia, kalau perusahaan itu akan koleps atau tutup. Termasuk soal utang-utang PT Giken yang membuat perusahaan itu terancam bangkrut seperti yang diberitakan oleh sejumlah media.

”Belum ada laporan. Laporan ke BPM juga belum ada. Bahkan, hasil pertemuan Disnaker dengan PT Giken, Jong Hoa (CBP) dan serikat pekerja di PT Giken belum lama ini tak ada menyebutkan kalau perusahaan itu akan tutup,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada kaitannya polemik antara PT CBP dengan mantan sekuritinya, dengan PT Giken. ”Jadi, tak ada kaitannya persoalan CBP lawan mantan sekuritinya dengan PT Giken. Kita (Pemko) juga berharap persoalan CBP dengan mantan sekuritinya jangan sampai mengorbankan PT Giken,’’ kata Syamsul.

Kabag Pemasaran Otorita Batam (OB), Tri Novianta Putra mengatakan, pernyataan yang menyebutkan Giken akan tutup, adalah hal yang cukup aneh. Padahal pihak manajemen perusahaan sendiri dalam pertemuan yang dilakukan dengan OB sudah jelas-jelas menegaskan mereka tidak akan tutup. ”Dalam pertemuan beberapa waktu lalu mereka sudah mengatakan tidak akan tutup, kenapa kita masih mengatakan mereka mau tutup,’’ katanya.

Lantas apa jaminan yang diberikan Giken sebagai tanda mereka tidak tutup, pria yang akrab dipanggil Novi ini mengatakan jaminan dalam berbentuk uang atau benda memang tidak ada. Meski demikian, pernyataan yang disampaikan manajemen perusahaan tidak akan tutup harus dinilai positif, menandakan mereka tetap berinvestasi di Batam. Apalagi, PT Giken adalah perusahaan yang berasal dari Jepang yang memiliki jaringan internasional. Biasanya perusahaan Jepang tidak mau main-main dalam menjalankan bisnis dan sangat menjaga nama baik perusahaan mereka.

Informasi Giken mau tutup tak membuat karyawannya resah. Malahan mereka heran dengan pemberitaan media massa yang menyebut tempatnya bekerja akan tutup. Setidaknya ini tergambar di Rumah Susun (Rusun) Bida Ampar, Batuampar yang mayoritas penghuninya karyawan Giken. ”Kalau Giken tutup, tentunya rusun ini jadi sepi. Tak ada masalah kok di perusahaan, malahan kerjaan semakin banyak,” kata Iman Hutagaol, penghuni rusun yang sudah delapan tahun bekerja di Giken.

Karyawan Giken lain, Maruli juga tak yakin Giken mau tutup. Alasannya, kalau perusahaan akan tutup, dipastikan banyak karyawannya yang pindah ke perusahaan lain. ”Sekarang kita bekerja seperti biasa,” ujar Ruli yang sudah lima tahun kerja di Giken.

Disatukan di Malaysia
Secara terpisah, Ketua Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam Edwin Haryono kepada Batam Pos, Kamis (19/4) mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan SPSI, pihaknya mendapatkan informasi dari sumber yang valid, bahwa proyek yang saat ini dikerjakan oleh PT Giken dan beberapa perusahaan elektronik lainnya di Batam, akan disatukan pengerjaannya di perusahaan elektronik di Malaysia.

”Direncanakan tahun ini, proyek pengerjaan komponen elektronik yang saat ini dikerjakan di beberapa elektronik di Batam, termasuk yang dikerjakan oleh Giken akan disatukan pengerjaannya di Malaysia,’’ ungkap Edwin.

Namun, ia lupa nama perusahaan pengorder pengerjaan komponen elektronik yang saat ini dikerjakan oleh Giken dan beberapa perusahaan elektronik lainnya di Batam. ”Saya dapat informasinya dari sumber yang dapat dipercaya. Kami sengaja melakukan penelusuran ini mengingat karyawan PT Giken adalah bagian dari kami. Mereka semua anggota SPSI. Informasi yang kami dapat juga, karyawan Giken tidak akan ada lagi perpanjangan kontrak,’’ ujar Edwin. (dea/nur/bni)

6 Karyawan PT Amtek Langsung Di-PHK

2007-04-21T15:41:00.000+07:00

20 April 2007

6 Karyawan PT Amtek Langsung Di-PHK

*Surat Pemecatan Dikirim Lewat Pos
*Eks Karyawan: Akan Dibawa ke Jalur Hukum
Batam, Tribun - Malang benar nasib enam karyawan PT Amtek Plastic Batam. Bertindak sebagai penyuara kepentingan sesama karyawan, imbasnya mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK), alias pemecatan dari perusahaan. Uniknya pemecatan tersebut tidak disertai pemberian pesangon. Bahkan, surat pemberitahan PHK hanya dikirimkan lewat pos kilat.

Keenam karyawan tersebut merupakan karyawan permanen PT Amtek yang sudah memiliki posisi sebagai supervisor hingga koordinator. Mereka adalah Ahmad Jais (supervisor produksi), Bagus Nurcahyo (supervisor QA), Sugiyatno (fasilitity coordinator engineering), Indra Jaya (maintanance), Herry Effendy (senior teknisi), dan Agus Siswanto (supervisor).

Penyebab utama pemecatan karena keenam karyawan tersebut selama ini dikenal sebagai pekerja yang vokal menyuarakan kepentingan seluruh karyawan PT Amtek. Mereka juga dianggap sebagai motor penggerak yang menuntut peningkatan status dari outsourching (kontrak) menjadi karyawan permanen. Puncaknya, mereka dianggap mengkoordinir karyawan PT Amtek yang berjumlah 300 orang untuk mogok kerja selama empat hari, terhitung tanggal 9,17,18, dan 19 April.

Dari surat PHK yang ditandatangani General Manager PT Amtek Chua Peng Swee tertanggal 17 April 2007, tertulis tiga hal penyebab pemecatan enam karyawan itu. Pertama, karena keenam karyawan pada Sabtu (14/4) memasang pengumuman di wilayah perusahaan tanpa memberitahukan pihak manajemen. Isi pengumuman tersebut mengajak pertemuan seluruh karyawan guna melakukan aksi perlawanan terhadap perusahaan.

Penyebab kedua, tetap melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (17/4) di wilayah perusahaan. Dan hal ini dinilai oleh manajemen tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan awal yang berlangsung Senin (16/4). Yakni masalah tuntutan akan diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Selain itu, manajemen menilai pemberitahuan aksi mogok baru diinformasikan kepada perusahaan sehari sebelum aksi. Keenam karyawan dinilai mengajak dan memaksa karyawan PT Amtek untuk melakukan aksi mogok kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menyebabkan kegiatan produksi terhenti, dan merugikan perusahaan.

Dalam surat PHK juga disebutkan keputusan pemecatan disebabkan aktivitas pelanggaran berat, sehingga perusahaan tidak berkewajiban membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan hanya akan membayar sisa gaji terhitung tanggal 26 Maret sampai 16 April 2007.

Akibat surat pemecatan tersebut, keenam karyawan tidak diperbolehkan lagi masuk ke lokasi PT Amtek oleh sekuriti perusahaan.

Meskipun keenam karyawan dipecat, tetapi aksi mogok pekerja di PT Amtek kemarin, Kamis (19/4) masih terus berlanjut. Namun, mereka tidak lagi menggelar tenda di luar pagar perusahaan, melainkan hanya duduk-duduk di perkarangan perusahaan.

Menurut Ahmad Jais, dirinya menerima surat pemberitahuan pemecatan tersebut melalui pengiriman pos kilat pada Rabu sore (18/4), sekitar pukul 16.00 WIB. "Saya kaget menerima surat pemecatan ini. Tanpa ada pemberitahuan apapun, tahu-tahu surat datang lewat pos," aku Ahmad.

Perasaan serupa juga dialami kelima karyawan lainnya. "Kok seenaknya saja perusahaan memecat kami. Kami akan membawa masalah ini ke jalur hukum," tambah Agus yang ditemui Tribun di kantin Kawasan Industri Citra Buana 3.

Selain akan menuntut pemecatan yang tidak prosedural, keenam karyawan akan tetap menuntut pesangon dan tidak menerima sisa gaji, meskipun perusahaan telah mentransfer uang tersebut ke rekening masing-masing karyawan.

"Saya sudah lihat ATM dan memang ada transfer uang gaji dari perusahaan. Tapi kami tidak mau terima uang itu, kami akan tuntut perusahaan karena melakukan pemecatan tanpa prosedur," tambah Bagus. (nix)

Isu Giken Jangan Dilihat Sepihak

2007-04-21T15:40:00.001+07:00

Isu Giken Jangan Dilihat Sepihak

Kamis, 19 April 2007

BATAM (BP) - Pernyataan Kabag Humas dan Publikasi Otorita Batam (OB) Dwi Djoko Wiwoho bahwa PT Giken Precicion Indonesia di Kawasan Industri Citra Buana Park II, tidak akan hengkang sedikit banyaknya bisa memberikan ketenangan pada karyawan perusahaan itu dan keluarganya.

Namun, pernyataan itu sebaiknya dilihat tidak hanya sepihak atau dari pihak Giken dan Citra Buana Prakarsa saja, perlu kros cek ke asosiasi pengusaha yang ada di Singapura.

”Kita perlu belajar dari kejadian PT Singacom, Singamit, Bulpakindo dan Livatech. Awalnya banyak yang mengatakan tak akan hengkang, tapi kenyataanya mereka hengkang. Menurut kami, perlu ada kros cek ke level tertinggi PT Giken di Singapura,” ujar Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam, Edwin Haryono kepada Batam Pos, Rabu (18/4) di Batam Centre.

Edwin menambahkan, OB bisa memanfaatkan jaringannya yang ada di Singapura. Bisa kros cek ke Singapore National Employer Federation (SNEF), sejenis Apindo-nya Singapura atau melalui IDB serta instrumen lainnya yang memiliki data yang akurat tentang kondisi perusahaan-perusahaan kerjasama Singapura yang ada di Batam.

Meskipun manajemen Giken di Batam mengatakan bahwa perusahaan itu tak akan hengkang, namun pengambil kebijakan tertinggi bukan di Batam, melainkan bos mereka yang di Singapura. Jika pengambil kebijakan tertinggi di Giken mengatakan tidak hengkang, juga harus ada jaminan. Bisa berupa jaminan finansial yang didepositkan ke bank pemerintah, sehingga sewaktu-waktu dana itu bisa dicairkan untuk membayarkan gaji karyawan, jika Giken benar-benar tutup, suatu saat. Bukan hanya tehadap Giken, perusahaan serupa lainnya juga perlu melakukan hal ini, khususnya yang hanya menyewa gedung dan mesin.

Perlunya jaminan finansial itu, kata Edwin, mengingat beberapa perusahaan yang hengkang diam-diam, tidak mampu melunasi kewajiban mereka kepada karyawannya. Contoh nyata Singamit, Singacom, Bulpakindo dan Livatech. Kalaupun ada aset yang bisa dilelang, prosesnya rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi, rata-rata aset berupa gedung dan mesin-mesin umumnya sudah diagunkan ke bank. Selain itu, mesin-mesin belum tentu ada yang mau membelinya, karena perkembangan teknologi di bidang elektronik begitu cepat. Mesin-mesin produksi juga harus menyesuaikan.

”Apalagi kalau gedung dan mesin yang digunakan hanya sewa. Dengan mudahnya perusahaan itu hengkang. Jadi, sebelum itu terjadi, perlu ada proteksi bagi karyawan,” katanya.

Ditanya bukankah hal itu memberatkan investor, Edwin menilai, kelihatannya memberatkan. Namun, sesungguhnya akan bisa memicu semangat kerja karyawan, mengingat mereka tak akan dibayang-bayangi rasa takut tidak mendapatkan haknya saat perusahaan itu tutup atau hengkang.

Sementara itu, HR Manager PT Giken, Syamsudin, yang ditanya benarkah PT Giken tidak akan hengkang seperti yang dikatakan oleh Kabag Humas dan Publikasi Otorita Batam Dwi Djoko Wiwoho, untuk sementara belum bisa memberikan keterangan. ”Akan saya diskusikan dulu dengan ke direktur kami. Segera kami hubungi setelah ada konfirmasi,” jawabnya melalui pesan pendek (SMS). (nur)

Empat Tahun Bekerja Masih Kontrak

2007-04-21T15:39:00.000+07:00

19 April 2007

Empat Tahun Bekerja Masih Kontrak

Karyawan PT Amtek Mogok Kerja
KEGIATAN industri PT Amtek Platic Batam yang terletak di Kawasan Industri Citra Buana 3 Batam Centre lot 11, berhenti total. Sebab, seluruh karyawan pabrik plastik tersebut, mogok kerja dan menuntut manajemen untuk meningkatkan status mereka dari karyawan kontrak menjadi karyawan permanen.

Jumlah keseluruhan karyawan yang mogok sekitar 300 orang yang semuanya berstatus sebagai outsourching (kontrak), dan bekerja sebagai operator pabrik. Dengan mogoknya seluruh karyawan, PT Amtek tidak bisa memproduksi apapun di hari kemarin.

Para karyawan hanya duduk-duduk di depan pagar pabrik mulai pukul 07.00 WIB sampai sore hari. Mereka membangun tenda ala kadarnya sebagai tempat berteduh dari teriknya matahari.

Menurut Agus Siswanto, Koordinator Aksi, dari 300 jumlah karyawan, hanya 10 orang yang tetap bekerja seperti biasa karena mereka bukan operator melainkan staf kantor. Selain 10 orang tersebut, beberapa karyawan juga masih beritikad baik mengantarkan order barang ke costumer PT Amtek.

"Seluruh operator mogok kerja. Tidak ada kerja apapun hari ini, kecuali pekerja administrasi dan beberapa orang yang bertugas antar barang. Kami sengaja meminta karyawan antar barang agar tidak merusak hubungan Amtek dengan konsumen. Itulah itikad baik kami di tengah kami menuntut status permanen," ujar Agus yang juga menjabat Sekretaris 3 SPSI Batam ketika ditemui Tribun di sela-sela aksi mogok kerja.

Aksi protes karyawan Amtek, ternyata bukan untuk kali pertama, melainkan sudah yang ketiga kalinya. Gerakan pertama dan kedua dilakukan pada tanggal 8 dan 17 April lalu. Namun, mereka melakukannya di dalam pagar gedung.

"Hari ini kami terpaksa gelar aksi di luar pagar karena kami memang tidak diperbolehkan masuk oleh Satpam. Kami juga dilarang mengisi absen. Saat gerakan pertama dan kedua, kami masih dibiarkan mengisi absen," terang seorang pekerja Amtek.

Sementara itu, seluruh lokasi pabrik PT Amtek memang terlihat dijaga ketat Satpam perusahaan. Tak seorang pun yang berkepentingan diperbolehkan memasuki halaman pabrik, termasuk wartawan. Yang diperkenankan masuk hanyalah manajemen, dan pihak kepolisian yang ikut menjaga keamanan di industri tersebut.

Tak lama setelah aksi mogok, sekitar pukul 09.30 WIB, pihak manajemen mengeluarkan memo pemanggilan kerja kembali (recall to work) yang kedua. Memo bernomor 092/HRD_APB/IV/07 yang ditandatangani langsung General Manager PT Amtek Mr Chua Feng Swee, dan meminta para karyawan yang melakukan aksi mogok kerja agar kembali bekerja seperti biasa.

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa permintaan tersebut merupakan hasil risalah perundingan antara manajemen dengan perwakilan karyawan. Namun, para pekerja tetap pada sikap awal, mogok kerja sampai tuntutan mereka dikabulkan.

Dikatakan Agus, para karyawan melanjutkan aksi mogok Kamis (19/4) hari ini. Dan rencananya Jumat dan Sabtu akan masuk kerja seperti biasa, kemudian akan mogok kembali Senin (23/4) mendatang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Ditambahkan, para karyawan sangat keberatan dengan sikap perusahaan yang tidak juga mengangkat karyawan kontrak menjadi permanen, meskipun mayoritas mereka sudah bekerja selama 4 tahun di bidang yang sama. Sementara gaji yang mereka dapatkan dari hasil kerja sebagai operator setiap bulannya rata-rata sebesar UMK (upah minimum kota) yakni Rp 860 ribu sampai Rp 900 ribu.

Sementara itu, ketika Tribun hendak mengkonfirmasi ke pihak manajemen, tak seorangpun yang bersedia ditemui. Beberapa sekuriti yang menyampaikan pesan Tribun kepada manajemen, tidak berapa lama kemudian membawa pesan balasan yang isinya manajemen PT Amtek belum mau ditemui karena masih menggelar rapat. (nix)

Tuntut Permanen, Mogok Kerja

2007-04-21T15:37:00.000+07:00

Tuntut Permanen, Mogok Kerja

Kamis, 19 April 2007

BATAM (BP) - Sekitar 300 pekerja atau karyawan PT Amtek Plastic Batam, menggelar aksi mogok kerja di kawasan industri Citra Buana III, Batam Centre, Rabu (18/4) siang. Mereka menuntut status permanen untuk pekerja yang masa kerjanya telah tiga tahun atau lebih.

Aksi yang digelar di depan pagar perusahaan ini, berlangsung damai dan diikuti para karyawan yang sebagian besar operator. Mereka mendirikan tiga buah tenda, untuk melindungi diri dari sengatan sinar matahari. Maklum, sebagian besar karyawan perusahaan di bidang plastic elektronic tersebut, perempuan. Di antara tiga tenda yang didirikan, terdapat juga berbagai spanduk dari kertas karton, bertuliskan sejumlah tuntutan.
Aksi ini sendiri, sudah yang kedua kalinya digelar. Sebelum itu,

mereka melakukan demo serupa pada 17 April lalu. ”Intinya, kami meminta kepada manajemen untuk mempermanenkan karyawan dan karyawati yang masa kerjanya sudah lebih dari tiga tahun. Kami akan terus menggelar demo hingga tuntutan kami dipenuhi,” kata Agus Siswanto, perwakilan pekerja PT Amtek.

Agus mengatakan, banyak karyawan PT Amtek yang dikontrak secara kontinyu selama tiga tahun berturut-turut. Padahal, kata dia, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, harus ada break (jeda) setidaknya satu bulan, sebelum kontrak ketiga disepakati oleh kedua belah pihak. Ada juga beberapa karyawan yang masih menyandang status karyawan kontrak, meski masa kerjanya sudah mencapai empat tahun dengan gaji standar Upah Minimum Kota (UMK).

Ia berpendapat, manajemen perusahaan yang berdiri pada tahun 2003 itu, enggan mempermanenkan karyawan di level bawah, alias operator. Manajemen, lanjut Agus, terkesan hanya mengutamakan status karyawan di bagian staf kantor. ”Kami sudah berulang kali menggelar perundingan lintas instansi termasuk melibatkan Disnaker dan manajemen perusahaan, tapi hasilnya nihil,” ungkap lelaki yang juga menjabat sebagai Sekretaris PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batam ini.

Atas aksi mogok kerja tersebut, manajemen PT Amtek melalui HRD mersepon dengan mengeluarkan surat panggilan kepada seluruh karyawan, agar kembali bekerja seperti biasa. Surat panggilan itu, merupakan surat kedua setelah sebelumnya, manajemen PT Amtek sudah melayangkannya pada demo pertama 17 April lalu.

Dalam surat yang ditandatangani General Manager PT Amtek, Mr Chua Peng Swee disebutkan, aksi mogok kerja itu tidak sesuai prosedur dan tidak mempunyai izin. Bahkan pihak Amtek juga mengaku telah menyerahkan permasalahan ini kepada pihak Disnaker untuk penyelesaiannya. Pihak perusahaan tidak akan membayarkan upah dan subsidi terhitung 17 hingga 18 April karena para karyawan ini, demo tanpa mengatongi izin dan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

Pihak manajemen PT Amtek juga mengatakan, sebelumnya telah diadakan pertemuan antara perwakilan pekerja dengan pihak manajemen. Dalam pertemuan itu telah diputuskan bahwa permasalahan ini akan diserahkan kepada pihak Disnaker.

Saat hendak dijumpai wartawan, petugas satpam yang berjaga mengatakan, kalau manajemen sedang tidak berada di tempat. Pun demikian ketika Batam Pos meminta konfirmasi kepada salah satu dari tiga pihak mewakili PT Amtek yang mengetahui permasalahan ini (seperti tertera dalam surat panggilan kedua), petugas Satpam mengatakan, manejemen sedang sibuk. ”Mereka tidak bisa diganggu,” katanya. (ros)

Giken Tidak Akan Tutup

2007-04-21T15:35:00.000+07:00

Giken Tidak Akan Tutup

Senin, 16 April 2007

BATAM (BP) - Kabag Humas dan Publikasi Otorita Batam (OB), Dwi Djoko Wiwoho mengatakan PT Giken tidak akan tutup. Kepastian ini diperoleh, setelah Otorita Batam (OB) menggelar pertemuan dengan pengelola Citra Buana Batam Industrial Park dan PT Giken, beberapa waktu lalu.

”Mereka mengatakan tidak ada rencana tutup atau hengkang dari Batam. Bahkan dalam pertemuan tersebut, pihak Giken menjelaskan rencana pengembangan perusahaan ke depan dengan melakukan pengiriman karyawan lokal ke luar negeri secara intensif. Pengiriman ini untuk memenuhi standar kriteria terhadap
order mendatang,” kata Djoko dalam rilis yang dikirim kepada Batam Pos, Senin (16/4).

Mengenai persoalan rencana penyitaan gedung yang ditempati PT Giken, Djoko mengatakan karena PT Giken adalah penyewa, maka perusahaan asing ini tidak terlibat sedikitpun dalam persoalan yang terjadi. Persoalan yang terjadi sepenuhnya antara PT Citra Buana Prakarsa dengan para karyawannya.

”Kita telah mendapat penjelasan resmi dari Citra Buana, bahwa proses pengadilan antara pihak Citra Buana Prakarsa dan para karyawannya masih dalam proses pengajuan kasasi di tingkah Mahkama Agung,” jelasnya.

Selain itu, pihak Citra Buana selaku pihak yang menyewakan lokasi ke PT Giken, telah memberikan jaminan kelangsungan perusahaan ini. ”Kita sudah mendapatkan kepastian pihak Citra Buana menjamin kelangsungan operasional PT Giken, jadi tidak benar PT Giken hengkang atau tutup,” tambahnya. (bni)

BPK: Izin TKA Bermasalah

2007-04-21T15:34:00.000+07:00

BPK: Izin TKA Bermasalah

Jumat, 13 April 2007

Dari Hasil Audit yang Diserahkan ke DPR
BATAM (BP) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemberian izin kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, bermasalah. Setidaknya, berdasarkan hasil audit BPK yang diserahkan ke DPR baru-baru ini, sebanyak 271 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan Disnaker Kota Batam menyalahi ketentuan.

Dari hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2005-2006 pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, diketahui bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) selama Tahun Anggaran (TA) 2005 dan TA 2006 (s.d. 30 Juni 2006) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam telah menerbitkan 3.816 IMTA. Jumlah ini terdiri dari 2.831 IMTA untuk tahun 2005 dan 985 IMTA tahun 2006. Dari jumlah izin tersebut, pemasukan yang didapat, tahun 2005 sebesar 2.706.300 dolar AS dan tahun 2006 sebanyak 940.200 dolar AS atau total 3.646.400 dolar AS.

Dari pemeriksaan secara uji petik atas dokumen penerbitan IMTA pada Disnaker Kota Batam diketahui selama tahun 2005 sampai dengan 30 Juni 2006, terdapat 271 IMTA yang perpanjangannya dilakukan setelah masa berlakunya berakhir dan berlaku surut.

Menurut BPK, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-20/MEN/III/2004 tanggal 1 Maret 2004, yang antara lain menetapkan, setiap pemberi kerja harus mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Selain itu, aturan yang sama juga mengatur perpanjangan IMTA tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir. Atas dasar itulah BPK menilai IMTA yang dikeluarkan Disnaker Kota Batam tidak sah.

Menurut BPK, hal itu terjadi karena Disnaker Kota Batam tidak tegas dalam menerapkan ketentuan perpanjangan IMTA. Selain itu, pengawasan dan koordinasi antara Departemen Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja kurang optimal. (ara)

Kadisnaker: Banyak Perusahaan Lalai

2007-04-21T15:32:00.000+07:00

Kadisnaker: Banyak Perusahaan Lalai

Jumat, 13 April 2007

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Batam, Pirma Marpaung tidak membantah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disnaker membuat surat yang ditujukan kepada perusahaan yang lalai agar membayar denda.

”Ada dua hal dari temuan BPK. Pertama IMTA yang kita keluarkan dianggap menyalahi ketentuan dan kedua, Disnaker Kota Batam belum mengenakan sanksi berupa denda karena keterlambatan penyetoran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK). Faktanya memang banyak perusahaan di Batam yang mempekerjakan TKA yang lalai.
Suratnya sudah dibuat dan segera diserahkan,” kata Pirma, Kamis (12/4) kemarin.

Kata Pirma, temuan BPK itu dari laporan tahun 2005 dan bukan tahun 2006. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya setelah menerima laporan BPK tersebut. ”Temuan itu saat baru beberapa bulan saya masuk ke Disnaker. Perusahaan-perusahaan yang lalai sudah ditegur, termasuk meminta mereka membayar denda. Ketentuannya kan jelas, mereka harus bayar denda,” ujarnya yang mengaku tidak hafal data perusahaan yang dikenakan denda.

Dijelaskannya, pengurusan IMTKA sejak dua tahun terakhir kewenangannya bukan lagi di tingkat kabupaten/kota, tetapi langsung ke pusat. Begitu juga penyetoran dana DPKK juga langsung ke pusat. ”Dana DPKK sebesar 100 dolar itu tidak masuk ke kas Disnaker Kota Batam, tetapi langsung ke pusat,” paparnya.

Ditambahkan, dalam laporan BPK tersebut, apa yang dilakukan Disnaker Kota Batam bukan pelanggaran berat. Disnaker Kota Batam hanya diminta secepat mungkin untuk menagih denda sebesar 3.894 dolar AS. (dea)

PT Giken Terancam Tutup

2007-04-21T15:31:00.000+07:00

09 April 2007

PT Giken Terancam Tutup

* Gedung yang Ditempati Bakal Dilelang
* Imbas Kasus Perselisihan Kerja di PT CBP
Batam, Tribun - Sebuah lagi perusahaan elektronik yang beroperasi di Batam terancam tutup. PT Giken yang berlokasi di Kawasan Industri Citra Buana Park (CBP) II Bengkong, terkena imbas dari kemelut antara manajemen CBP dengan 49 mantan sekuriti yang sudah di-PHK.

Selain itu, masalah internal perusahaan mulai dari tunggakan utang membuat manajemen dikejar-kejar suplier dari Singapura dan Malaysia. Inilah yang diduga sebagai alasan PT Giken berencana tutup. Kabar ini pun tidak disanggah kalangan manajemen PT Giken. "Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan manajemen," ujar Manager Accounting Giken, Ahmad Shodiq melalui telepon seluler, Sabtu (7/4).

Shodiq mengaku merasa perlu meluruskan posisi PT Giken dalam kemelut antara CBP-mantan sekuriti. Menurutnya, dalam masalah itu PT Giken tidak terlibat sama sekali. Pasalnya, PT Giken hanya menyewa gedung ke manajemen CBP kendati gedung yang digunakan PT Giken bakal segera dilelang mantan sekuriti sesuai keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Tanjungpinang.

Shodiq mengatakan, kasus tersebut merupakan tanggungjawab General Manager CBP. Ia menegaskan, manajemen telah menyerahkan masalah tersebut kepada CBP.

Sebagaimana diungkapkan, PT Giken menyewa beberapa gedung di CBP II. Sesuai kontrak, pemakaian gedung selama 10 tahun, namun saat ini baru jalan sekitar empat tahun. Dua minggu lalu, PHI telah melakukan sita eksekusi terhadap gedung yang ditempati PT Giken.

Mengenai PT Giken memiliki tunggakan utang dan dikejar suplier, Shodiq mengaku tidak bisa mengungkapkan ke publik karena itu masalah internal perusahaan. Demikian juga kepastian informasi kapan perusahaan tutup.

"Sekarang kami masih aman-aman saja dan karyawan masuk seperti biasa. Kalau info seperti itu (tutup, red) biasalah, tapi saya tak bisa komentar banyak," tambahnya.

Dalam kesempatan berbeda Purchasing Manager Giken, Tan Chor Sui enggan menanggapi informasi bakal tutupnya perusahaan tempat ia bekerja. Saat ditelepon, ia justru mengelak tidak tahu, dan mengatakan salah sambung. "Oh, tak tahu saya. Salah sambung ya," ujarnya.

Padahal sebelumnya, Tan sempat membenarkan informasi tersebut. "Tampaknya tutup. tapi saya belum tahun pastinya," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/4).

Waktu itu, alasan penutupan terkait dengan upaya mantan sekuriti CBP mengajukan lelang gedung yang digunakan PT Giken ke PHI.

Rencana lelang gedung PT Giken ini juga dibenarkan Syahril SH, penasehat hukum mantan sekuriti. "Kami sudah ajukan surat permohonan lelang ke PHI. Nanti, kapan dilelang akan diumumkan lewat media," ujarnya.

Sebagaimana pernah diberitakan Tribun, PHI dalam putusannya Rabu (8/11), memenangkan gugatan mantan sekuriti dengan mewajibkan manajemen CBP membayar hak-hak para sekuriti dengan nilai total Rp 570 juta.

Jumlah ini dihitung dari upah kelebihan jam kerja Rp 440 juta, upah proses Rp 95 juta dan upah cuti Rp 35 juta. Namun setelah waktu ditentukan, manajemen CBP tidak memenuhi putusan tersebut sehingga PHI melakukan sita eksekusi terhadap sebuah gedung milik CBP yang disewakan ke PT Giken.

Informasi bakal tutupnya PT Giken juga meresahkan karyawannya. Seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku khawatir nasibnya bila informasi tersebut benar. "Duh, gimana ya. Udah sekarang jarang lembur, kalau tutup gimana nanti hak-hak kami," katanya. (rud)

PT Giken Dikepung Utang

2007-04-21T15:26:00.000+07:00

PT Giken Dikepung Utang

Jumat, 13 April 2007

BATAM (BP) - Rumor PT Giken Precision Indonesia terancam bangkrut, kian santer beredar. Perusahaan yang bermastautin di kawasan industri Citra Buana Park (CBP) II, Bengkong itu, terindikasi menunggak utang ke sejumlah supplier. Data yang ditelusuri Batam Pos, setidaknya PT Giken belum melunasi payment-nya ke empat supplier besar di Batam yang bergerak di bidang equipment sparepart dan transportasi.

Giken, misalnya, masih berutang ke PT Hakko, perusahaan supplier peralatan suku cadang elektronik dengan nominal yang tak terlalu besar, ”hanya” sekitar 900 dolar Singapura. Namun ini mengindikasikan betapa Giken sesungguhnya memang tengah kalang kabut. ”Laporan marketing kita memang segitu, utangnya di bawah 1.000 dolar Singapura. Hanya kita tak berani menuduh apakah PT Giken tidak mau membayar atau tidak. Yang jelas kita monitor terus,” kata Marketing Executif PT Hakko, Andersen.

Saat disinggung kabar soal bakal tutupnya PT Giken, Andersen mengaku khawatir. Pasalnya, PT Livatech yang lebih dulu hengkang juga menunggak utang ke perusahaannya. ”Sampai sekarang belum dibayar,” ujar dia. Keluhan serupa juga datang dari PT Salam Jaya, perusahaan pensuplai baju karyawan PT Giken. Dibanding PT Hakko, utang Giken ke Salam Jaya lebih besar.

PT Giken Dikepung Utang
BATAM (BP) - Rumor PT Giken Precision Indonesia terancam bangkrut, kian santer beredar. Perusahaan yang bermastautin di kawasan industri Citra Buana Park (CBP) II, Bengkong itu, terindikasi menunggak utang ke sejumlah supplier. Data yang ditelusuri Batam Pos, setidaknya PT Giken belum melunasi payment-nya ke empat supplier besar di Batam yang bergerak di bidang equipment sparepart dan transportasi.

Saat disinggung kabar soal bakal tutupnya PT Giken, Andersen mengaku khawatir. Pasalnya, PT Livatech yang lebih dulu hengkang juga menunggak utang ke perusahaannya. ”Sampai sekarang belum dibayar,” ujar dia.
Keluhan serupa juga datang dari PT Salam Jaya, perusahaan pensuplai baju karyawan PT Giken. Dibanding PT Hakko, utang Giken ke Salam Jaya lebih besar.

Jumlahnya hampir mencapai 21.000 dolar Singapura. Bos Salam Jaya, Afendi mengaku sempat mendengar kabar PT Giken akan tutup. ”Saya langsung tanya ke PT Giken. Mereka sendiri bilang nggak ada masalah,” katanya.
PT Giken, menurut Afendi, adalah satu dari 30-an pelanggannya yang memesan kebutuhan pakaian karyawan. Dengan kondisi makro ekonomi di Batam yang sedang lesu, ditambah gonjang-ganjing sejumlah PMA yang bakal hengkang, membuat Afendi was-was dengan prospek usahanya ke depan.

”Kita semua sekarang terpuruk, consumer susah kami juga lebih susah. Kami berharap pemerintah menginvetarisir perusahaan-perusaahan yang mau collaps itu dan diberikan ke kita,” sebut Afendi.

Bukan cuma PT Hakko dan Salam Jaya mengeluhkan utang yang belum dilunasi PT Giken. PT Fanindo Chiptronik juga terimbas piutang PT Giken sekitar 4.000 dolar Singapura. Hanya, Managing Direktor PT Fanindo, Chandra, mengatakan, pihaknya tidak ingin mengumbar permasalahan ini terlalu jauh. ”Saya tidak mau memperkeruh suasana,” komentar Chandra, singkat.

Sementara itu, dua supplier yang bergerak di bidang jasa transportasi, PT CPPI (Citra) dan PT Nippon Express, juga disebut-sebut tengah bermasalah dalam soal utang-piutang dengan PT Giken. PT Citra malah dikabarkan rugi besar karena Giken berutang sebanyak 100.000 dolar Singapura. Karena utang tersebut, Citra dikabarkan menyetop kiriman barang PT Giken ke Singapura untuk delivery berikutnya.

Lain PT Citra, lain lagi PT Nippon Express. Menurut pimpinan PT Nippon Express, Partogie, meskipun PT Giken selama ini memakai jasa perusahaannya, namun rumor akan tutupnya Giken tidak berpengaruh dengan PT Nippon sendiri. Pasalnya, pembayaran PT Giken dengan sistem all collect. Yakni, tagihan dikenakan ke penerima barang, bukan ke si pengirim. (mon)

Gedung Mau Disita, Karyawan Giken Resah

2007-04-21T15:25:00.000+07:00

Gedung Mau Disita, Karyawan Giken Resah

Rabu, 04 April 2007

BATAM (BP) - Polemik antara PT Citra Buana Prakarsa (CBP) dengan mantan sekuritinya yang berujung pada keputusan hukum penyitaan gedung yang saat ini ditempati oleh PT Giken di Kawasan Indutri Citra Buana Park II Batuampar, membuat karyawan perusahaan sedikit was-was. Mereka berharap, CBP dan mantan sekuritinya serta pemerintah mencari solusi terbaik, sehingga tidak mengganggu aktivitas produksi PT Giken.

”Ini kan polemik CBP dengan mantan sekuritinya. Kami (Giken, red) tak ada sangkut pautnya. Tolonglah pemerintah arif dan bijaksana menyikapi persoalan ini,” ujar Ketua PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Giken, Jefri dalam perbincangan dengan Batam Pos, Selasa (3/4).

Meskipun yang berpolemik CBP dengan mantan sekuritinya, namun jika sampai dilakukan pelelangan terhadap gedung milik CBP yang ditempati PT Giken, sudah tentu hal ini mengganggu aktivitas produksi. Oleh sebab itu, Jefri juga berharap pada CBP untuk duduk kembali dengan mantan sekuritinya, mencari solusi terbaik.

”Kalau memang putusan PHI mewajibkan CBP membayar, bayar saja. Jangan korbankan kami yang sebenarnya tak ada sangkut pautnya dengan kami,” katanya.

Jefri menambahkan, pada dasarnya, polemik CBP dengan mantan sekuritinya sedikit membuat was-was karyawan. Namun, yang paling membuat was-was para karyawan, adanya pernyataan Manager Qurchasing PT Giken di media yang menyebutkan Giken akan tutup. ”Kami masih telusuri, apa benar apa yang dikatakan Manager Qurchasing kami itu. Kami was-was jadinya. Karena setahu kami (karyawan), kondisi Giken baik-baik saja,” kata Jefri. (nur)

Nasib UMS Pariwisata Belum Jelas

2007-04-21T15:24:00.000+07:00

Nasib UMS Pariwisata Belum Jelas

Rabu, 04 April 2007

BATAM (BP) - Nasib Upah Minimum Sektoral (UMS) Pariwisata 2007 hingga kini belum jelas. Belum sekali pun serikat pekerja pariwisata dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) duduk bersama membahas masalah ini. PHRI sendiri baru mau membahas setelah kepengurusan baru dilantik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Pirma Marpaung mengatakan, pembahasan UMS Pariwisata 2007 sudah sering dijadwalkan, tapi pihak PHRI tak pernah hadir. Konsekuensinya, belum ada kesepakatan nilai UMS Pariwisata 2007.

”Kalau UMS dibahas bipartit, pemerintah tak bisa memaksa untuk membahasnya. Sejauh ini belum ada titik temu. Saya sudah lapor kondisi ini ke Wali Kota dan Gubernur,” kata Pirma, Selasa (3/4) kemarin di Sekupang.

Di tempat terpisah, Ketua PHRI Batam, Zukriansyah alias JJ mengaku, sengaja tak datang dalam pembahasan UMS Pariwisata. Ada sejumlah alasan, diantaranya kepengurusan PHRI yang baru belum dilantik dan kedua, PHRI merasa dirongrong untuk membahas UMS Pariwisata.
”Kalau sudah dilantik, barulah kita mau membahasnya. Legalitasnya ada, tak seperti sekarang. Apakah nilainya naik atau turun, tergantung pembahasan. Pelantikan minggu kedua April,” kata JJ, kemarin.

Menurutnya, sebagai penggagas UMS sejak awal, seharusnya PHRI tak seharusnya disudutkan. ”Kenapa sektoral lain tak dibahas, seperti elektronik atau bidang lain. Dalam Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja, red) Nomor 1 Tahun 1999, UMS tetap dibahas meski asosiasinya di tingkat kabupaten/kota tak ada. Kan masih ada asosiasi hulu, Apindo,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata SPSI Kota Batam, Immanuel D Purba mengaku sangat kecewa karena PHRI Kota Batam tak hadir dalam setiap pembahasan UMS pariwisata. Kata dia, pekerja berjuang meningkatkan upahnya yang sudah digariskan dalam Permenaker Nomor 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

”Lelah kita, bagaimana mau memperjuangkan UMS, pembahasan saja mereka tak mau datang,” kata Immanuel, pekan lalu. Sekedar informasi, UMS Pariwisata tahun 2006 sebesar Rp855.70. Berbeda dengan UMS Pariwisata, UMS industri berat tahun 2007 disepakati Rp926.000 atau naik 7,67 persen dari Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2007 sebesar Rp860.000.(dea)

Kasasi CBP Ditolak MA

2007-04-21T15:22:00.000+07:00

Kasasi CBP Ditolak MA

Selasa, 03 April 2007

Gedung PT Giken Segera Dilelang
BATAM (BP) - Permohonan Kasasi ke Mahkama Agung (MA) oleh Manajmen Citra Buana Prakarsa (CBP) atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang terkait kasus hak normatif sekuriti CBP, ditolak oleh MA. Gedung miliki CBP di Kawasan Industri Citra Buana Park II di Batuampar, yang saat ini ditempati oleh PT Giken, hampir dapat dipastikan dilelang. Pemohon sudah mengajukan surat pelelangan ke PHI pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Data yang diperoleh Batam Pos dari Syahril (wakil pemohon/SBSI) menyebutkan, penolakan MA atas kasasi CBP tersebut tertuang dalam Surat MA Nomor:147/92/A/PHI/07/Sk.Perd, tertanggal 9 Maret 2007. Selain menolak kasasi, putusan PHI Tanjungpinang juga bisa dilaksanakan. ”Jadi Rabu (4/4) ini dan Rabu (11/4) depan, kami akan umumkan pelelangan gedung CBP yang ditempati Giken,” ujar salah satu mantan sekuriti CBP yang mengajukan permohonan sita tersebut, Syahril kepada Batam Pos, Senin (2/4).

Setelah dua kali pengumuman lelang itu, langkah selanjutnya, kata Syahril, akan dilayangkan surat agar gedung milik CBP yang saat ini ditempati PT Giken, segera dikosongkan. Jangka waktu yang diberikan satu minggu. Jika satu minggu tak juga dikosongkan, maka surat permintaan pengosongan kedua menyusul. Jika tidak juga dikosongkan, maka baru dilakukan pengosongan paksa.
”Gimana lagi. Itulah konsekuensinya, jika pihak CBP tidak mau melaksanakan putusan PHI Tanjungpinang,” ujar Syahril.

Syahril mengatakan, putusan PHI Tanjungpinang Nomor 05/G/2006/PHI.PN.TPI tertanggal 12 Januari 2007 adalah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Karena perkara ini menyangkut hak normatif karyawan, maka tidak ada perlawanan hukum yang bisa dilakukan lagi, termasuk ke MA. Lain halnya jika kasus PHK, maka masih ada peluang untuk kasasi ke MA. ”Jadi percuma mereka melakukan perlawanan hukum,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, putusan tersebut menyebutkan CBP diwajibkan membayar kelebihan cuti tahunan para sekuriti itu sekitar Rp19.682.400. Kemudian uang proses Rp95.440.000 dan uang kelebihan jam lembur Rp340.559.000. Total yang wajib dibayarkan Rp455.681.533.
PHI dalam putusan itu, juga menjadikan satu unit gedung di Lot 2 Kawasan Industri Citra Buana Park II yang saat ini ditempati oleh PT Giken sebagai jaminan. Jika CBP tidak membayarkan kewajibannya itu, maka gedung milik CBP yang ditempati PT Giken itu akan disita.

Sekadar mengingatkan juga, Direktur Utama CBP Jong Hoa sudah melayangkan surat kasasi ke MA. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi ke MA No.18/kas.G/PHI/PN.TPI tertanggal 12 Maret 2007. Juga menunjukkan surat penolakan sita eksekusi No.017/CBP-Um/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007. Kemudian surat pemberitahuan salah prosedur penetapan hukum No.019/CBP-Um/III/07 tertanggal 22 Maret 2007.

Kembali ke Syahril. Ditanya, apakah tidak ada pertimbangan lain, mengingat di gedung itu ada 2.000 karyawan menggantungkan periuk nasinya? Syahril mengatakan, pihaknya tak ada kaitannya dengan PT Giken. Pihaknya hanya berperkara dengan CBP. Oleh sebab itu, yang punya hubungan dengan Giken adalah CBP selaku pemilik gedung.

Semua terpulang pada CBP, kata Syahril. Jika CBP tidak mau membayarkan kewajibannya sesuai dengan putusan PHI Tanjungpinang, maka sesuai putusan itu juga, gedung yang ditempati Giken segera di kosongkan secara paksa, jika dua kali permintaan pengosongan tidak dilaksanakan.
”Masih ada peluang untuk membayarkan kewajiban CPB itu, sebelum pengumuman lelang dan pengosongan paksa gedung milik CBP yang ditempati PT Giken,” kata Syahril.

Sementara itu, Accounting Manager PT Giken Ahmad Sodiq yang dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (2/4) petang terkait masalah ini mengatakan, sebenarnya yang bermasalah itu bukan PT Giken. Yang bermasalah CBP dengan pemohon. Namun, ia tak menafikan jika kasus tersebut bisa berimbas pada PT Giken. Apalagi, jika gedung tersebut harus dikosongkan. Sudah tentu, aktifvitas produksi terganggu.
”Kalau gedung disita negara, tentu kita harus pindah. Tapi sebenarnya kita tak ada kaitannya dengan kasus CBP. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke pak Syamsudin (HR Manager PT Giken),” katanya.
Ditanya soal informasi yang menyebutkan bahwa PT Giken akan tutup, selain disebabkan kasus CBP dengan pemohon, juga ada persoalan internal Giken, Sodiq enggan berkomentar.

SPSI
Ketua SPSI Kota Batam Edwin Haryono yang ditanya soal nasib rekan-rekan mereka di PT Giken yang terancam jika gedung yang disewa sekarang harus dikosongkan mengatakan, semestinya pihak CBP menempuh jalur diplomasi dengan pihak pemohon dan tetap membayarkan kewajiban mereka itu, sesuai dengan putusan PHI Tanjungpinang. ”Kan bisa nego, dibayar dua kali atau apalah. Jangan mengorbankan ribuan karyawan di PT Giken,” katanya.

Edwin menilai, CBP memiliki kemampuan membayarkan kewajibannya itu. Apalagi angkanya tidak sampai setengah miliar rupiah. Pengurus SPSI Anggoro menambahkan, pihaknya juga berharap ada solusi terbaik, supaya persoalan tersebut tidak berimbas pada karyawan PT Giken. ”Jangan sampai terjadi Livatech ke-2,” katanya.(nur)

Tiga Pekerja Galangan Kapal Terbakar

2007-04-21T15:21:00.000+07:00

Kamis, 29 Maret 2007

BATAM (BP)- Zulfadri, Parsauran Simanjuntak, dan Arius, tiga pekerja galangan kapal (shipyard) menderita luka bakar saat melakukan pengelasan dan pemasangan pipa kapal di PT Jaya Asiatic Shipyard, Tanjunguncang, Rabu (28/3) sekitar pukul 11.15 WIB. Karena luka yang dideritanya, mereka terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Batam.

Mereka bertiga adalah karyawan PT Jan Sunjaya Pusaka yang mengerjakan kapal milik PT Jaya Asiatic Shipyard. Dua korban, Zulfadri dan Parsauran Simanjuntak menderita luka bakar akibat kena semburan api. Namun yang paling parah adalah Zulfadri. Pria ini menderita luka bakar pada sekujur kaki kiri, tangan kiri, sebagian kaki kanan dan tubuhnya melepuh.

Sementara Parsauran kehilangan rambut dan wajahnya sedikit menghitam akibat semburan api itu. Korban lainnya adalah Arius. Tapi pria ini hanya menderita luka lecet dan keseleo sehingga sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit setelah mendapat perawatan.
”Korban sebenarnya hanya satu. Dua lainnya karena imbasnya saja. Yang satu terakhir ini karena lari menghindar dan terjatuh,” ujar Kasat Keselamatan Pengamanan Kapal (Kespampal) PT. Jaya Asiatic Shipyard, Haposan kepada wartawan, kemarin.

Menurut Haposan, penyebab munculnya semburan api ini, diduga karena percikan las yang terjatuh masuk ke dalam dek kapal. Pasalnya saat kedua korban melakukan pemasangan pipa, tidak sedikit pun menggunakan alat yang bisa menimbulkan api.
”Peristiwa ini terjadi di dalam kapal. Di ruang bawah yang baru dicat. Kalau habis dicat itu kan masih ada gasnya, ada tiner. Lalu ada percikan api yang masuk, kemungkinan dari las yang berasal dari ruangan lainnya,” jelas Haposan.

Begitu percikan api mencapai lantai kapal, muncul semburan api. Api yang hanya sekelebat itu menyambar tubuh Zulfadri dan Parsauran yang sedang duduk di atas pipa. ”Saya berdua memasang baut pipa. Kami sedikit pun tidak menggunakan api. Jadi tidak tahu tiba-tiba muncul semburan api,” kata Parsauran yang ditemui di RSUD, petang kemarin.

Semburan api itu menyambar sisi kiri tubuh Zulfadri. Sementara Parsauran yang agak jauh sedikit terkena bagian wajah dan kepala. Karena kuatnya semburan api itu, kedua korban terlempar. Sedangkan Arius yang berada sekitar lima meter dari semburan api itu berusaha menghindar dengan menjauhi api itu. Tapi ia terjatuh dan mengakibatkan telapak tangannya keseleo. Karena semburan api hanya sekelebat, tidak sedikit pun bagian kapal yang ikut terbakar.
”Setelah terkena semburan api itu, kami masih sadar. Hanya hilang konsentrsi saja. Kami keluar dari ruangan itu, baru mendapat pertolongan,” ungkap Parsauran.

Ketiganya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Zulfadri harus mendapat perawatan intensif karena luka bakar yang dideritanya begitu parah. Zulfadri hanya bisa berbaring dan harus disuapi untuk makan. Sedangkan Parsauran masih bisa duduk karena tubuhnya tidak banyak yang menderita luka bakar. Hanya rambutnya yang habis dan wajahnya menghitam.

Untuk menyelidiki lebih lanjut peristiwa tersebut, polisi dari Polsek Tanjunguncang melakukan olah tempat kejadian sore kemarin. Selain itu, polisi meminta keterangan Kasat Kespampal, Haposan. ‘’Anggota sudah melakukan pengecekan ke lapangan,” jawab Kapolsek Tanjunguncang, AKP Budhi Rayadi, ketika dikonfirmasi kasus ini, kemarin. (uma)

Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

2007-04-21T15:18:00.000+07:00

Melihat Kembali Nasib Karyawan Livatech

Rabu, 28 Maret 2007

Setia Jaga Aset Meski Status Tak Jelas

BATAM (BP) - Sekitar tiga puluh orang perempuan yang tampak bosan, duduk di kursi-kursi kayu yang disusun membentuk dipan. Di antara mereka ada yang menonton TV, tiduran atau sekadar ngobrol. Kegiatan seperti ini harus mereka jalani pasca hengkangnya perusahaan elektronik yang mulai beroperasi tahun 1994 tempat mereka bekerja.

Melewati pagar biru perusahaan, tampak terpasang sebuah televisi 29 inch buatan Livatech, persis di sisi kiri pintu masuk. Televisi ini sengaja mereka ambil dari showroom mereka. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk hiburan karyawan yang datang setiap hari. TV ini, diakui mereka hidup hampir 24 jam sehari selama dua bulan terakhir. ”Kami jaganya kan di luar, tidak boleh masuk. Kalau tidak ada TV dan tidak ada kegiatan, kami mau ngapain?” kata salah satu karyawan jaga sore yang Batam Pos temui kemarin.

Setiap hari, 300 karyawan harus menandatangani daftar hadir sebagai tanda mereka masih peduli dengan perusahaan. Mereka dibagi dalam tiga shift; normal, second dan malam. Setelah menandatangani absen, mereka boleh pergi nyambi kerja lain. Seperti karyawan laki-laki yang kebanyakan menjadi pengojek. ”Kita juga tidak bisa melarang mereka menghidupi keluarga, yang penting mereka datang,” kata Bendahara SPMI Livatech, Evi Bena Avanti.

Saat ditanya sampai berapa lama mereka akan terus seperti itu, Eva hanya menjawab akan menunggu sampai aset terjual dan gaji mereka dibayar. Jika penjualan tidak mencukupi membayar gaji mereka? ”Mau bagaimana lagi. Kami telah berusaha. Yang jelas, kami terus melakukan hearing ke dewan dan dinas,” jawabnya.

Selama sekitar dua bulan tanpa kepastian itu, mereka bisa dikatakan makan dari kepedulian FSPMI, PUK, Dinsos, Disnaker dan pihak yang peduli. Tak jarang mereka harus berhemat dengan lauk seadanya. ”Siang tadi, misalnya (kemarin, red), kami makan dengan mi instan,” aku mereka yang kebanyakan pasrah dengan keadaan itu.

Berdasarkan pengakuan Eva, keadaan mereka semakin buruk. Tak hanya keluhan karyawan yang mulai bosan dan putus asa, tapi juga kondisi dapur mereka. Termasuk susu bagi balita para karyawan yang telah habis dan sampai sekarang belum ada sumbangan lagi.
Dalam seminggu, pengeluaran mereka, khusus untuk dapur umum sekitar Rp9 juta. ”Saat ini, keuangan SPMI, hanya cukup untuk menanggung pengeluaran selama satu bulan, dengan asumsi masih terus ada sumbangan dari FSPMI pusat dan dinas,” kata bendahara SPMI Livatech ini lagi.
Belum berakhir sampai di sana, Jumat (23/3) sore lalu, air yang biasa mereka gunakan untuk keperluan masak, wudhu dan sebagainya, terpaksa diputus. Alasannya, karena mereka sudah tidak membayar selama hampir tiga bulan. Kondisi ini, mau tak mau, membuat mereka harus membeli air dari tanki ATB. ‘’Sabtu malam, kami terpaksa beli air sebanyak enam ton dari ATB. Harganya Rp350.000. Tapi Minggu malam, langsung habis,” kata Eva lagi.

Karena untuk meng-cover keperluan karyawan yang berjaga, mereka membeli air lagi pada Senin pagi. Kali ini mereka membeli sebanyak lima ton, namun dengan harga yang lebih rendah, yaitu Rp190.000. ”Kami tidak tanyakan kenapa harganya murah. Asumsi kami karena pemesanan kedua kami lakukan pada jam kerja,” kata karyawan yang dulunya trainer Livatech ini.
Pemutusan aliran air ersih ke pabrik Livatech ini disesalkan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam Ria Saptarika. ”Masalah Livatec dalam proses hukum. Setidaknya masih ada aset perusahaan yang bisa jadi jaminan. Sekarang ATB memutus aliran air ke sana, padahal pekerja sangat membutuhkannya,” kata Ria.

Humas PT ATB Adang Gumilar yang dikonfirmasi Batam Pos terkait pemutusan aliran air ini mengaku terpaksa dilakukan karena Livatec menunggak tagihan air yang cukup besar dan juga tak ada yang menjamin. “Mereka menunggak dan tak ada jaminan siapa yang membayar,” kata Adang melalui short message service (SMS).

Sambil menunggu hujan reda, Batam Pos memperhatikan keadaan sekitar perusahaan milik pemodal Malaysia dan Singapura ini. Di halaman tampak dua mobil Toyota, satu lori sedang dan satu forklift. Mereka mengatakan, lori dan mobil lain sudah disita. Sedangkan di bagian depan, tertanam tiga tiang bendera, masing-masingnya adalah bendera Merah-Putih, bendera FSPMI dan bendera Livatech.
Hanya saja, jika bendera Merah-Putih dan bendera FSPMI dikibarkan seperti biasa, bendera Livatech dikibarkan setengah tiang. Para karyawan sengaja memasang bendera ini setengah tiang sebagai tanda berkabung atas kondisi mereka dan Livatech. ‘’Dari mulai ada kasus, kami pasang begitu,” kata mereka.

Keadaan ini mereka terima dengan pasrah yang terpaksa. Dalam status ini pun, mereka masih enggan dikatakan mantan karyawan. Karena belum ada pengalaman kerja, jadi mereka menganggap masih berhak disebut karyawan Livatech. ”Nama ini memang tak membanggakan. Tapi kami tetap akan jaga aset ini, walau sebagai karyawan STJ (Status Tak Jelas, red),” kata salah satu karyawan dan disetujui yang lain.

Citra Buana Tolak Eksekusi

2007-04-21T15:11:00.000+07:00

Citra Buana Tolak Eksekusi

Sabtu, 24 Maret 2007

Soal Kasus Perburuhan
BATAM (BP) - Manajemen PT Citra Buana Prakarsa (CBP) selaku pemilik dan pengelola kawasan industri Citra Buana Park II, Batuampar menolak sita eksekusi satu unit gedung mereka yang disewa PT Giken Precicion Indonesia oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang, Jumat (23/3) kemarin.

”Kami menolak total, karena kami masih melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA),” ujar Direktur Utama PT CBP Jong Hoa kepada tim PHI Tanjungpinang dan pemohon di kantor Citra Buana Park II.
Sebelum Tim PHI dan Pemohon bertemu dengan Dirut CBP Jong Hoa, sempat terjadi ketegangan di depan pintu masuk kawasan industri itu. Beberapa mantan sekuriti CBP yang dalam hal ini berstatus sebagai bagian pemohon eksekusi, ditolak oleh petugas keamanan di kawasan Industri Citra Buana Park II.

”Saya perintahkan anda keluar dari tempat ini. Keluar, ayo keluar, kalau tidak, saya hajar kamu di sini,’’ bentak seorang petugas keamanan CBP II berpakaian safari coklat kepada dua mantan sekuriti yang terlanjur masuk ke kawasan industri itu.

Mantan sekuriti ini, akhirnya memilih keluar dan duduk bersama sejumlah rekannya di depan pintu gerbang kawasan industri itu. Tak lama berselang, petugas keamanan CBP tadi mendatangi mantan sekuriti CBP yang duduk di luar pagar pintu masuk, sambil memperingatkan, ”Kalau kalian macam-macam, mau buat keributan di sini kalian berhadapan dengan saya’’.

Sekadar mengingatkan, pada 2006 lalu, sejumlah sekuriti CBP demo, karena kelebihan cuti tahunan dan upah kelebihan jam lembur mereka tak dibayarkan oleh CBP. Demo sekuriti itu, berbuntut pada pemecatan mereka.

Kasusnya kemudian dibawa ke PHI Tanjungpinang. Oleh PHI Tanjungpinang, kasus ini dimenangkan oleh sekuriti ini. CBP selaku tergugat kalah.

Sesuai putusan PHI Tanjungpinang Nomor 05/G/2006/PHI.PN.TPI tertanggal 12 Januari 2007, CBP diwajibkan membayar kelebihan cuti tahunan para sekuriti itu sekitar Rp19.682.400. Kemudian uang proses Rp95.440.000 dan uang kelebihan jam lembur Rp340.559.000. Total yang wajib dibayarkan oleh CBP setelah putusan itu keluar adalah Rp455.681.533.

PHI dalam putusan itu, juga menjadikan satu unit gedung di Lot 2 Kawasan Industri Citra Buana Park II yang saat ini ditempati oleh PT Giken sebagai jaminan. Jika CBP tidak membayarkan kewajibannya itu, maka gedung milik CBP yang ditempati PT Giken itu akan disita. Sita eksekusi yang ditetapkan jatuh pada Jumat (23/3) kemarin. Itulah sebabnya, tim eksekusi PHI yang dipimpin oleh Panitera (Sekretaris) PHI Tanjungpinang, Syafri bersama beberapa rekannya dan pemohon Syahril, datang ke kawasan industri ini untuk eksekusi.

Tak hanya mantan sekuriti CBP itu yang dilarang masuk. Perwakilan pemohon eksekusi, Syahril, juga sempat dibentak petugas keamanan CBP II. ”Anda juga keluar, saya tahu siapa Anda. Keluar, saya perintahkan Anda keluar,’’ tegas pria bersafari coklat ini sambil menunjuk ke arah Syahril.

Dibentak, Syahril tak bergeming. ”Saya ini pemohon,’’ katanya. Melihat Syahril tak bergeming, petugas keamanan CBP II itu, mendekati Syahril sambil membentak dan meminta untuk keluar dari kawasan industri itu. Namun dicegah oleh Sekretaris Panitera PHI Tanjungpinang, Syafri. ”Tenang pak, dia ini pemohon,’’ ujarnya.

Keteganganpun reda. Namun, setiap pengendara yang akan masuk ke kawasan industri ini diinterogasi. Mereka yang tak memiliki kepentingan, tidak diperkenankan untuk masuk. Hanya mobil dan kendaraan roda dua yang dikenal sekuriti boleh masuk. Pintu kawasan industri ini ditutup. Baru dibuka ketika ada karyawan atau pihak penyewa yang akan keluar atau masuk.

Tak lama kemudian, tim ini menuju kantor kawasan industri ini yang berjarak sekitar 500 meter dari pintu gerbang. Tepatnya di depan pintu masuk PT Giken, di samping kantin kawasan industri ini. Di kantor CBP, telah menunggu Dirut CBP Jong Hoa bersama sejumlah stafnya. Tampak juga hadir HRD Manager PT Giken Syamsudin.

Setelah menyampaikan amar putusan PHI Tanjungpinang, Jong Hoa langsung menyampaikan penolakan terhadap sita eksekusi itu.

Selain masih dalam proses kasasi, CBP juga menilai putusan PHI itu salah prosedur. Jong Hoa menunjukkan beberapa dokumen antara lain Akta Pernyataan Permohonan Kasasi ke MA No.18/kas.G/PHI/PN.TPI tertanggal 12 Maret 2007. Juga menunjukkan surat penolakan sita eksekusi No.017/CBP-Um/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007. Kemudian surat pemberitahuan salah prosedur penetapan hukum No.019/CBP-Um/III/07 tertanggal 22 Maret 2007.
”Kita tunggu dululah hasil kasasi,’’ kata Jong Hoa.

Kendati menolak sita eksekusi, Jong Hoa masih mempersilahkan PHI dan Pemohon untuk melihat gedung yang akan PHI sita itu. Dengan ditemani kepolisian dan sekuriti PT Giken, tim PHI dan pemohon melakukan pemetaan gedung tersebut.

Beri Waktu Satu Minggu
Sementara itu, Pemohon, Syahril yang ditanya soal penolakan CBP untuk sita eksekusi gedung tersebut mengatakan, bahwa putusan PHI Tanjungpinang sudah putusan tetap (inkra) dan tidak ada lagi upaya hukum di belakangnya.
Oleh sebab itu, jika CBP masih tetap ngotot untuk menolak eksekusi gedung tersebut, maka PHI akan melakukan langkah berikutnya, yakni pelelangan gedung tersebut.

Hal ini juga dibenarkan oleh Panitera PHI Sayfri. Tapi, ia masih memberi peluang CBP untuk mencari solusi terbaik permasalahan ini. ”Kami kasih waktu satu minggu. Kalau tak dibayarkan juga, ya lelang. Sudah ada yang mau beli kok,’’ kaya Syahril. (nur)

Pasal 37 Ranperda Naker Menakutkan

2007-03-21T12:46:00.000+07:00

Pasal 37 Ranperda Naker Menakutkan

Rabu, 21 Maret 2007

BATAM (BP) - Pasal-pasal di Ranperda tentang Pola Pengaturan Hubungan Industrial atau Ranperda Naker, khususnya pasal 37, bisa membuat orang takut mendirikan perusahaan di Batam. Karena itu Ranperda itu perlu disempunakan lagi.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Legislasi (Panleg) DPRD Batam Sahat Sianturi, kemarin. ”Orang akan takut membuat perusahaan di Batam. Isi Ranperda ini bisa buat orang mikir bila ingin inves di Batam. Padahal, kita harus sama-sama menjaga agar Batam ini tetap kondusif,” tukas Sahat kemarin.

Sahat kemarin terlihat berhati-hati dalam mengomentari Ranperda Naker itu. Ia beralasan, Panleg baru akan memulai melakukan pembahasan, belum masuk dalam menelaah isi Ranperda itu.
Disinggung soal Bab IX tentang fasilitas kesejahteraan pekerja atau buruh dalam Pasal 37 di Renperda itu, Sahat mengatakan, akan menyempurnakannya. Dalam pasal itu ada 12 fasilitas untuk pekerja yang harus disediakan oleh setiap perusahaan. Di antaranya, tempat penitipan bayi, pelayanan KB, fasilitas ibadah, fasilitas kantin, fasilitas istirahat, perumahan, angkutan dan lainnya.
”Di situ disebutkan setiap perusahaan. Apakah kalau perusahaan itu hanya punya dua atau tiga karyawan juga wajib menyediakan tempat penitipan bayi. Pasal ini perlu disempurnakan lagi,” katanya.

Sahat membandingkan pasal 37 dalam Ranperda itu dengan Pasal 100 UU Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di Pasal 100 UU Nomor 13 Tahun 2003 ada kewajiban perusahaan menyediakan fasilitas bagi pekerja, tapi dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Di ayat 3 Pasal 100 itu, ada aturan yang menyatakan bahwa kewajiban perusahaan soal fasilitas itu diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan di Pasal 37, semua perusahaan diwajibkan tanpa memandang besar kecilnya perusahaan.

Selain Pasal 37, Sahat juga mengkritisi ketentuan umum di Ranperda itu tentang definisi perusahaan. Di Ranperda itu disebut, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang per seorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Juga disebut perusahaan, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
”Apakah kalau saya cuma punya dua pegawai, wajib menyediakan tempat penitipan bayi atau semua fasilitas di Ranperda itu. Kalau disahkan seperti itu kan perusahaan jadi wajib. Ini bisa bikin orang mikir investasi di Batam,” tukasnya. (med)

Pesangon Belum Jelas, Pekerja Livatech Demo Lagi

2007-03-21T12:43:00.002+07:00

Pesangon Belum Jelas, Pekerja Livatech Demo Lagi

Rabu, 21 Maret 2007

BATAM (BP) - Tim Likuidator PT Livatech Elektronik Indonesia, Hariara, yang datang ke PT Livatech, Selasa (20/3) sore kemarin, disambut aksi demo karyawan Livatech. Mereka memprotes keras sikap manajmen yang belum memberikan kepastian waktu dan besaran pesangon mereka.

”Nasib kami masih terkatung-katung. Kami ingin kepastian dan itu harus ada komitmen hitam di atas putih, tidak hanya ucapan semata,” tegas Ketua PUK SEE SPMI PT Livatech, Jhon Mauritz, disela-sela aksi itu. Hariara sendiri sempat melontarkan janji kepada karyawan Livatech yang hadir, bahwa manajmen Livatech bersedia membayarkan pesangon. Jaminannya adalah dirinya dan itu akan diusahakan dalam tiga bulan atau jika bisa dalam satu bulan ke depan. Namun, sejumlah karyawan meragukan. Menurutnya, harus tetap ada hitam di atas putih, tidak cukup dengan retorika saja.

Tak hanya itu, sejumlah karyawan juga mempertanyakan keberadaan Hariara yang mengaku bagian Tim Likuidator PT Livatech. Sejatinya, kata sejumlah karyawan, jika memang Hariara bagian dari Tim Likuidator, seharusnya datang bersama dengan anggota tim lainnya yang komponennya terdiri dari unsur manajmen perusahaan, pemerintah, karyawan dan pihak terkait lainnya.

Beberapa karyawan sempat terlihat sedikit emosi melihat Hariara yang belum bisa memberikan kepastian waktu pembayaran pesangon mereka. Beberapa kali terdengar suara riuh tanda tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hariara. Namun, mereka masih bisa menahan diri. Tak lama berselang, Hariara bergegas meninggalkan perusahaan itu, tanpa memberikan kepastian besaran dan waktu pembayaran pesangon. (nur)

Terkait soal gaji bulan Januari yang dijanjikan akan dibayarkan sisa 50 persen, setelah sebelumnya dibayarkan 50 persen, Jhon mengatakan, sampai saat ini juga belum ada kepastian pembayaran sisa 50 persennya lagi.

Pihak Likuidator, kata Jhon, pernah meminta agar karyawan meninggalkan perusahaan itu, supaya mereka bisa melelang aset yang ada. Namun, pentolan-pentolan karyawan Livatech menolak, karena tak ada jaminan jika mereka meninggalkan perusahaan itu, hak mereka dibayarkan. ”Harusnya buat perjanjian dulu dan perjanjian itu didaftarkan ke pengadilan,” tegas beberapa pengurus PUK SEE SPMI PT Livatech.

Jhon dan sejumlah karyawan PT Livatech lainnya, akan tetap bertahan di perusahaan itu, sampai ada kejelasan hak-hak mereka dibayarkan. Untuk itu, mereka meminta manajmen perusahaan segera merundingkan kepastian waktu dan besaran pembayaran pesangon. ”Segala sesuatunya sudah kami percayakan pada tim Advokasi SPMI Kota Batam. Jadi, manajmen Livatech silahkan berunding dengan tim advokasi itu. Sementara, kami tetap menjaga aset yang ada,” kata Jhon. (nur)

Hak Pekerja Belum Terakomodir

2007-03-21T12:43:00.001+07:00

Hak Pekerja Belum Terakomodir

Sabtu, 17 Maret 2007

Batam (BP) - Serikat Pekerja mendesak Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Perda Ketenagakerjaan (Naker) untuk segera menyempurnakan isi rancangan perda tersebut. Mereka menilai 99 persen materi ranperda itu, adalah jiplakan atau copy paste dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Itulah sebabnya, masih banyak substansi terkait persoalan ketenagakerjaan di Batam yang belum diakomodir.

”Pansus jangan vakum, secepatnya penyempurnaan itu dilakukan, agar bisa disahkan,” ujar Wakil Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Batam, Anto Sujanto kepada wartawan di Batam
Centre, Jumat (16/3).

Anto mengatakan, persoalan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam Ranperda Naker itu antara lain, persoalan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan masalah outsourching. Pada prakteknya di lapangan, PKWT masih ditabrak oleh sejumlah perusahaan. Tak sedikit pekerja yang hanya di kontrak terus menerus, tanpa ada kejelasan status permanen.

Begitupun dengan outsoursching yang marak di Batam. Sejatinya, outsourching tidak dibenarkan untuk perusahaan yang melakukan produksi secara terus menerus. Namun kenyataanya di Batam, itu dilanggar. ”Makanya perlu diatur di Perda,” katanya.

Substansi lainnya, masalah jaminan hari tua (JHT). Pencairan JHT jika suatu perusahaan tutup, tidak perlu menunggu sampai 6 bulan. Pasalnya, karakteristik pekerja di Batam sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pekerja di Batam umumnya pendatang atau disebut juga pekerja AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah).

Jika harus menunggu sampai enam bulan, maka tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja. Sewa rumah, biaya makan, transportasi dan lain-lain. Sementara mereka tidak bekerja lagi. Ini bisa menimbulkan persoalan sosial. ”Kalau pekerja daerah lain, masih bisa bertahan karena masih ada rumah orangtua mereka, tapi kalau di Batam mereka nyewa. Ini yang belum diatur juga dalam Ranperda Naker itu,” ungkap Anto. (nur)

Apindo Tolak Ranperda Naker

2007-03-21T12:40:00.000+07:00

Apindo Tolak Ranperda Naker

Selasa, 20 Maret 2007

Dinilai Mengancam Dunia Investasi
BATAM(BP) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan (Naker) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam. Apindo menilai ranperda itu bisa mengancam dunia investasi di Batam.

”Kalau ranperda disahkan, Batam akan jadi bumi hangus. Industri terancam. Mau jadi apa Batam ini tanpa industri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau industri banyak yang tutup,” tegas Ketua Apindo Batam, Abidin Hasibuan kepada Batam Pos, kemarin.

Penolakan Apindo, kata Abidin, sebenarnya sudah lama disampaikan. Bahkan, sudah dua kali melayangkan surat ke Pansus Naker atau Komisi IV, bahwa Apindo tidak akan mengikuti rumusan Ranperda Naker itu. ”Itu sebabnya, Apindo tidak perlu lagi datang memenuhi undangan pansus, karena sejak awal sebenarnya pansus sudah tahu sikap Apindo yang tidak mau ikut rumusan ranperda itu. Jadi saya kecewa sekali dengan pernyataan Karles Sinaga,” katanya.

Aalasan mengapa Apindo menolak hadir dalam pembahasan dan menolak keberadaan Ranperda Naker itu, Bos Sat Nusapersada ini menegaskan, Apindo masih menunggu janji Pemerintah Pusat yang akan menurunkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengupahan, terkait UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Naker.

Selain itu, Apindo juga masih menungu lahirnya regulasi tentang kawasan ekonomi khusus (Special Economic Zone/SEZ) yang hingga saat ini belum jelas kepastiannya. Alasan lainnya, kondisi perekonomian di Batam saat ini sangat memprihatinkan.
Abidin menyebutkan, kondisi industri di Batam dalam keadaan darurat. Perusahan banyak yang tutup. Bahkan, di beberapa media Internasional memberitakan kalau industri yang akan hengkang dari Batam ada enam, salah satunya Livatech yang sudah positif hengkang.

Seharusnya, hengkangnya Livatech cukup menjadi pelajaran penting bagi Batam. Apalagi yang menjadi korban ada 1.300 karyawannya yang kini belum jelas nasibnya. Gaji mereka tidak dibayarkan, tunjangan hari tua (JHT) juga belum dibayarkan, begitupun dengan pesangon mereka.
Ia tak menafikkan, jika hengkangnya Livatech tak terlepas dari sepinya order ke perusahaan itu. Menurutnya, sepinya order ke Livatech maupun perusahaan lainnya, akibat tingginya biaya produksi (high cost) di Batam. Itu terjadi akibat banyaknya oknum yang ”memeras” pengusaha, birokrasi yang seperti hantu, aturan-aturan yang kurang berpihak dan provokasi oknum tertentu sehingga pengusaha dibuat tak nyaman.

Abidin mencium indikasi sindikat yang sengaja mengobok-obok Batam, agar industri yang ada hengkang. Beberapa negara siap menampungnya. Tak hanya itu, harga listrik, air (45 persen lebih mahal) dan komponen produksi lainnya di Batam sangat tinggi dibandingkan Malaysia. Padahal dalam Kepres 17 dikatakan, tidak boleh ada upaya ataupun aturan yang memberatkan dunia usaha. Termasuk birokrasi dan hal-hal lainnya yang memberatkan dunia usaha.

Akibat dari semua itu, perusahaan di Batam semakin sulit mendapatkan order. Pihak yang memberi order berfikir dua kali memberikan order pada industri di Batam, menngingat proses produksi yang membutuhkan biaya yang tinggi. ”Jadi bertobatlah, jangan lagi buat aturan-aturan yang memberatkan dunia industri di Batam,” pinta Abidin.

Alasan mendasar lainnya yang membuat Apindo menolak Ranperda Naker itu, juga tak terlepas dari adanya indikasi muatan politis dibalik ranperda itu. Ia melihat, ada kepentingan politik pada 2009 mendatang, sehingga ranperda ini dijadikan strategi untuk menarik simpati pekerja.

Ia meminta pekerja tidak terpancing dengan ”pembohongan publik” yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan ranperda sebagai strategi mereka. Beberapa pasal dalam ranperda itu, kata Abidin, juga masih banyak yang kurang berpihak pada dunia usaha, bahkan sangat memberatkan dunia usaha di Batam.
”Pasal 37 misalnya. Di pasal ini, pengusaha diwajibkan menyediakan tempat penitipan bayi untuk karyawan mereka yang memiliki bayi. Pengusaha juga wajib menyediakan rumah dan beberapa komponen kewajiban lainnya,” ungkapnya.

Penitipan Bayi Terlalu Memberatkan
Abidin menilai, kewajiban adanya tempat penitipan bayi terlalu berlebihan dan sangat memberatkan. ”Bagaimana kalau 1.000 karyawan semua punya bayi. Berarti kami harus bangun gedung besar seperti Planet Holiday untuk bisa menampung anak-anak mereka. Ini memberatkan sekali,” tegasnya.

Abidin juga mengecam beberapa kalangan yang sering memprovokasi agar pengusaha takut dan hengkang. Termasuk mereka yang sering mengancam akan menurunkan massa.
Ditanya siapa yang ia maksud, Abidin masih enggan mengatakan secara vulgar. Ia hanya mengatakan, ada 5 orang oknum di dewan dan empat serikat pekerja, dua diantaranya dari Jakarta. Bahkan, ada LSM dari luar negeri yang sengaja mengobok-obok industri di Batam agar hengkang dan ada nengara yang siap menampungnya.

”Mereka itu penghianat bangsa. Kalau saya dapat bukti otentiknya, langsung saya laporkan ke Presiden dan Kapolri dalam waktu dekat ini. Biar mereka ditangkap. Apindo tidak gertak sambal, Apindo sunguh-sungguh, karena ini sudah menyangkut sindikat atau mafia industri,” tegasnya.
”Mereka yang mengaku banyak massa dan mau turun untuk nakut-nakuti pengusaha terkait UMK juga jangan hanya ngomong. Buktikan massa yang banyak itu. Tapi ingat, ini negara hukum. Kalau itu jelas motivnya agar pengusaha takut, maka Apindo tak akan tingal diam,” tegasnya lagi.
Apindo akan meminta pemerintah pusat memberikan shock therapy terhadap oknum-oknum provokator itu dengan menjebloskan mereka ke penjara. Abidin mengatakan, umumnya mereka kaya dan punya banyak mobil, namun terindikasi mobil bodong.

Sebenarnya, kata Abidin, Apindo sudah capek ngomong. Oknum-oknum yang ia maksud masih tetap merajalela. Bahkan, birokrasi seperti hantu, razia ke pengusaha dan berbagai hal yang memicu biaya tinggi masih saja terjadi di Kota Batam. Bahkan, dibuat lagi aturan (ranperda) yang semakin membuat pengusaha menjerit. ”Mereka sudah mati rasa semua,” kata Abidin.

Dalam beberapa bulan terakhir, Apindo mencoba menahan diri. Namun, saat Apindo tak bersuara, semakin banyak upaya yang membuat pengusaha menjerit. Itu sebabnya, Apindo kembali teriak. Sudah menjadi hak Apindo untuk memprotes berbagai kebijakan yang tak berpihak pada dunia usaha. Apindo dilindungi UU dan Keppres dalam hal hubungan industrial. Untuk itu, ia menghimbau pada tokoh masyarakat dan lapisan masyarakat lainnya untuk melawan sindikat (mafia) industri itu.
Abidin juga mengingatkan, anggota DPRD Batam jika ingin membantu buruh, bereskan dulu birokrasi yang seperti hantu itu, tangkap oknum yang sering razia ke pengusaha, berantas korupsi, berantas biaya-biaya siluman, kendalikan harga barang-barang karena upah tak bisa jadi jaminan buruh sejahtera kalau harga tetap melambung tinggi. Dan jangan membuat aturan yang memberatkan pengusaha. ”Burung saja diganggu terbang. Apalagi PMA,” katanya.

Abidin meminta, jangan lagi ada upaya menghancurkan industri di Batam. Cukuplah 1.300 karyawan Livatech jadi korban. Mereka yang sering berteriak soal upah atas nama buruh bertobatlah. Sebab, yang sering teriak itu tak juga bisa mengembalikan pekerjaan 1.300 karyawan Livatech. ”Mari kita jaga Batam bersama-sama,” pintanya.

Jangan Tumpang Tindih
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Nada Faza Soraya mengingatkan agar Ranperda Neker Kota Batam yang tengah dibahas, tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada di atasnya. Di samping itu, ranperda juga bisa menjadi win-win solutions bagi pengusaha dan pekerja. Hal tersebut disampaikan Nada F Soraya kepada Batam Pos, Senin (19/3) malam. ”Dalam membuat perda kan harus dilihat UU yang ada di atasnya, jangan sampai Perda yang dibuat itu nantinya tumpang tindih,” katanya.

Khusus mengenai Ranperda Naker Kota Batam yang tengah dibahas, Nada mengingatkan agar ranperda tadi bisa menjadi win-win solutions bagi pekerja dan pengusaha. ”Baik pengusaha maupun pekerja harus sama-sama mendapat manfaat dari Ranperda yang tengah dibahas, itu baru namanya win-win solutions,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nada juga mengingatkan agar Ranperda itu juga mengacu kepada kekhususan (lex specialist) yang dimiliki Batam. Lex specialist yang dimiliki Batam pada khususnya dan Provinsi Kepri umumnya, kata dia, dimana 96 persen wilayahnya ada laut. ”Aspek lokalitas yang menjadi kekhususan Batam dan Kepri tadi membuat tanpa SEZ pun, baik Batam, Bintan dan Karimun bisa memakai nilai negara kepulauan. Kita berharap aspek lokalitas yang menjadi kekhususan tadi bisa menjadi acuan Perda,” paparnya.

Pada bagian lain, Nada mengingatkan, agar baik pengusaha maupun pekerja harus sama-sama pintar dalam menyikapi masalah Ranperda Naker tersebut. ‘’Kenapa pengusaha dan pekerja harus smart, ya supaya tidak sampai diadu domba. Pengusaha harus smart (pintar) dalam mengantisipasi dan pekerja juga harus smart sehingga mengetahui kalau mereka menjadi komoditas bagi pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Nada juga mengimbau agar pekerja yang akan mencari pekerjaan harus meminta kebijakan perusahaan lebih dulu. ‘’Dengan meminta kebijakan perusahaan lebih dulu sebelum bekerja, maka pekerja melihat apa dan bagaimana sebenarnya perusahaan tersebut?,”cetusnya.
Dalam kesempatan itu, Nada sempat melontarkan usulan menarik agar dalam mencapai win-win solutions baik pengusaha maupun pekerja harus hadir dalam pembahasan Ranperda. ”Kalau tidak suka datang, ya silahkan kirim utusan yang bisa dipercaya baik oleh kalangan pengusaha maupun pekerja,” tambahnya.

Dengan mengirim utusan, Nada menambahkan, bisa didengar secara langsung apa sebenarnya pembahasan yang berlangsung. ‘’Selain bisa mendengar secara langsung, ya mencegah terjadinya adu domba. Namun begitu, jangan sampai ada yang memaksakan kehendak jika tidak ada kesesuaian sebaliknya semua pihak harus melihat UU yang ada,” ujarnya. (hda)

Ranperda Naker Tetap Dilanjutkan

2007-03-21T12:37:00.000+07:00

Ranperda Naker Tetap Dilanjutkan

Senin, 19 Maret 2007

Batam (BP) - Meskipun menuai kontroversi, namun pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketenagakerjaan (Naker) masih tetap dilanjutkan pembahasannya dan dalam waktu dekat akan segera disahkan.

”Buat perda bukannya gratis, sudah dianggarkan pakai uang rakyat. Jadi tidak mungkin tidak dilanjutkan. Pasti tetap kita lanjutkan dan segera kita sahkan,” ujar anggota Pansus Ketenagakerjaan, Setiyasih Priherlina kepada Batam Pos, Ahad (18/3)

Anggota DPRD yang masuk dalam pengusul Ranperda Naker ini, mengaku kecewa dengan sikap sejumlah anggota DPRD Batam yang menolak atau meminta pengesahan Ranperda ini diundur. Khususnya mereka yang pernah bergabung di Komisi IV yang membidangi kesejahteraan dan tenaga kerja. ”Mereka mengusulkan sendiri, lalu menolak. Apa tidak menelanjangi diri sendiri namanya,” ujar Lina.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan Ranperda Naker itu. Pasalnya, semua substansi yang ada dalam ranperda itu, sudah dikonsultasikan dengan Mendagri dan Menakertrans. Tak satu pun pasal dalam ranperda itu yang dinilai bertentangan dengan regulasi yang ada. Pasal per pasal, kata Lina, sudah dikonsultasikan, bahkan tak hanya ke Mendagri dan Menaker, juga pada sejumlah pakar hukum.

Menurutnya, kekhawatiran akan berbenturan dengan regulasi SEZ, terlalu berlebihan. Penilaian mentah terhadap substansi Ranperda juga dianggap terlalu berlebihan. ”Sudah dikonsultasikan kok. Ranperda ini betul-betul mengatur hubungan baik antara pekerja dan tenaga kerja. Lagian, tak ada retribusi yang diatur dalam Perda itu,” katanya.

Yang terpenting saat ini, tak perlu mempolemikkan pasal-pasal ranperda itu, mengingat sudah tidak ada persoalan lagi. (nur)

Livatech Akhirnya Benar-benar Hengkang

2007-03-21T12:34:00.000+07:00

Livatech Akhirnya Benar-benar Hengkang

Kamis, 08 Maret 2007

BATAM (BP) - Manajemen PT Livatech Elektronik Indonesia akan menjual aset perusahaan yang tersisa untuk membayar utang perusahaan di bank. ”Kenyataannya perusahaan tersebut memang memiliki utang di bank, salah satunya Panin Bank. Mereka tidak mungkin membuka kembali perusahaan di Batam,” kata Kasubdit Penanaman Modal Otorita Batam (OB) Rio Sudarsono, Rabu (7/3) usai peresmian Kantor dan Laboratorium Karantina Batam.

Untuk memuluskan rencana penjualan aset ini, manajemen PT Livatech telah membentuk tim likuidasi yang diketuai Heriara Panjaitan. Tim likuidasi bertugas menghitung, seberapa banyak aset dimiliki perusahaan.

Diharapkan aset ini masih mampu membayar pesangon karyawan yang berjumlah 1.305 orang. ”Bagaimanapun kita tetap meminta tim likuidasi memperhatikan hak-hak karyawan, dengan membayar pesangon dari sisa pembayaran utang,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam hal ini OB hanya berfungsi sebagai fasilitator antara kuasa hukum perusahaan dengan karyawan, dengan meminta mereka tetap memperhatikan hak karyawan. Karena, selama ini karyawan dinilai sudah bertindak bijak dengan tetap menjaga aset perusahaan yang ada. Tindakan ini harus dihargai, karena jarang ditemui karyawan bertindak baik.

Usaha lain yang dilakukan, pihaknya akan meminta kepada bank yang memberikan pinjaman, untuk meringankan beban hutang perusahaan. Sehingga masih tersisa sejumlah uang yang akan dibagikan kepada karyawan.
Disinggung anggota tim likuidasi dari kalangan mana saja, Rio mengatakan perusahaan juga melibatkan karyawan. Sehingga mereka mengetahui secara pasti berapa total nilai aset dan berapa yang masuk ke rekening perusahaan.

Panggil Jamsostek
Masih terkait kasus PT Livatech, Kasat Reskrim Poltabes Barelang AKP Herry Heryawan mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak Jamsostek untuk dimintai keterangannya menindaklanjuti laporan karyawan soal dugaan penggelepan dana Jamosstek oleh manajemen.

Herry mengatakan, pihak Jamsostek dipanggil sebagai saksi dalam kaitan kasus penggelapan dana Jamsostek ini oleh manajemen PT Livatech Elektronik. “Segera kita panggil, mungkin Jumat besok,” katanya, Rabu kemarin di Mapoltabes Barelang.

Lalu dari pihak manajemen perusahaan sendiri, kapan akan dilakukan pemeriksaan, perwira dengan tiga balok di pundaknya ini mengatakan, sesuai prosedurnya, pihak terlapor akan dipanggil belakangan. Saat ini, kata dia, pihak penyidik akan mengumpulkan keterangan dari saksi terlebih dahulu.

Namun, lanjut Herry, kalau memang unsur pidana berupa penggelapan dana Jamsostek tersebut memenuhi, maka pihaknya akan mengambil tindakan hukum. “Kalau unsurnya memenuhi, apa salahnya akan dilakukan penahanan terhadap pihak manajemen perusahaan,” tegasnya.

Seperti diberitakan, tujuh orang perwakilan dari 1.305 karyawan PT Livatech Elektronik, Selasa (6/3) siang kemarin mendatangi Mapoltabes Barelang. Mereka melaporkan manajemen perusahaan atas dugaan penggelapan dana Jamsostek karyawan sejak November 2006 sampai Januari 2007 dan upah Januari yang hanya dibayarkan 50 persen. Nilai kerugian ribuan karyawan ditaksir mencapai Rp 441 juta lebih (Rp441.035.646). (bni/why)